SEPAKAT wiki - User contributions [en]

Sepakat Untuk Dokumen RKPD

2022-03-14T08:02:23Z

Yherus:

=Pemanfaatan SEPAKAT untuk Penyusunan Dokumen RKPD=

Sepakat Untuk Dokumen RKPD

2022-03-14T08:01:46Z

Yherus: Created page with " =Pemanfaatan SEPAKAT untuk Penyusunan Dokumen RKPD="

=Pemanfaatan SEPAKAT untuk Penyusunan Dokumen RKPD=

Sepakat Untuk Dokumen LP2KD

2022-03-14T07:59:39Z

Yherus: Created page with "=PENGGUNAAN SEPAKAT UNTUK PENYUSUNAN LP2KD="

=PENGGUNAAN SEPAKAT UNTUK PENYUSUNAN LP2KD=

Sepakat Untuk Dokumen RPJMD

2022-03-14T07:35:28Z

Yherus: /* BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah */

<div class="hidden-toc-number">

SEPAKAT dapat digunakan untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka menengah seperti RPJMD maupun jangka pendek seperti RKPD, atau dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra, Renja, SPKD maupun RAD. Dalam kaitannya dengan penyusunan RPJMD beberapa manfaat yang dapat diambil dari SEPAKAT adalah user dapat mengetahui secara lebih jelas dan berbasiskan data fokus area yang perlu mendapatkan perhatian khusus, misalnya apakah dalam konteks kemiskinan apakah suatu daerah memiliki masalah di bidang pelayanan dasar, ekonomi atau kondisi kerentanan dibidang sosial. Kemudian berdasarkan analisis SEPAKAT dapat diketahui indikator mana saja yang masih bermasalah dan perlu mendapatkan penanganan khusus. Selanjutnya berdasarkan SEPAKAT dapat dirumuskan program atau kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Keuntungan lainnya dari penggunaan SEPAKAT adalah, daerah sebagian besar data BPS untuk referensi Pemda terdapat di SEPAKAT, sudah terdapat rangkaian analisis yang dapat menggambarkan kondisi suatu daerah, dapat dilihat secara lebih jelas dimana letak permasalahan dan apa yang dapat dilakukan, kemudian dapat juga dilihat secara lebih detil berapa jumlah orang yang bermasalah berdasarkan data DTKS dan dimana mereka berada sampai ke level desa. Setelah diketahui dimana mereka berada dan berapa jumah yang membutuhkan melalui SEPAKAT dapat dirumuskan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian di atas itu semua adalah, setiap proses dalam SEPAKAT direkam dan disimpan ke dalam server, sehingga semua tercatat dan terukur dan dapat diakses setiap saat. Selain itu SEPAKAT memiliki fitur monitoring yang memungkinkan bagi Pemda untuk mengukur kinerja capaian baik dalam jangka waktu lima tahun maupun per tahun. Informasi akan sangat berguna selain untuk mengukur capaian pembangunan Pemda tetapi juga membantu perumusan program atau kegiatan ke depannya.

= Pemanfaatan SEPAKAT Untuk Penyusunan Dokumen RPJMD =
Secara lebih spesifik SEPAKAT dapat digunakan untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan daerah terutama untuk memotret kondisi suatu daerah yang didukung dengan data yang valid. SEPAKAT dapat memperkaya dokumen perencanaan daerah dengan menghasilkan berbagai analisis yang berkaitan dengan isu-isu kemiskinan, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Meski tidak semua indikator untuk RPJMD dapat ditemukan di SEPAKAT, tetapi secara garis besar dapat mewakili kondisi suatu daerah terutama yang terkait dengan kondisi kemiskinan dan kesenjangan. Sehingga penting bagi pengguna SEPAKAT untuk dapat memilah indikator yang berkaitan sehingga dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan dengan alur yang tepat dengan analisa yang lebih mendalam. <br/>
Berdasarkan pengamatan indikator pada SEPAKAT dapat dimanfaatkan untuk mendukung beberapa bagian dalam penulisan dokumen RPJMD seperti pada:<br/>

==BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah==
BAB II dalam dokumen RPJMD perlu dilengkapi dengan informasi yang menggambarkan kondisi suatu wilayah yang terbagi dalam dua aspek yaitu i) aspek kesejahteraan masyarakat dan ii) aspek pelayanan umum. Kedua aspek ini kemudian terdiri dari beberapa area fokus yang berkaitan dengan isu ekonomi, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dll. Berkaitan dengan hal ini terdapat rangkaian indikator SEPAKAT yang dapat berkontribusi terhadap analisis kondisi suatu wilayah dengan rincian sebagai berikut:
#Aspek Kesejahteraan Masyarakat, kontribusi SEPAKAT pada indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan);
#Aspek Pelayanan Umum, yang terbagi menjadi urusan wajib dan urusan piihan pemerintah daerah, kontribusi SEPAKAT pada indikator yang menunjang profil pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi usaha kecil dan menengah, pertanian, perdagangan, perindustrian.

Dibawah ini penjelasan secara rinci mengenai kontribusi indikator SEPAKAT pada BAB II dalam dokumen RPJMD:
# Aspek Kesejahteraan Masyarakat<br/>Bagian ini terdiri dari beberapa area fokus, namun secara secara konkrit SEPAKAT dapat berkontribusi pada Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, dan Fokus Kesejahteraan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:<br/>[[Image:Pemanfaatan_Sepakat_RPJMD.png|Pemanfaatan Sepakat Untuk RPJMD]]
# Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi<br/>Pada bagian ini indikator SEPAKAT dapat berkontribusi pada isu kesejahteraan dan pemerataaan ekonomi yang berporos pada kondisi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di suatu daerah. Dalam SEPAKAT isu ini dapat dijelaskan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun yang dapat digambarkan salah satunya melalui indikator tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kurun waktu tertentu. Beberapa kondisi terkait pertumbuhan ekonomi yang ditampilkan melalui indikator SEPAKAT seperti:
## Kontribusi PDRB Atas DasarHarga Konstan Per-Sektor
## Pertumbuhan pekerja dan produktivitas per-sektor <br />Melalui SEPAKAT dapat ditunjukkan kondisi yang membandingkan pertumbuhan pekerja versus produktivitas per-sektor yang berkontribusi pada PDRB daerah. Grafik di bawahmenunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah pekerja pada sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Pacitan seperti di sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan
## Persentase Kemiskinan
## Kondisi Pemerataan Pertumbuhan
# Fokus Kesejahteraan Masyarakat <br />[[Image:Pemanfaatan_Sepakat_RPJMD_1.png|Pemanfaatan Sepakat Untuk RPJMD]] <br />Berlanjut kepada fokus area kesejahteraan masyarakat dalam dokumen RPJMD yang terbagi menjadi beberapa area fokus seperti:
## Pendidikan <br/>Beberapa indikator pada SEPAKAT yang dapat memperkaya bagian ini adalah:
##* Angka Partisipasi Kasar <br/>Melalui SEPAKAT dapat diketahui indikator lainnya seperti: Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA, Angka Melek Huruf SD, Tingkat Keberlanjutan Sekolah, Ketersediaan Sekolah (SD, SMP, SMA) dan Fasilitas Pendidikan.
## Kesehatan<br/>
##* Cakupan Imunisasi Anak <br />Melalui SEPAKAT dapat diketahui indikator lainnya seperti:Jumlah posyandu, Puskesmas/rumahsakit, dokter/tenaga medis, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
## Ketenagakerjaan <br />Menggunakan SEPAKAT dapat diketahui beberapa indikator yang dapat melengkapi analisa terkait profil ketenagakerjaan di Kab. Pacitan seperti:
##* Angkatan Kerja Terbuka
##* Lapangan Usaha
##* Pendapatan rata-rata
##* Tingkat Pengangguran Terbuka
##* Jumlah Pendapatan Rata-rata per sektor, dll.
## Pekerjaan Umum <br />Untuk area fokus Pekerjaan Umum, indikator yang dapat melengkapi terbagi menjadi :
##* Penduduk Pengguna Air Bersih
##* Rumah Tangga pengguna listrik
##* sanitasi, cakupan bayi berakte kelahiran dan jumlah penerima bantuan dalam kaitannya perlindungan sosial, dll

== Bab III: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan ==
Selanjutnya pada Bab III mengenai gambaran kondisi pengelolaan dan kerangka pendanaan, saat ini SEPAKAT hanya berkontribusi terkait satu indikator yang terkait dengan penerimaan APBD selama beberapa tahun terakhir.
[[Image:Pemanfaatan_Sepakat_RPJMD_2.png|Pemanfaatan Sepakat Untuk RPJMD]]
== Bab IV: Permasalahan dan Isu Strategis ==
Bab IV pada dokumen RPJMD berfungsi untuk mendetilkan isu-isu strategis yang menjadi arah kebijakan suatu daerah dalam menentukan program pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Secara garis besar sasaran pokok pada bab ini sudah diamanatkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), namun perlu diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah agar pencapaian sasaran pokok dalam RPJPD dan tujuan serta sasaran RPJMD dapat tercapai.
<br /><br />
Oleh karena itu terdapat menu dalam SEPAKATyang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan daerah terutama dalam lingkup pemerataan dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin.Sebelumnya pada BAB II telah dijelaskan bahwa menggunakan '''menu analisis SEPAKAT''' dapat diketahui kondisi suatu daerah berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya '''menu prioritisasi''' pada SEPAKAT dapat memberi rangkuman cepat mengenai permasalahan terkait kemiskinan, pelayanan dasar, ekonomi dan pembangunan berbasis hak yang diurutkan berdasarkan keparahan permasalahan serta isu ketimpangan.Sebagai contoh rangkuman analisa prioritisasi kabupaten Pacitan dapat dilihat sebagai berikut:
[[Image:Prioritisasi_pada_Sepakat_Untuk_RPJMD.png|Pemanfaatan Prioritisasi Sepakat Untuk RPJMD]]
Beberapa indikator lainnya pada menu prioiritasasi ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah daerah ketika ingin merumuskan isu strategis dan menetapkan urutan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dapat disinkronisasikan dengan arah kebijakan berdasarkan RPJPD, visi misi dan tujuan pembangunan kepala daerah.<br/>
Kesimpulannya adalah menu prioritisasi berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam melihat secara cepat permasalahan di daerah per sektor yang diurutkan berdasarkan kebutuhan untuk penanganan yang diputuskan berdasarkan nilai pencapaian kinerja dan apakah memiliki kondisi ketimpangan.

== Bab VI: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah ==
Bab VI berisi mengenai rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD. Strategi dan arah kebijakan juga ditentukan dalam rangka mewujudkan visi misi daerah dan dalam kerangka prioritas pembangunan daerah. Dengan memanfaatkan SEPAKAT maka pemerintah daerah dapat memilah strategi dan arah kebijakan daerah sesuai dengan permasalahan yang terjadi di daerah berdasarkan data yang aktual untuk mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien. <br/><br/>
Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana SEPAKAT dapat berkontribusi dalam memberi informasi mengenai kondisi daerah (profil) terkait kondisi kemiskinan, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dll. Kemudian langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menentukan indikasi intervensi untuk merumuskan program indikatif dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerangka tujuan, sasaran dan strategi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mamanfaatkan menu perencanaan.

== Bab VII: Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah ==
Selanjutnya jika sudah diketahui jenis program dan jumlah penerima program maka perlu diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan. Melalui SEPAKAT hal ini dapat dilakukan dalam menu penganggaran. Hasil dari analisa ini dapat melengkapi BAB VII pada dokumen RPJMD.

== Bab VIII: Status Kinerja Pemda Dalam Pembangunan ==
Selanjutnya menu monitoring SEPAKAT dapat menampilkan rekapitulasi pencapaian pembangunan daerah berdasarkan beberapa indikator. Penghitungan kinerja Pemda mengacu kepada penghitungan standar Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang dipraktekan daerah, namun untuk pewarnaan mengacu pada standar SEPAKAT. Melalui hasil rekap data RPJMD pada periode sebelumnya ditemukan beberapa indikator yang belum mencapai target, yaitu masih berwarna merah atau kuning.

</div>

Sepakat Untuk Dokumen RPJMD

2022-03-14T07:31:37Z

Yherus:

<div class="hidden-toc-number">

SEPAKAT dapat digunakan untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka menengah seperti RPJMD maupun jangka pendek seperti RKPD, atau dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra, Renja, SPKD maupun RAD. Dalam kaitannya dengan penyusunan RPJMD beberapa manfaat yang dapat diambil dari SEPAKAT adalah user dapat mengetahui secara lebih jelas dan berbasiskan data fokus area yang perlu mendapatkan perhatian khusus, misalnya apakah dalam konteks kemiskinan apakah suatu daerah memiliki masalah di bidang pelayanan dasar, ekonomi atau kondisi kerentanan dibidang sosial. Kemudian berdasarkan analisis SEPAKAT dapat diketahui indikator mana saja yang masih bermasalah dan perlu mendapatkan penanganan khusus. Selanjutnya berdasarkan SEPAKAT dapat dirumuskan program atau kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Keuntungan lainnya dari penggunaan SEPAKAT adalah, daerah sebagian besar data BPS untuk referensi Pemda terdapat di SEPAKAT, sudah terdapat rangkaian analisis yang dapat menggambarkan kondisi suatu daerah, dapat dilihat secara lebih jelas dimana letak permasalahan dan apa yang dapat dilakukan, kemudian dapat juga dilihat secara lebih detil berapa jumlah orang yang bermasalah berdasarkan data DTKS dan dimana mereka berada sampai ke level desa. Setelah diketahui dimana mereka berada dan berapa jumah yang membutuhkan melalui SEPAKAT dapat dirumuskan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian di atas itu semua adalah, setiap proses dalam SEPAKAT direkam dan disimpan ke dalam server, sehingga semua tercatat dan terukur dan dapat diakses setiap saat. Selain itu SEPAKAT memiliki fitur monitoring yang memungkinkan bagi Pemda untuk mengukur kinerja capaian baik dalam jangka waktu lima tahun maupun per tahun. Informasi akan sangat berguna selain untuk mengukur capaian pembangunan Pemda tetapi juga membantu perumusan program atau kegiatan ke depannya.

= Pemanfaatan SEPAKAT Untuk Penyusunan Dokumen RPJMD =
Secara lebih spesifik SEPAKAT dapat digunakan untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan daerah terutama untuk memotret kondisi suatu daerah yang didukung dengan data yang valid. SEPAKAT dapat memperkaya dokumen perencanaan daerah dengan menghasilkan berbagai analisis yang berkaitan dengan isu-isu kemiskinan, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Meski tidak semua indikator untuk RPJMD dapat ditemukan di SEPAKAT, tetapi secara garis besar dapat mewakili kondisi suatu daerah terutama yang terkait dengan kondisi kemiskinan dan kesenjangan. Sehingga penting bagi pengguna SEPAKAT untuk dapat memilah indikator yang berkaitan sehingga dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan dengan alur yang tepat dengan analisa yang lebih mendalam. <br/>
Berdasarkan pengamatan indikator pada SEPAKAT dapat dimanfaatkan untuk mendukung beberapa bagian dalam penulisan dokumen RPJMD seperti pada:<br/>

==BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah==
BAB II dalam dokumen RPJMD perlu dilengkapi dengan informasi yang menggambarkan kondisi suatu wilayah yang terbagi dalam dua aspek yaitu i) aspek kesejahteraan masyarakat dan ii) aspek pelayanan umum. Kedua aspek ini kemudian terdiri dari beberapa area fokus yang berkaitan dengan isu ekonomi, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dll. Berkaitan dengan hal ini terdapat rangkaian indikator SEPAKAT yang dapat berkontribusi terhadap analisis kondisi suatu wilayah dengan rincian sebagai berikut:
#Aspek Kesejahteraan Masyarakat, kontribusi SEPAKAT pada indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan);
#Aspek Pelayanan Umum, yang terbagi menjadi urusan wajib dan urusan piihan pemerintah daerah, kontribusi SEPAKAT pada indikator yang menunjang profil pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi usaha kecil dan menengah, pertanian, perdagangan, perindustrian.

Dibawah ini penjelasan secara rinci mengenai kontribusi indikator SEPAKAT pada BAB II dalam dokumen RPJMD:
# Aspek Kesejahteraan Masyarakat<br/>Bagian ini terdiri dari beberapa area fokus, namun secara secara konkrit SEPAKAT dapat berkontribusi pada Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, dan Fokus Kesejahteraan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:<br/>[[Image:Pemanfaatan_Sepakat_RPJMD.png|Pemanfaatan Sepakat Untuk RPJMD]]
# Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi<br/>Pada bagian ini indikator SEPAKAT dapat berkontribusi pada isu kesejahteraan dan pemerataaan ekonomi yang berporos pada kondisi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di suatu daerah. Dalam SEPAKAT isu ini dapat dijelaskan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun yang dapat digambarkan salah satunya melalui indikator tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kurun waktu tertentu. Beberapa kondisi terkait pertumbuhan ekonomi yang ditampilkan melalui indikator SEPAKAT seperti:
## Kontribusi PDRB Atas DasarHarga Konstan Per-Sektor
## Pertumbuhan pekerja dan produktivitas per-sektor <br />Melalui SEPAKAT dapat ditunjukkan kondisi yang membandingkan pertumbuhan pekerja versus produktivitas per-sektor yang berkontribusi pada PDRB daerah. Grafik di bawahmenunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah pekerja pada sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Pacitan seperti di sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan
## Persentase Kemiskinan
## Kondisi Pemerataan Pertumbuhan
# Fokus Kesejahteraan Masyarakat
[[Image:Pemanfaatan_Sepakat_RPJMD_1.png|Pemanfaatan Sepakat Untuk RPJMD]]
Berlanjut kepada fokus area kesejahteraan masyarakat dalam dokumen RPJMD yang terbagi menjadi beberapa area fokus seperti:
## Pendidikan <br/>Beberapa indikator pada SEPAKAT yang dapat memperkaya bagian ini adalah:
##* Angka Partisipasi Kasar <br/>Melalui SEPAKAT dapat diketahui indikator lainnya seperti: Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA, Angka Melek Huruf SD, Tingkat Keberlanjutan Sekolah, Ketersediaan Sekolah (SD, SMP, SMA) dan Fasilitas Pendidikan.
## Kesehatan<br/>
##* Cakupan Imunisasi Anak <br />Melalui SEPAKAT dapat diketahui indikator lainnya seperti:Jumlah posyandu, Puskesmas/rumahsakit, dokter/tenaga medis, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
## Ketenagakerjaan <br />Menggunakan SEPAKAT dapat diketahui beberapa indikator yang dapat melengkapi analisa terkait profil ketenagakerjaan di Kab. Pacitan seperti:
##* Angkatan Kerja Terbuka
##* Lapangan Usaha
##* Pendapatan rata-rata
##* Tingkat Pengangguran Terbuka
##* Jumlah Pendapatan Rata-rata per sektor, dll.
## Pekerjaan Umum <br />Untuk area fokus Pekerjaan Umum, indikator yang dapat melengkapi terbagi menjadi :
##* Penduduk Pengguna Air Bersih
##* Rumah Tangga pengguna listrik
##* sanitasi, cakupan bayi berakte kelahiran dan jumlah penerima bantuan dalam kaitannya perlindungan sosial, dll
== Bab III: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan ==
Selanjutnya pada Bab III mengenai gambaran kondisi pengelolaan dan kerangka pendanaan, saat ini SEPAKAT hanya berkontribusi terkait satu indikator yang terkait dengan penerimaan APBD selama beberapa tahun terakhir.
[[Image:Pemanfaatan_Sepakat_RPJMD_2.png|Pemanfaatan Sepakat Untuk RPJMD]]
== Bab IV: Permasalahan dan Isu Strategis ==
Bab IV pada dokumen RPJMD berfungsi untuk mendetilkan isu-isu strategis yang menjadi arah kebijakan suatu daerah dalam menentukan program pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Secara garis besar sasaran pokok pada bab ini sudah diamanatkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), namun perlu diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah agar pencapaian sasaran pokok dalam RPJPD dan tujuan serta sasaran RPJMD dapat tercapai.
<br /><br />
Oleh karena itu terdapat menu dalam SEPAKATyang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan daerah terutama dalam lingkup pemerataan dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin.Sebelumnya pada BAB II telah dijelaskan bahwa menggunakan '''menu analisis SEPAKAT''' dapat diketahui kondisi suatu daerah berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya '''menu prioritisasi''' pada SEPAKAT dapat memberi rangkuman cepat mengenai permasalahan terkait kemiskinan, pelayanan dasar, ekonomi dan pembangunan berbasis hak yang diurutkan berdasarkan keparahan permasalahan serta isu ketimpangan.Sebagai contoh rangkuman analisa prioritisasi kabupaten Pacitan dapat dilihat sebagai berikut:
[[Image:Prioritisasi_pada_Sepakat_Untuk_RPJMD.png|Pemanfaatan Prioritisasi Sepakat Untuk RPJMD]]
Beberapa indikator lainnya pada menu prioiritasasi ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah daerah ketika ingin merumuskan isu strategis dan menetapkan urutan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dapat disinkronisasikan dengan arah kebijakan berdasarkan RPJPD, visi misi dan tujuan pembangunan kepala daerah.<br/>
Kesimpulannya adalah menu prioritisasi berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam melihat secara cepat permasalahan di daerah per sektor yang diurutkan berdasarkan kebutuhan untuk penanganan yang diputuskan berdasarkan nilai pencapaian kinerja dan apakah memiliki kondisi ketimpangan.

== Bab VI: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah ==
Bab VI berisi mengenai rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD. Strategi dan arah kebijakan juga ditentukan dalam rangka mewujudkan visi misi daerah dan dalam kerangka prioritas pembangunan daerah. Dengan memanfaatkan SEPAKAT maka pemerintah daerah dapat memilah strategi dan arah kebijakan daerah sesuai dengan permasalahan yang terjadi di daerah berdasarkan data yang aktual untuk mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien. <br/><br/>
Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana SEPAKAT dapat berkontribusi dalam memberi informasi mengenai kondisi daerah (profil) terkait kondisi kemiskinan, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dll. Kemudian langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menentukan indikasi intervensi untuk merumuskan program indikatif dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerangka tujuan, sasaran dan strategi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mamanfaatkan menu perencanaan.

== Bab VII: Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah ==
Selanjutnya jika sudah diketahui jenis program dan jumlah penerima program maka perlu diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan. Melalui SEPAKAT hal ini dapat dilakukan dalam menu penganggaran. Hasil dari analisa ini dapat melengkapi BAB VII pada dokumen RPJMD.

== Bab VIII: Status Kinerja Pemda Dalam Pembangunan ==
Selanjutnya menu monitoring SEPAKAT dapat menampilkan rekapitulasi pencapaian pembangunan daerah berdasarkan beberapa indikator. Penghitungan kinerja Pemda mengacu kepada penghitungan standar Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang dipraktekan daerah, namun untuk pewarnaan mengacu pada standar SEPAKAT. Melalui hasil rekap data RPJMD pada periode sebelumnya ditemukan beberapa indikator yang belum mencapai target, yaitu masih berwarna merah atau kuning.

</div>

File:Prioritisasi pada Sepakat Untuk RPJMD.png

2022-03-14T07:25:20Z

Yherus:

File:Pemanfaatan Sepakat RPJMD 2.png

2022-03-14T07:21:38Z

Yherus:

File:Pemanfaatan Sepakat RPJMD 1.png

2022-03-14T07:02:51Z

Yherus:

Sepakat Untuk Dokumen RPJMD

2022-03-14T07:01:31Z

Yherus:

<div class="hidden-toc-number">
= Pemanfaatan SEPAKAT Untuk Penyusunan RPJMD =

SEPAKAT dapat digunakan untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka menengah seperti RPJMD maupun jangka pendek seperti RKPD, atau dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra, Renja, SPKD maupun RAD. Dalam kaitannya dengan penyusunan RPJMD beberapa manfaat yang dapat diambil dari SEPAKAT adalah user dapat mengetahui secara lebih jelas dan berbasiskan data fokus area yang perlu mendapatkan perhatian khusus, misalnya apakah dalam konteks kemiskinan apakah suatu daerah memiliki masalah di bidang pelayanan dasar, ekonomi atau kondisi kerentanan dibidang sosial. Kemudian berdasarkan analisis SEPAKAT dapat diketahui indikator mana saja yang masih bermasalah dan perlu mendapatkan penanganan khusus. Selanjutnya berdasarkan SEPAKAT dapat dirumuskan program atau kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Keuntungan lainnya dari penggunaan SEPAKAT adalah, daerah sebagian besar data BPS untuk referensi Pemda terdapat di SEPAKAT, sudah terdapat rangkaian analisis yang dapat menggambarkan kondisi suatu daerah, dapat dilihat secara lebih jelas dimana letak permasalahan dan apa yang dapat dilakukan, kemudian dapat juga dilihat secara lebih detil berapa jumlah orang yang bermasalah berdasarkan data DTKS dan dimana mereka berada sampai ke level desa. Setelah diketahui dimana mereka berada dan berapa jumah yang membutuhkan melalui SEPAKAT dapat dirumuskan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian di atas itu semua adalah, setiap proses dalam SEPAKAT direkam dan disimpan ke dalam server, sehingga semua tercatat dan terukur dan dapat diakses setiap saat. Selain itu SEPAKAT memiliki fitur monitoring yang memungkinkan bagi Pemda untuk mengukur kinerja capaian baik dalam jangka waktu lima tahun maupun per tahun. Informasi akan sangat berguna selain untuk mengukur capaian pembangunan Pemda tetapi juga membantu perumusan program atau kegiatan ke depannya.

==Hasil Analisa SEPAKAT Untuk input Dokumen==
Secara lebih spesifik SEPAKAT dapat digunakan untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan daerah terutama untuk memotret kondisi suatu daerah yang didukung dengan data yang valid. SEPAKAT dapat memperkaya dokumen perencanaan daerah dengan menghasilkan berbagai analisis yang berkaitan dengan isu-isu kemiskinan, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Meski tidak semua indikator untuk RPJMD dapat ditemukan di SEPAKAT, tetapi secara garis besar dapat mewakili kondisi suatu daerah terutama yang terkait dengan kondisi kemiskinan dan kesenjangan. Sehingga penting bagi pengguna SEPAKAT untuk dapat memilah indikator yang berkaitan sehingga dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan dengan alur yang tepat dengan analisa yang lebih mendalam. <br/>
Berdasarkan pengamatan indikator pada SEPAKAT dapat dimanfaatkan untuk mendukung beberapa bagian dalam penulisan dokumen RPJMD seperti pada:<br/>

===BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah==
BAB II dalam dokumen RPJMD perlu dilengkapi dengan informasi yang menggambarkan kondisi suatu wilayah yang terbagi dalam dua aspek yaitu i) aspek kesejahteraan masyarakat dan ii) aspek pelayanan umum. Kedua aspek ini kemudian terdiri dari beberapa area fokus yang berkaitan dengan isu ekonomi, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dll. Berkaitan dengan hal ini terdapat rangkaian indikator SEPAKAT yang dapat berkontribusi terhadap analisis kondisi suatu wilayah dengan rincian sebagai berikut:
#Aspek Kesejahteraan Masyarakat, kontribusi SEPAKAT pada indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan);
#Aspek Pelayanan Umum, yang terbagi menjadi urusan wajib dan urusan piihan pemerintah daerah, kontribusi SEPAKAT pada indikator yang menunjang profil pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi usaha kecil dan menengah, pertanian, perdagangan, perindustrian.

Dibawah ini penjelasan secara rinci mengenai kontribusi indikator SEPAKAT pada BAB II dalam dokumen RPJMD:
# Aspek Kesejahteraan Masyarakat<br/>Bagian ini terdiri dari beberapa area fokus, namun secara secara konkrit SEPAKAT dapat berkontribusi pada Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, dan Fokus Kesejahteraan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:<br/>[[Image:Pemanfaatan_Sepakat_RPJMD.png|Pemanfaatan Sepakat Untuk RPJMD]]
# Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi<br/>Pada bagian ini indikator SEPAKAT dapat berkontribusi pada isu kesejahteraan dan pemerataaan ekonomi yang berporos pada kondisi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di suatu daerah. Dalam SEPAKAT isu ini dapat dijelaskan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun yang dapat digambarkan salah satunya melalui indikator tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kurun waktu tertentu. Beberapa kondisi terkait pertumbuhan ekonomi yang ditampilkan melalui indikator SEPAKAT seperti:
## Kontribusi PDRB Atas DasarHarga Konstan Per-Sektor
## Pertumbuhan pekerja dan produktivitas per-sektor <br />Melalui SEPAKAT dapat ditunjukkan kondisi yang membandingkan pertumbuhan pekerja versus produktivitas per-sektor yang berkontribusi pada PDRB daerah. Grafik di bawahmenunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah pekerja pada sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Pacitan seperti di sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan
## Persentase Kemiskinan
## Kondisi Pemerataan Pertumbuhan
# Fokus Kesejahteraan Masyarakat

</div>

File:Pemanfaatan Sepakat RPJMD.png

2022-03-14T06:46:40Z

Yherus:

MediaWiki:Sidebar

2022-03-14T06:03:23Z

Yherus:

* navigation
** Main_Page|Halaman Depan

* MISKIN EKSTREM
** Panduan_Penanggulangan_Kemiskinan_Ekstrem|Panduan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

* SEPAKAT
** Mengenal_Sepakat|Mengenal Sepakat
** Data_Sepakat|Data Sepakat
** Modul_Analisis|Modul Analisis
** Modul_Perencanaan|Modul Perencanaa
** Modul_Penganggaran|Modul Penganggaran
** Modul_Monitoring|Modul Monitoring
** Modul_Evaluasi|Modul Evaluasi

* PEMANFAATAN SEPAKAT
** Sepakat_Untuk_Dokumen_RPKD|Dokumen RPKD
** Sepakat_Untuk_Dokumen_RKPD|Dokumen RKPD
** Sepakat_Untuk_Dokumen_LP2KD|Dokumen LP2KD
** Sepakat_Untuk_Dokumen_RPJMD|Dokumen RPJMD
** Pemanfaatan_Sepakat|Pemanfaatan Sepakat Lainnya

* SEPAKAT DESA/KELURAHAN
** Mengenal_Sepakat_Desa_Kelurahan|Mengenal Sepakat Desa dan Kelurahan

BAB II KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI

2022-03-14T05:59:24Z

Yherus: /* 2.3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Ekstrem */

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

=BAB II KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI=

==2.1. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996).
# Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity).
# Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.
# Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021).
# Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di ''Sustainable Development Goals (SDGs).''
</div>

==2.2. Cara Mengukur dan Identifikasi Kemiskinan Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# Perhitungan jumlah dan angka miskin ekstrem dihitung oleh BPS setiap tahunnya dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). September 2021, angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,73% dari total penduduk Indonesia. <br/>[[Image:Gambar_2.1_perkembangan_miskin_ekstrem.PNG|Perkembangan Miskin Ekstrem]]
# Pada tahun 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu masing-masing sebesar 14,15% dan 13,87%.
# Jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi tersebar di 3 provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur (1,73 juta jiwa), Jawa Barat (1,66 juta jiwa), dan Jawa Tengah (1,62 juta jiwa).
# Menurut SUSENAS Maret 2021, sebesar 24,7% kepala rumah tangga penduduk miskin ekstrem tidak lulus Sekolah Dasar dan sebesar 39,8% lulusan setara Sekolah Dasar.
# Penduduk miskin ekstrem memiliki rasio ketergantungan lebih tinggi yaitu sebesar 71,31% dengan jumlah anak rata-rata 2,3 per rumah tangga, dibandingkan dengan penduduk bukan miskin ekstrem 1,8.
# Identifikasi penduduk miskin ekstrem menggunakan ''Proxy Means Test (''PMT), yaitu perkiraan pengeluaran rumah tangga dengan melihat aspek sosial ekonomi.<br/>[[Image:Gambar_2.2_karakteristrik_miskin_ekstrem.PNG|Karakteristrik Kelompok Miskin dan Miskin Ekstrem]]
# Persentase penduduk miskin ekstrem penyandang disabilitas dan lansia lebih tinggi secara umum.
# Kepala rumah tangga perempuan yang termasuk miskin ekstrem sebanyak 3,16%. Kepala rumah tangga ini cenderung tidak tamat sekolah dasar.
# Kelompok pekerja informal yang masuk kategori miskin ekstrem sebesar 4,45% dan lebih dari 60% merupakan usia produktif di bawah 50 tahun .
# Akses penduduk miskin ekstrem terhadap akses sanitasi layak relatif sama rendahnya dengan penduduk miskin.
</div>

==2.3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Ekstrem==

Beberapa faktor penyebab kemiskinan ekstrem, adalah:

# '''Akses terhadap sumber ekonomi''' <br/>Hambatan struktural terhadap sumber mata pencaharian merupakan penyebab utama kemiskinan ekstrem sulit untuk dihapuskan.
# '''Pemenuhan kebutuhan gizi seimbang dan hidup sehat'''<br/>Kurang gizi membuat kondisi penduduk miskin ekstrem mengalami pertumbuhan intelektual yang lambat dan menjadi kurang produktif. Selain itu, kurangnya pemahaman pentingnya hidup sehat dan ketiadaan jaminan kesehatan membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi akibat kondisi kesehatan.
# '''Akses dan informasi tentang pendidikan'''<br/>Keterbatasan akses dan informasi pentingnya pendidikan menghambat individu untuk memperoleh pendidikan formal maupun informal. Hal ini menyebabkan mereka kurang mempunyai keterampilan dan kemampuan berkompetisi di pasar kerja.
# '''Akses infrastruktur dan transportasi'''<br/>Keluarga miskin ekstrem mempunyai akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar dan layanan transportasi yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Sebagai contoh, kesulitan akses jalan yang baik dan transportasi murah membuat petani kurang berdaya saing untuk menjual produknya sehingga pendapatannya rendah.
# '''Diskriminasi gender'''<br/>Peluang ekonomi perempuan dibatasi oleh akses yang tidak setara terhadap kepemilikan aset ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang dibayar. Di lain pihak, perempuan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk merawat keluarga, upah lebih sedikit dibanding laki-laki, menabung lebih sedikit, dan memiliki pekerjaan yang jauh lebih tidak aman.
# '''Lansia dan Penyandang Disabilitas'''<br/>Penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, terlebih yang tinggal sendiri, sangat rentan menjadi miskin ekstrem karena tidak mempunyai pekerjaan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan layak.

==2.4. Tantangan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# '''Peningkatan akurasi data sasaran program'''<br/>Ketidaktepatan sasaran program merupakan kondisi dimana rumah tangga yang tidak berhak menerima bantuan sosial namun menerima bantuan ''(inclusion error). Sebaliknya, '' rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial namun tidak menerima bantuan ''(exclusion error)''. Penyebab rendahnya akurasi data penerima manfaat, adalah:
## Data yang belum dimutakhirkan secara berkala.
## Pemeringkatan kesejahteraan penduduk tidak dilakukan.
## Sistem rujukan tidak dijalankan dengan baik.
## Pendataan tidak inklusif.
# '''Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara'''<br/>SDM penyelenggara program dan layanan di tingkat pusat dan daerah memiliki tiga keterbatasan, yaitu:
## pemahaman terkait konsep dan permasalahan kemiskinan ekstrem.
## mengakses data penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi. 
## proses perencanaan, penganggaran, intervensi dan evaluasi untuk program dan layanan kemiskinan ekstrem. 
# '''Konvergensi pelaksanaan program dan anggaran lintas sektor'''
## Integrasi antara program, anggaran, dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem di pusat dan daerah masih lemah.
## Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berperan optimal.
## Sinkronisasi dan koordinasi lintas OPD belum berhasil memastikan ketepatan sasaran kelompok miskin ekstrem.
## Proses penentuan target program belum inklusif, yaitu melibatkan kelompok rentan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan.
# '''Regulasi dan pedoman pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem '''<br />Belum adanya regulasi dan pedoman bersama dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai acuan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.

</div>

</div>

Pemanfaatan Sepakat

2022-03-14T05:55:25Z

Yherus:

=KELUARAN/CAPAIAN SEPAKAT =
Dengan mengacu kepada tujuan dan fungsi SEPAKAT maka berikut ini adalah beberapa keluaran yang
diharapkan dapat dicapai melalui SEPAKAT di tiap tingkatan pemerintahan, yaitu:<br/>
# Di tingkat nasional, SEPAKAT dapat berkontribusi pada:
#* Penyusunan dokumen RPJMN, RKP, RAN, Roadmap, Masterplan
#* Monitoring pecapaian berbagai indikator pemerataan tematik (SDGs, SPM, dll)
#* Acuan Desain Program Penanggungalangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial (Prioritas, Targeting, Lokasi, Alokasi, dll)
# Di tingkat Provinsi, SEPAKAT dapat berkontribusi pada:
#* Penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, APBD
#* Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
#* Monitoring pecapaian berbagai indikator pemerataan tematik (SDGs, SPM, dll)
#* Acuan Desain Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial (Prioritas,Targteing, Lokasi, Alokasi, dll)
#* Analisis Potensi Ekonomi Lokal/ Komoditas Produk Jenis Usaha (KPJU) dan Penghidupan Berkelanjutan
#* Membantu proses updating dan perbaikan data pada Pokja Data TKPK Provinsi
# Di tingkat Kabupaten/Kota, SEPAKAT dapat berkontribusi pada:
#* Penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, APBD
#* Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
#* Monitoring pencapaian berbagai indikator pemerataan tematik (SDGs, SPM, dll)
#* Acuan Desain Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial (Prioritas,Targeting, Lokasi, Alokasi, dll)
#* Analisis Potensi Ekonomi Lokal/Komoditas Produk Jenis Usaha (KPJU) dan Penghidupan Berkelanjutan
#* Membantu proses updating dan perbaikan data pada Pokja Data TKPK Kab/Kota
# Di tingkat Kecamatan, SEPAKAT dapat berkontribusi pada:
#* Pembuatan Dashboard Kecamatan untuk Pelayanan Dasar
#* Penyusunan Pagu Indikatif Kecamatan
#* Instrumen monitoring berbasis masyarakat
# Di tingkat Desa, SEPAKAT dapat berkontribusi pada:
#* Penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa
#* Instrumen monitoring berbasis masyarakat

<br />
[https://sepakat.bappenas.go.id/km/home/pemanfaatan Manfaat Sepakat ]

Pemanfaatan Sepakat

2022-03-14T00:53:21Z

Yherus:

[https://sepakat.bappenas.go.id/km/home/pemanfaatan | Manfaat Sepakat ]

Data Sepakat

2022-03-14T00:47:13Z

Yherus:

Dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terarah dan tepat sasaran
perlu didukung oleh data yang menggambarkan letak permasalahan secara akurat dan menentukan
target sasaran program secara tepat, sehingga rumusan kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan dapat terlaksana secara lebih efektif. <br/><br/>
Hal ini juga didukung oleh Perpres No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020 – 2024 terkait strategi
penanggulangan kemiskinan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan perlu didukung oleh data yang valid dan sistem informasi yang terpadu dengan
memanfaatkan data kemiskinan terpadu serta instrumen perencanaan, penganggaran dan
pemantauan yang berpihak pada masyarakat miskin. <br/><br/>
Data kemiskinan merupakan cikal bakal analisis kemiskinan yang menjadi pertimbangan utama dalam
proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah terutama dari sisi penentuan program/
kegiatan dan perumusan target sasaran yang tepat dan terukur. Berdasarkan data yang valid dan akurat
maka proses pengambilan keputusan dalam rangka menentukan sasaran program/ kegiatan dan target
penerima manfaat dapat terlaksana secara lebih terarah dan efektif. <br/><br/>
Data yang baik juga dapat mendorong konsistensi program pembangunan secara horizontal (antara
sasaran kegiatan dalam perencanaan dan alokasi dana pada penganggaran) dan vertikal (antara
kebijakan program pusat dan daerah maupun). Sehingga data merupakan suatu alat informasi yang
sangat ‘powerful’ dalam menentukan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat rentan dan miskin
sehingga perlu dikelola dengan baik.<br/><br/>
Data yang digunakan untuk perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan saat ini
adalah:<br/>
# '''Data BPS'''
#* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan pakaian, makanan, perumahan, kondisi kesehatan dan pendidikan, ketenagakerjaan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Saat ini susenas tterbagi menjadi dua kategori variable yaitu Kor (inti) dan Modul (rinci).
#* Potensi Desa (Podes) merupakan data berbasis wilayah untuk menggambarkan keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi wilayah di level desa di seluruh Indonesia yang meliputi aspek sarana dan prasarana, potensi ekonomi, sosial, budaya dan menyediakan data dasar kewilayahan yang diambil setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi.
#* Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) merupakan data yang berkaitan dengan kondisi ketenagekerjaan untuk memperoleh informasi jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.
#* Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data yang memberikan informasi tentang kondisi perekonomian tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
# '''Data Kementerian Sosial'''<br/>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang memuat nama dan alamatpenduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah sampai 40 persen penduduk/ rumah tangga di Indonesia.
# '''Data Kementerian Keuangan'''<br/> Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan data yang memberikan informasi terkait keuangan tahunan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
# '''Data Sektor'''<br/> Data ini merupakan data yang dihasilkan oleh masing-masing kementerian teknis dan/atau daerah baik untuk kebutuhan penanggulangan kemiskinan mupun untuk kebutuhan pembangunan dan kebutuhan monev program. Contoh: Kementerian Sosial (Data Kelompok Fakir Miskin, Data PMKS), Kementerian Pendidikan (Profil Pendidikan), dan Kementerian Kesehatan (Profil Kesehatan).
# '''Data Program'''<br/>Data ini merupakan data yang terkait program prioritas pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dan dapat terbagi per sektor/ organisasi. Beberapa contoh data program di tingkat nasional adalah data yang terkait dengan program Rastra (Beras Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat, KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain-lain. Untuk di tingkat daerah beberapa program yang mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah adalah Grindulu Mapan (Pacitan), Anggur Merah (NTT) , Jamses Ratu (Banten), dll.

Data Sepakat

2022-03-14T00:45:44Z

Yherus:

Dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terarah dan tepat sasaran
perlu didukung oleh data yang menggambarkan letak permasalahan secara akurat dan menentukan
target sasaran program secara tepat, sehingga rumusan kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan dapat terlaksana secara lebih efektif. <br/><br/>
Hal ini juga didukung oleh Perpres No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020 – 2024 terkait strategi
penanggulangan kemiskinan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan perlu didukung oleh data yang valid dan sistem informasi yang terpadu dengan
memanfaatkan data kemiskinan terpadu serta instrumen perencanaan, penganggaran dan
pemantauan yang berpihak pada masyarakat miskin. <br/><br/>
Data kemiskinan merupakan cikal bakal analisis kemiskinan yang menjadi pertimbangan utama dalam
proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah terutama dari sisi penentuan program/
kegiatan dan perumusan target sasaran yang tepat dan terukur. Berdasarkan data yang valid dan akurat
maka proses pengambilan keputusan dalam rangka menentukan sasaran program/ kegiatan dan target
penerima manfaat dapat terlaksana secara lebih terarah dan efektif. <br/><br/>
Data yang baik juga dapat mendorong konsistensi program pembangunan secara horizontal (antara
sasaran kegiatan dalam perencanaan dan alokasi dana pada penganggaran) dan vertikal (antara
kebijakan program pusat dan daerah maupun). Sehingga data merupakan suatu alat informasi yang
sangat ‘powerful’ dalam menentukan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat rentan dan miskin
sehingga perlu dikelola dengan baik.<br/><br/>
Data yang digunakan untuk perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan saat ini
adalah:<br/>
# '''Data BPS'''
#* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan pakaian, makanan, perumahan, kondisi kesehatan dan pendidikan, ketenagakerjaan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Saat ini susenas tterbagi menjadi dua kategori variable yaitu Kor (inti) dan Modul (rinci).
#* Potensi Desa (Podes) merupakan data berbasis wilayah untuk menggambarkan keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi wilayah di level desa di seluruh Indonesia yang meliputi aspek sarana dan prasarana, potensi ekonomi, sosial, budaya dan menyediakan data dasar kewilayahan yang diambil setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi.
#* Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) merupakan data yang berkaitan dengan kondisi ketenagekerjaan untuk memperoleh informasi jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.
#* Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data yang memberikan informasi tentang kondisi perekonomian tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
# '''Data Kementerian Sosial'''<br/>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang memuat nama dan alamat
penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah sampai 40 persen penduduk/ rumah tangga di Indonesia.
# '''Data Kementerian Keuangan'''<br/> :Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan data yang memberikan
informasi terkait keuangan tahunan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
# '''Data Sektor'''<br/> Data ini merupakan data yang dihasilkan oleh masing-masing kementerian teknis dan/atau daerah
baik untuk kebutuhan penanggulangan kemiskinan mupun untuk kebutuhan pembangunan dan kebutuhan monev program. Contoh: Kementerian Sosial (Data Kelompok Fakir Miskin, Data PMKS), Kementerian Pendidikan (Profil Pendidikan), dan Kementerian Kesehatan (Profil Kesehatan).
# '''Data Program'''<br/>Data ini merupakan data yang terkait program prioritas pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dan dapat terbagi per sektor/ organisasi. Beberapa contoh data program di tingkat nasional adalah data yang terkait dengan program Rastra (Beras Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat, KUBE
(Kelompok Usaha Bersama), dan lain-lain. Untuk di tingkat daerah beberapa program yang mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah adalah Grindulu Mapan (Pacitan), Anggur Merah (NTT) , Jamses Ratu (Banten), dll.

Mengenal Sepakat

2022-03-14T00:36:04Z

Yherus:

<div class="hidden-toc-number">
= <strong> SEPAKAT </strong> (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu) =
'''Modul Analisis SEPAKAT''' adalah perangkat analisis kemiskinan di tingkat daerah untuk menghasilkan bukti empiris agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat guna.
<br />

==KATA PENGANTAR==
Kemiskinan merupakan isuprioritas yangharus ditanganioleh semua sektordan pihak.Targetkemiskinan
di tingkat Nasional disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan di tingkat daerah disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Tahun 2018, kemiskinan satu digit menjadi sebuah jargon untuk angka kemiskinan
terendah yang sudah tercapai selama kurang lebih 20 tahun. Penurunan kemiskinan yang terus terjadi
setiap tahunnya menunjukkan Indonesia semakin Menuju Bebas Kemiskinan.
<br/><br/>
Namun, penurunan kemiskinan tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Berbagai
permasalahan terkait kemiskinan secara moneter dan multidimensi masih menyelimuti hampir seluruh
daerah. Tantangan-tangan yang dihadapi setiap daerah dengan dilengkapi Indonesia sebagai negara
kepulauan dan banyak budayanya mengartikan kemiskinan di Indonesia beda akar masalahnya.
Kemiskinan satu digit yang didengungkan sejak tahun 2018, tidak berarti apabila kemiskinan di tingkat
daerah masih dirasakan banyakdaerah.
<br/><br/>
Berbagai strategi yang telah dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah cenderung kepada
penurunan beban dan peningkatan pendapatan yang juga sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024. Namun,
langkah strategi yang inovatif perlu dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi berbasis 4.0.
Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)
merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat untuk digunakan baik untuk
tingkat pusat, daerah, maupun stakeholder lainnya untuk percepatan penurunan kemiskinan. Keluaran
yang dihasilkan oleh SEPAKAT berupa materi dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah yang
pro-poor sehingga kebijakan yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran.
<br/><br/>
Pemanfaatan SEPAKAT telah dirasakan oleh beberapa pemerintah pusat dan daerah baik untuk
penyusunan dokumen perencanaan maupun alat analisis lainnya. Fungsi SEPAKAT yang didasari oleh
teknologi juga memberikan perubahan kepada cara membuat kebijakan berbasis bukti dan data serta
perubahan dalam kapasitas sumberdaya manusianya. Pada akhirnya, kemiskinan satu digit tidak hanya
terasa di tingkat Nasional saja melainkan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia serta tercapainya Zero
Poverty.
<br/>
==LATAR BELAKANG==
Berbagai langkah besar dan inovatif telah ditempuh Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan.
Sebanyak 40 juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan sejak tahun 2006. Namun dalam enam
tahun terakhir terjadi perlambatan penurunan kemiskinan dengan laju penurunannya sebesar 2.25%
tahun 2013 – 2019. Di sisi lain tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami penurunan secara perlahan
sejak tahun 2014 yang mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan pendapatan bagi masyarakat
dengan 40% berpendapatan terendah dan menengah. Selain itu, selama satu tahun terakhir rata-rata
pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan yang ditandai oleh penurunan Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) serta semakin mengecilnya ketimpangan diantara penduduk miskin yang
ditandai oleh penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hal ini mengartikan, terdapat peningkatan
aktivitas yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan dampak dari peningkatan arus uang yang
beredar di daerah dikarenakan perguliran dana desa yang berpengaruh terhadap distribusi pendapatan
di daerah. Di sisi lain, terdapat penurunan pada daya beli dan semakin tertinggalnya masyarakat miskin.
<br/><br/>
Dengan demikian, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan perlu upaya yang inovatif secara
sistematik, holistik, integratif dan spasial. Program-program nasional dan daerah juga perlu dirancang
untuk menyasar akar permasalahan kemiskinan dan kantong-kantong kemiskinan secara fokus dan
tepat. Pemikiran dan rancangan program yang ‘out of the box’ untuk dapat mengurai bottleneck dalam
permasalahan kemiskinan serta kerjasama pemerintah pusat dan daerah perlu didorong untuk menjamin
percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang lebih efektif.
<br/><br/>
UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menegaskan bahwa
penguatan partisipasi masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah
dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang berpihak
pada masyarakat miskin. Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut Bappenas telah berupaya
mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah
termasuk diantaranya melalui program Pro-poor Planning, Budgeting dan Monitoring (P3BM) dan SIMPADU
(Sistem Informasi Terpadu). Melalui P3BM telah dibangun program peningkatan kapasitas pemerintah
daerah agar dapat memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran agar dapat lebih berpihak
kepada kebutuhan masyarakat miskin. Sementara itu, melalui SIMPADU diharapkan peningkatan peran
pemerintah daerah untuk dapat mengelola data dan memonitor program-program kemiskinan secara
cepat dan dinamis menggunakan aplikasi berbasis web. Inovasi-inovasi ini ditujukan untuk mendukung
pemerintah daerah selaku aktor kunci dalam pembangunan dan percepatan pengurangan kemiskinan
daerah, terutama melalui perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan, penganggaran, monitoring
dan evaluasi program yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.
<br/><br/>
Hal ini sejalan dengan perkembangan terkini dengan memanfaatkan sistem dan aplikasi untuk
mengumpulkan berbagai data secara optimal. Salah satu pemanfaatannya adalah sebagai input bagi
perumusan kebijakan program dan pengambilan keputusan pemerintah. Kebutuhan akan data dan
penggunaannya sudah disadari dan diidentifikasi dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menyebutkan
khususnya dalam rangka pelaksanaan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya
saing melalui terwujudnya pengendalian penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan
sasaran persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran,
dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan
kemiskinan.
<br/><br/>
Dalam rangka pelaksanaan strategi program secara holistik, tematik, integratif dan spasial maka pada
tahun 2016 telah dikembangkan sistem yang mendukung pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran,
Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu bernama SEPAKAT. Analisis yang dihasilkan
dari SEPAKAT dapat dirancang untuk proses perencanaan dan penganggaran daerah berbasis bukti
dan data sehingga perumusan program kemiskinan menyasar kantong-kantong kemiskinan secara
tepat sasaran. Selain untuk memperkaya diagnosa analisis kemiskinan serta perumusan prioritisasi
program kemiskinan, Bappenas juga membangun kerjasama dengan Sistem Sub-National Poverty
Assessment (SNAPA) yang dikembangkan Bank Dunia dengan tujuan untuk memberdayakan pemerintah
daerah menganalisis kemiskinan dan meningkatkan inovasi dalam pembuatan kebijakan pengentasan
kemiskinan berbasis bukti di tingkat daerah.
<br/><br/>
Integrasi sistem ini diharapkan juga dapat menghasilkan suatu instrumen yang secara sistematis dapat
menyempurnakan basis data dan analisis kemiskinan untuk proses perencanaan dan penganggaran
yang pro-poor, penguatan proses monitoring dan evaluasi yang terukur melalui peningkatan kapasitas
aparatur dan peran kelembagaan yang menangani pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
dan perlindungan sosial di daerah.
<br/>
==TUJUAN==
Tujuan dari hasil pengajaran modul Pengantar SEPAKAT ini, diantaranya adalah:
# Memperoleh informasi terkait kondisi kemiskinan di Indonesia dan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan Nasional.
# Memiliki pemahaman menyeluruh terkait perannya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
# Memiliki pengetahuan pentingnya memanfaatkan data dalam merumuskan kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan.
# Memiliki perubahan paradigma dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.
# Memahami pentingnya konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program-program terkait kemiskinan.

==MANFAAT==
Manfaat yang diharapkan melalui modul ini adalah pemahaman menyeluruh bagi peserta terkait
permasalahan kemiskinan terkini penyusunan perencanaan, penganggaran yang berbasiskan data dan
analisis menggunakan SEPAKAT.

</div>

Sepakat Untuk Dokumen RPKD

2022-03-14T00:26:30Z

Yherus:

<div class="hidden-toc-number">
= <div style="color:green;font-size:1.7em;">Pemanfaatan SEPAKAT Untuk Penyusunan RPKD</div> =
Dengan pendekatan perumusan kebijakan berbasis bukti, SEPAKAT dapat dimanfaatkan untuk
mendukung ketersediaan data, analisa dan dignosa kemiskinan, ketimpangan dan kerentanan
daerah secara komprehensif. Data-data yang tersedia dalam modul analisa dapat digunakan
sebagai data dasar dalam penyusunan dokumen RPKD, sedangkan hasil-hasil analisa yang
merupakan keluaran modul analisa dapat mendukung beberapa bab dalam dokumen RPKD.
Demikian juga hasil analisa dan keluaran dari modul perencanaan, penganggaran, monitoring
dan evaluasi dapat digunakan sebagai rujukan untuk penyusunan beberapa bab dalam RPKD.
<br>
Secara umum pemanfaatan SEPAKAT untuk penyusunan RPKD dapat dilihat dalam diagram
sebagai berikut:<br />
[[Image:Sepakat_untuk_RPKD.PNG|Pemanfaatan Sepakat Untuk RPKD]]
<br />
Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa SEPAKAT dapat mendukung penyusunan RPKD
dengan menyediakan data, informasi dan analisa terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan,
pelayanan dasar, perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi. Data dan informasi ini akan
sangat berguna dalam mendukung penyusunan Bab II dan Bab III RPKD. Jika disederhanakan
dukungan SEPAKAT pada penyusunan RKPD berupa data dan indikator yang dapat menjadi
basis untuk analisa dan diagnosa kemiskinan. Selanjutnya analisa lanjutan dari data dan
Indikator yang disajikan di Bab II dan Bab III akan mendukung identifikasi permasalahan dan
Isu strategis kemiskinan. Permasalahan dan isu strategis merupakan basis dari perumusan
program prioritas di bab IV. Kemudian SEPAKAT juga akan mendukung identifikasi rumusan
strategi, program, kegiatan hingga sasaran. Sasaran dimaksud meliputi penerima program dan
lokasinya. Program, kegiatan dan sasaran merupakan substansi utama dari Bab IV dan Bab V.
<br />
Secara teknis pemanfaatan SEPAKAT untuk penyusunan RPKD dan bagaimana pemanfaatan
setiap modul untuk mendukung analisa dan penyusunan setiap bab dalam RPKD dapat dilihat
dalam diagram sebagai berikut: <br />
[[Image:Skema_Sepakat_untuk_RPKD.PNG|Skema Pemanfaatan Sepakat Untuk RPKD]]
<br />
Skema di atas berusaha mengadopsi muatan substansi secara lengkap sesuai panduan SKPD
berdasarkan Permendagri No. 42/2010 dan Panduan SKPD TNP2K dengan penyesuaian
format sebagaimana ketentuan dalam Permendagri No.53/2020.
<br />
Berdasarkan diagram di atas, sangat jelas bahwa SEPAKAT dapat mendukung hampir di
semua bab dalam dokumen RPKD. Modul analisis dapat mendukung analisa dan penyusunan
bab II, III, dan IV, sedangkan modul perencanaan dapat mendukung bab IV. Modul
penganggaran secara khusus akan sangat bermanfaat untuk analisa dan penyusunan bab IV
terkait analisa APBD. Modul monitoring akan sangat berkontribusi dalam penyusunan bab V, ,
serta terakhir modul evaluasi yang dapat bermanfaat untuk penyusunan bab VI.

== Kondisi Umum Daerah ==
Sering dijumpai dalam banyak dokumen RPKD bahwa bab terkait kondisi umum daerah
disampaikan hanya sebatas informasi deskriptif saja tentang letak geografis, luas wilayah,
kepadatan penduduk, jumlah dan komposisi penduduk, iklim, dan sebagainya, namun tidak
dianalisis kaitannya terhadap isu kemiskinn. Dalam dokumen RPKD kondisi umum daerah
meliputi kondisi geografis, demografis, administrasi wilayah dan ekonomi, idealnya perlu
dianalisis kaitannya dengan isu kemiskinan, sehingga akan menghasilkan informasi tentang
karakteristik kemiskinan yang sesuai dengan kondisi umum daerah tersebut. Informasi ini
berguna dalam menjelaskan dimana kemiskinan itu terjadi, bagaimana orang dapat menjadi
miskin karena eksklusi geografis, ekonomi, dan sosial budaya.
Panduan Pemanfaatan SEPAKAT Untuk Penyusunan RPKD 21
Dengan dukungan SEPAKAT, bab terkait gambaran umum wilayah dapat difokuskan untuk
memberikan gambaran umum yang relevan dengan kondisi kemiskinan di daerah. Beberapa
data dan analisa dari modul analisa yang dapat digunakan untuk mendukung Bab II RPKD
adalah:
* Memanfaatkan pohon penduduk dari modul analisa untuk mendapatkan infromasi dasar terkait ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja, dan jumlah pengangguran berdasarkan berbagai kategori. [https://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/3/ketenagakerjaan|Lihat_Disini]
* Memanfaatkan hasil analisa PDRB 5 tahun terakhir dari modul analisis untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi makro daerah terkait dengan sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja

== Profil Kemiskinan Daerah ==
Profil kemiskinan daerah merupakan salah satu dasar perumusan masalah kemiskinan daerah
dan penentuan target kebijakan dalam RPKD. Mengingat kemiskinan memliki karakteristik
multidimensi dengan karakteristik lokal yang sangat kuat maka profil kemiskinan harus dapat
menggambarkan persoalan kemiskinan, ketimpangan dan kerentanan secara komprehensif.
<br />
Profil kemiskinan daerah menggambarkan bagaimana kondisi kemiskinan, ketimpa-ngan dan
kerentanan daerah secara umum dengan melihat capaian setiap indikator utama pada
kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensi. Indikator utama kemiskinan moneter diukur
dari konsumsi yang meliputi persentasese penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, indeks
kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Ketimpangan dapat dapat disajikan dalam kurva
insiden pertumbuhan dan rata-rata pengeluaran berdasar kelompok pendapatan, sedangkan
kerentanan dapat digambarkan dari cakupan perlindungan sosial.
<br />
Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi maka perlu menganalisis indikator utama
kemiskinan non-konsumsi agar dapat mengetahui apa-apa saja masalah pada setiap bidang
yang dihadapi oleh daerah yang mempengaruhi kondisi kemiskinan daerah secara umum.
Kemiskinan multidimensi ini meiputi kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
<br />
Profil kemiskinan daerah dapat dihasilkan melalui diagnosis kemiskinan berbasis SEPAKAT
dengan panduan kerangka analisa sebagai berikut:
Melalui kerangka analisa SEPAKAT di atas, hasil diagnosa kemiskinan daerah akan dapat
menjadi profil kemiskinan daerah dengan deskripsi kuantitatif dan kualitatif meliputi:
*- Kondisi masyarakat miskin dan rentan, dilihat dari tingkat kemiskinan, ketimpangan dan kerentanannya.
*- Kondisi ketenagakerjaan, terutama masyarakat miskin dan rentan
*- Kondisi pelayanan dasar khususnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar
*- Kondisi perlindungan sosial, khususnya untuk masyarakat miskin dan rentan
Dengan dukungan SEPAKAT, bab terkait profil kemiskinan daerah dapat difokuskan untuk
memberikan gambaran komprehensif beberapa poin di atas dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
* Memanfaatkan data kemiskinan dari Modul Analisis terkait kondisi kemiskinan,ketimpangan dan kerentanan. Modul Analisis SEPAKAT menyediakan data dan analisa kemiskinan, ketimpangan dan kerentanan yang relatif lengkap dan komprehensif. Data dan analisis dalam modul analisis terkait kemiskinan secara langsung dapat dimanfaatkan untuk mendukung peyusunan dokumen RPKD khususnya Bab III: Profil Kemiskinan sebagaimana diagram di bawah ini:<br/> [[Image:Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan.PNG|Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan]]
* Memanfaatkan data ketenagakerjaan dari modul analisis terkait untuk analisa ketenagakerjaan khususnya masyarakat miskin dan rentan. Analisa ketenagakerjaan dalam SEPAKAT bersumber dari data Sakernas dan Susenas yang akan membantu untuk mendapatkan diagnosa terkait isu ketenagakerjaan khususnya bagi penduduk miskin dan rentan. Dukungan analisa SEPAKAT untuk penyusunan RPKD khususnya Bab II: Profil Kemiskinan, dalam isu ketenagakerjaan dapat terlihat sebagaimana diagram di bawah ini: <br/> [[Image:Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan_1.PNG|Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan]]
* Memanfaatkan data dan analisis pelayanan dasar dari modul analisis SEPAKAT. Modul analisis SEPAKAT juga menyediakan data analisis terkait kondisi pelayanan dasar di daerah meliputi pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Pemanfaatan data dan analisa pelayanan dasar dari modul SEPAKAT untuk mendukung penyusunan dokumen RPKD Bab III: Profil Kemiskinan sebagaimana diagram di bawah ini:<br />[[Image:Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan_6.PNG|Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan]]
* Memanfaatkan informasi ringkasan kemiskinan pada modul analisa untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi kemiskinan daerah. <br />Salah satu fitur yang tersedia dalam SEPAKAT adalah fitur ringkasan kemiskinan. Fitur ini menyediakan informasi ringkas terkait kondisi kemiskinan suatu daerah dengan mengambil beberapa indikator dan penjelasan ringkas atas indikator tersebut.<br /> [https://sepakat.bappenas.go.id/snapa//analisis/povertybrief/2021 | RingkasanKemiskinan2021]

==Prioritas Program==
===Determinan Kemiskinan===
Sub bab ini menjelaskan tentang bagaimana menemukan akar masalah penyebab kemiskinan yang dihadapi pada setiap bidang. Untuk melakukan analisa secara mendetil dapat dilakukan melalui serangkaian pertanyaan bertahap yang dapat menjawab penyebab dari suatu masalah. Dalamnya analisis dapat ditentukan dari tahapan pertanyaan. Memanfaatkan hasil anaslisa dalam modul perencanaan terkait dengan akar masalah. <br/>'''Memanfaatkan data dan analisa pohon masalah pada modul perencanaan'''<br/>Tree analysis atau sering disebut pohon masalah merupakan metode yang sering digunakan untuk memetakan anatomi sebab dan akibat untuk mencari penyebab suatu masalah. Dalam SEPAKAT, analisis pohon masalah ini digunakan untuk membantu dalam membentuk pola pikir yang lebih terstruktur dan berdasarkan fakta (data) untuk mencari penyebab dari suatu masalah kemiskinan yang sudah teridentifikasi dan menjadi prioritas. Pemanfaatan modul perencanaan untuk input penyusunan RPKD dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:<br/>[[Image:Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan_7.PNG|Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan]]
===Relevansi dan Efektifitas APBD===
Sub Bab ini akan melihat sejauh mana relevansi dan efektifitas APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah tersebut dan kinerja penanggulangan kemiskinan yang telah dicapai.<br/>'''Memanfaatkan hasil pada modul perencanaan untuk mendapatkan analisa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.'''<br/> Analisa relevansi dan efektitiftas APBD merupakan salah satu bagian penting untuk menilai kinerja penanggulangan kemiskinan berdasarkan alokasi anggran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Melalui analisa ini pemerintah akan mendapatkan gambaran ke depan mengenai fungsi,urusan, program, kegiatan dan OPD mana yang perlu mendapatkan perhatian dan fokus agar upaya penanggulangan kemiskinan, ketimpangan dan kerentanan dapat berjalan dengan optimal. Pemanfaatan analisa APBD dalam modul analisis SEPAKAT untuk mendukung penyusunan RPKD khususnya Bab IV: Analisa Efektifitas dan Efisiensi APBD, dapat digambarkan dalam diagram sebagaimana berikut:<br/>[[Image:Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan_10.PNG|Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 10]]
===Kajiulang Kebijakan dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah===
Bab ini berisi tinjauan kebijakan dan kelembagaan dilakukan untuk melihat kinerja penanggulangan kemiskinan di daerah yang sedang atau sudah dilakukan selama ini. Dengan fokus melihat kinerja penanggulangan kemiskinan daerah maka kajiulang kebijakan ini dapat direfleksikan dari kinerja penanggulangan kemiskinan yang telah dicapai pemerintah daerah selama ini.<br />'''Memanfaatkan hasil analisa pada modul monitoring dan evaluasi'''<br/>Melalui modul monitoring dan modul evaluasi, SEPAKAT dapat mendukung penyusunan RPKD, dimana modul monitoring SEPAKAT diarahkan untuk melihat kinerja penanggulangan kemiskinan dalam kerangka RPJMD dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan modul monitoring untuk penyusunan bab VII RPKD dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:<br />[[Image:Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan_11.PNG|Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan]]
===Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas===
'''Memanfaatkan data hasil prioritisasi dari Modul Analisis Untuk Referensi Dalam Penentuan Prioritas Intervensi'''<br/>Didalam modul analisis SEPAKAT tersedia menu Prioritisasi yang memberikan indikasi sektor dan indikator mana yang perlu mendapatkan prioritas. Dalam menu Prioritisasi juga diberikan informasi terkait kondisi ketimpangan antara kelompok kesejahteraan, sehingga dapat diketahui apakah penduduk miskin mengalami permasalahan lebih buruk daripada penduduk yang lebih sejahtera. Melalui menu prioritisasi, indikasi arah kebijakan untuk masing-masing bidang dapat diidentifikasi dan dijadikan salah satu referensi untuk perumusan arah kebijakan. Pemanfaatan menu prioritisasi untuk mendukung penyusunan dokumen RPKD khususnya Bab VIII: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat digambarkan dalam
diagram sebagai berikut.<br/>[[Image:Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan_12.PNG|Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan]]
<br/><br/>'''Memanfaatkan hasil analisa pada Modul Monitoring SEPAKAT'''<br/>
Modul Monitoring merupakan modul untuk melihat kinerja penurungan kemiskinan daerah
berdasarkan target daerah dalam dokumen RPJMD maupun berdasarkan target dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Pemanfaatan Modul Monitoring untuk penyusunan bab VIII
terkait strategi, arah kebijakan dan program dapat dlihat dalam diagram sebagai berikut:
[[Image:Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan_11.PNG|Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan]] <br/>
Berdasarkan diagram diatas maka modul monitoring dapat menghasilkan analisa terkait
capaian kinerja penanggulangan kemiskinan, analisa indikator prioritas dan analisa area
strategis prioritas. Berdasarkan analisa ini maka pilihan strategi dan arah kebijakan daerah
dalam penanggulangan kemiskinan akan semakin terarah dikarenakan dukungan data dan
analisa pada modul monitoring SEPAKAT.<br/><br/>
'''Memanfaatkan Hasil Analisa pada Modul Evaluasi SEPAKAT'''<br/>
Modul evaluaisi dalam SEPAKAT dapat memberikan analisa terkait performa atau kinerja
penurunan kemiskinan berdasarkan dekomposisi penurunan kemiskinan yakni efek pertumbuhan dan redistribusi. Melalui modul evaluasi ini dapat diketahui apakah pertumbuhan dan redistribusi berkontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan di suatu daerah. Modul evauasi SEPAKAT juga menyediakan analisa clustering untuk memberikan gambaran performa
daerah lain yang mempunyai karakteristik mirip dengan daerah yang dianalisis. Dengan hasil
analisa ini akan dapat diidentifikasi strategi penanggulangan kemiskinan di masa mendatang
berdasarkan efek pertumbuhan dan redistribusi suatu daerah.<br/>
Diagram pemanfaatan modul monitoring untuk penyusunan strategi, arah kebijakan dan
progam dapat dilihat sebagaimana diagram di bawah ini:<br/>
[[Image:Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan_14.PNG|Gambar_Penyusunan_Analisis_kemiskinan_14]]
<br/><br/>
'''Memanfaatkan hasil analisa perencaaan dari Modul Perencanaan untuk perumusan program dan kegiatan'''<br/>
Salah satu ouput dari modul perencanaan adalah opsi intervensi yang dapat diterjemahkan
dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah. Opsi intervensi ini
dirumuskan secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan data yang dianalisa di modul
analisis dan dilanjutkan dengan analisa lebih mendalam melalui pohon masalah. Dengan
demikian program dan kegiatan keluran modul perencanaan dapat dijadikan salah satu rujukan
dalam perumusan program pembangunan dalam dokumen RPKD.

==Kerangka Kerja Dan Pelaksanaan==
===Alur dan tahapan===
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020, penyusunan
RPKD di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang pengkoordinasian
penyusunannya menjadi tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dokumen RPKD ini sebaiknya melalui proses
konsultasi dan uji publik dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), Swasta dan pemangku kepentingan lainnya.<br/><br/>
Secara teknis untuk memudahkan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
mengkoordinasikan penyusunan RPKD, TKPK dapat membentuk Tim Khusus Penyusun RPKD
yang terdiri dari lintas OPD, tim ini dapat dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
atau Surat dari TKPK.
===Pelaksana===
Berikut ini adalah salah satu rancangan rencana kerja dan tatawaktu penyusunan
dokumen RPKD di daerah menggunakan SEPAKAT.
{| class="prettytable"
!No !! Kegiatan Utama !! Waktu !! Penanggung Jawab
|-
|1 ||Rakor TKPK penyusunan RPKD dan pelatihan SEPAKAT || 1 minggu || Bappeda/Sekretariat TKPK
|-
|2 ||Penulisan draft RPKD || 4 minggu || Tim teknis penyusunan RPKD
|-
|3 ||Workshop penulisan draft RPKD ||1 minggu ||Bappeda/Sekretariat TKPK
|-
|4 ||Penulisan lanjutan draft RPKD hasil worksop penulisan ||6 minggu ||Tim teknis penyusunan RPKD
|-
|5 ||Lokakarya konsultasi publik RPKD || 1 minggu ||Bappeda/Sekretariat TKPK
|-
|6 ||Wokshop finalisasi draft RPKD || 1 minggu || Tim teknis penyusunan RPKD
|-
|7 ||Finalisasi dokumen RPKD || 2 minggu || Bappeda/Sekretariat TKPK
|}
Uraian masing-masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut: <br /><br/>
'''Rapat Koordinasi TKPK'''<br/>
Rapat koordiansi TKPK Kabupaten dilaksanakan dalam bentuk pemaparan dari narasumber
dan diskusi tanya jawab terkait program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten, sosialisasi
kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan nasional, dan kebijakan daerah dalam
penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini diikuti oleh tim TKPK, kepala OPD kunci
penanggulangan kemiskinan, perwakilan masyarakat sipil, dan parapihak yang relevan dengan
penanggulangan kemiskinan di kabupaten.<br/><br/>
'''Pelatihan SEPAKAT'''<br/>
Kegiatan pelatihan SEPAKAT akan diselenggarakan selama 2,5 hari secara efektif dengan
rincian sebagai berikut:<br/>
'''Pada hari ke-1''', semua peserta akan mendapatkan materi pengantar SEPAKAT dan modul
analisis, dilanjutkan dengan praktek untuk modul analisis menggunakan aplikasi SEPAKAT
menggunakan data Kabupaten Polewali Mandar, Login dan password SEPAKAT akan
disampaikan kepada seluruh peserta pelatihan. Sebelum dimulai pemaparan materi, para peserta akan melaksanakan pre-test untuk mendapatkan gambaran awal pemahanan peserta atas materi pelatihan.<br/>
'''Pada hari ke-2''', para peserta mempelajari prioritiasi dan poverty brief, dilanjutkan dengan
modul perencanaan dan modul penganggaran. Para peserta akan mempraktekkan modul
perencaan dan penganggaran disesuaikan dengan analisa yang telah dibuat dalam modul
analisis. Untuk memperkuat pemahaman dan ketrampilan peserta dalam pemanfaatan
SEPAKAT, peserta akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan analisis,
merancang program, kegiatan dan merancang anggaran penanggulangan kemiskinan
berdasarkan aplikasi SEPAKAT.<br/>
'''Pada hari ke-3''', peserta akan mempresentasikan hasil kerja per kelompok untuk mendapatkan
gambaran tingkat pemahaman dan ketrampilan peserta dalam memanfaatkan aplikasi
SEPAKAT. Pada sesi akhir akan dilaksanakan post-test untuk mengetahui peningkatan
pemahaman peserta atas keseluruhan materi.
Hasil utama pelatihan SEPAKAT untuk penyusunan RPKD adalah: Draft diagnosa kemiskinan
Kabupaten, sebagai input dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(RPKD).<br/><br/>
'''Workshop Penulisan Draft RPKD'''<br/>
Workshop Penulisan draft RPKD ini merupakan kelanjutan dari pelatihan SEPAKAT, tujuannya
adalah: untuk mendiskusikan, merumuskan dan menuliskan diagnosa kemiskinan daerah
sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Disamping itu workshop ini juga akan membahas dan merumuskan outline dan subtansi
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.<br/>
Hasil utama dari kegiatan ini adalah:<br/>
# Diagnosa kemiskinan Kabupaten, sebagai input dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
# Draft outline dan subtansi RPKD terutama Bab II: Kondisi Umum Daerah, Bab III: Profil Kemiskinan Daerah dan Bab IV: Prioritas Intervensi Kebijakan
<br/>
'''Penulisan Lanjutan Draft RPKD Hasil Workshop Penulisan'''<br/>
Berdasarkan hasil workshop penulisan draft RPKD, proses penyusunan dokumen RPKD
dilanjutkan dengan penulisan lanjutan. Tujuan utama dari proses ini adalah menghasilkan draf
dokumen RPKD dengan alur dan tata penulisan yang telah disepakati dalam workshop
penulisan. Dari poses ini setidaknya dapat dihasilkan draft RPKD untuk seluruh bab.<br/><br/>
'''Lokakarya/Konsultasi Publik RPKD'''<br/>
Kegiatan ini merupakan kegiatan konsultasi publik yang bertujuan untuk mensosialisasikan draft
RPKD dan mendapatkan review dan input atas draft RPKD yang telah disusun. Hasil utama
dari kegiatan ini adalah hasil review dan input parapihak atas draft RPKD yang telah disusun.<br/><br/>
'''Workshop Finalisasi Draft RPKD'''<br/>
Kegiatan workshop finalisasi draft RPKD yang bertujuan untuk mendiskusikan dan merumuskan
hasil-hasil konsultasi publik sebagai input finalisasi dokumen RPKD. Hasil utama dari kegiatan ini final outline dan final draft RPKD berdasarkan review dan input parapihak dalam konsultasi publik. </br><br/>
'''Finalisasi Dokumen RPKD'''<br />
Finalisasi dokumen RPKD merupakan tahap akhir dari kegiatan peyusunan dokumen RPKD.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh subtasni dan teknis penulisan dokumen
RPKD telah sesuai dengan rencana penulisan dokumen. Dalam tahap ini sekaligus
dilaksanakan editing teknis untuk memastikan format penulisan telah sesuai dengan dan tidak
ada kesalahan penulisan dokumen.

</div>

File:Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 14.PNG

2022-03-14T00:07:46Z

Yherus:

File:Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 12.PNG

2022-03-13T23:59:43Z

Yherus:

File:Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 11.PNG

2022-03-13T23:57:20Z

Yherus:

File:Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 10.PNG

2022-03-13T23:54:27Z

Yherus:

File:Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 7.PNG

2022-03-13T23:51:17Z

Yherus:

File:Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 6.PNG

2022-03-13T23:45:56Z

Yherus:

File:Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 1.PNG

2022-03-13T23:43:34Z

Yherus:

File:Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan.PNG

2022-03-13T23:39:42Z

Yherus:

Sepakat Untuk Dokumen RPKD

2022-03-13T11:44:53Z

Yherus:

File:Skema Sepakat untuk RPKD.PNG

2022-03-13T11:30:47Z

Yherus:

File:Sepakat untuk RPKD.PNG

2022-03-13T11:28:00Z

Yherus:

Main Page

2022-03-13T11:05:56Z

Yherus:

<div class="hidden-toc-number">
= <strong> SEPAKAT </strong> (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu) =

SEPAKAT adalah aplikasi berbasis web untuk membantu proses perencanaan, penganggaran,
monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat.
SEPAKAT menggunakan pendekatan berbasis bukti (evidence based approach) untuk proses
perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian data, fakta dan analisa
merupakan fondasi dalam penggunaan dan pemanfaatan SEPAKAT untuk perumusan
berbagai kebijakan penanggulangan di daerah.<br/>
Secara umum, tujuan SEPAKAT adalah:<br/>
# Mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan;
# Memanfaatkan data untuk kebutuhan perencanaan, penganggaran pembuatan kebijakan pembangunan yang inklusif dan pro-poor;
# Otomatisasi proses perencanaan, penganggaran dan monitoring yang holistik, integratif, tematik dan spasial.
<br/>
Di dalam SEPAKAT telah tersedia berbagai modul yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah. Modul-modul tersebut terdiri atas:

== A. MODUL ANALISIS ==
"Analisis Berbasis Data, Kebijakan Berbasis Fakta"
Modul Analisis Merupakan modul yang berfungsi untuk menganalisa data untuk kebutuhan diagnosa kemiskinan yang meliputi kemiskinan, ketenagakerjaan, pelayanan dasar, perlindungan sosial, perekonomian daerah dan anggaran daerah.
=== 1 Kesempatan Kerja ===
# [[Ketenagakerjaan]]
# [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan]]
=== 2. Pelayanan Publik ===
# [[Kemiskinan dan Ketimpangan]]
# [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik]]
# [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik]]
=== 3. Perlindungan Sosial ===
# [[Perlindungan Sosial]]
# [[Penerima Bantuan]]
=== 4. Kapasitas Daerah ===
# [[Kondisi Perekonomian]]
# [[Ekonomi Produktif]]
# [[Kondisi Fiskal]]
=== 5. Prioritisasi ===
# [[Kenapa Prioritisasi?]]
# [[Mekanisme Prioritisasi]]
# [[Daftar Indikator Umum yang Menjadi Prioritas]]
# [[Daftar Indikator Indikator Tingkat Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Menjadi Prioritas]]

=== 6. Konsep dan Istilah dalam Modul Analisis ===
* [[Kuintil|Apa itu Kuintil? Apa itu Desil?]]
* [[Kurva Insiden Pertumbuhan|Apakah Kurva Insiden Pertumbuhan?]]
* [[Koefisien Gini|Apa itu Koefisien/Rasio Gini?]]
* [[Idleness|Apa itu Idleness?]]

== B. MODUL PERENCANAAN ==
Modul Perencanaan merupakan modul yang berfungsi untuk memberikan analisa perencanaan menggunakan pohon masalah dan menghasilkan opsi intervensi penanggulangan kemiskinan dengan penargetan sasaran dan lokasi yang spesifik.
# [[Bagaimana menggunakan menu Perencanaan SEPAKAT?]]
# [[Dimensi Kemiskinan]]
# [[Strategi Penanggulangan Kemiskinan]]
# [[Karakteristik Kemiskinan]]
# [[Alternatif Intervensi]]

== C. MODUL PENGANGGARAN ==
Modul Penganggaran merupakan modul yang berfungsi untuk analisa anggaran dan pengalokasian anggaran berdasarkan hasil analisa dari modul analisis dan modul perencanaan.
# [[Alur Kerja Penganggaran]]

== D. MODUL MONITORING ==
Modul Monitoring merupakan modul untuk melihat kinerja penurunan kemiskinan daerah berdasarkan target daerah dalam dokumen RPJMD maupun berdasarkan target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
# [[Pendahuluan Modul Monitoring]]

== E. MODUL EVALUASI ==
Modul Evaluasi merupakan modul yang berfungsi untuk menilai performa penanggulangan kemiskinan daerah berdasarkan dekomposisi pertumbuhan dan redistribusi.
# [[Pendahuluan Modul Evaluasi]]
# Konsep dan Istilah dalam Modul Evaluasi
## [[Efek Pertumbuhan]]
## [[Efek Redistribusi]]
## [[Normalised Poverty Bias of Growth (Normalised PBG)]]
## [[Konsep Penurunan Kemiskinan]]

</div>

Main Page

2022-03-13T11:03:48Z

Yherus:

<div class="hidden-toc-number">
= <strong> SEPAKAT </strong> (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu) =

SEPAKAT adalah aplikasi berbasis web untuk membantu proses perencanaan, penganggaran,
monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat.
SEPAKAT menggunakan pendekatan berbasis bukti (evidence based approach) untuk proses
perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian data, fakta dan analisa
merupakan fondasi dalam penggunaan dan pemanfaatan SEPAKAT untuk perumusan
berbagai kebijakan penanggulangan di daerah.<br/>
Secara umum, tujuan SEPAKAT adalah:<br/>
# Mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan;
# Memanfaatkan data untuk kebutuhan perencanaan, penganggaran pembuatan kebijakan pembangunan yang inklusif dan pro-poor;
# Otomatisasi proses perencanaan, penganggaran dan monitoring yang holistik, integratif, tematik dan spasial.
<br/>
Di dalam SEPAKAT telah tersedia berbagai modul yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah. Modul-modul tersebut terdiri atas:

== A. MODUL ANALISIS ==
"Analisis Berbasis Data, Kebijakan Berbasis Fakta"
Modul Analisis Merupakan modul yang berfungsi untuk menganalisa data untuk kebutuhan diagnosa kemiskinan yang meliputi kemiskinan, ketenagakerjaan, pelayanan dasar, perlindungan sosial, perekonomian daerah dan anggaran daerah.
=== 1 Kesempatan Kerja ===
# [[Ketenagakerjaan]]
# [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan]]
=== 2. Pelayanan Publik ===
# [[Kemiskinan dan Ketimpangan]]
# [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik]]
# [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik]]
=== 3. Perlindungan Sosial ===
# [[Perlindungan Sosial]]
# [[Penerima Bantuan]]
=== 4. Kapasitas Daerah ===
# [[Kondisi Perekonomian]]
# [[Ekonomi Produktif]]
# [[Kondisi Fiskal]]
=== 5. Prioritisasi ===
# [[Kenapa Prioritisasi?]]
# [[Mekanisme Prioritisasi]]
# [[Daftar Indikator Umum yang Menjadi Prioritas]]
# [[Daftar Indikator Indikator Tingkat Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Menjadi Prioritas]]

=== 6. Konsep dan Istilah dalam Modul Analisis ===
* [[Kuintil|Apa itu Kuintil? Apa itu Desil?]]
* [[Kurva Insiden Pertumbuhan|Apakah Kurva Insiden Pertumbuhan?]]
* [[Koefisien Gini|Apa itu Koefisien/Rasio Gini?]]
* [[Idleness|Apa itu Idleness?]]

== B. MODUL PERENCANAAN ==
Modul Perencanaan merupakan modul yang berfungsi untuk memberikan analisa perencanaan menggunakan pohon masalah dan menghasilkan opsi intervensi penanggulangan kemiskinan dengan penargetan sasaran dan lokasi yang spesifik.
# [[Bagaimana menggunakan menu Perencanaan SEPAKAT?]]
# [[Dimensi Kemiskinan]]
# [[Strategi Penanggulangan Kemiskinan]]
# [[Karakteristik Kemiskinan]]
# [[Alternatif Intervensi]]

== C. MODUL PENGANGGARAN ==
Modul Penganggaran merupakan modul yang berfungsi untuk analisa anggaran dan pengalokasian anggaran berdasarkan hasil analisa dari modul analisis dan modul perencanaan.
# [[Alur Kerja Penganggaran]]

== D. MODUL MONITORING ==
Modul Monitoring merupakan modul untuk melihat kinerja penurunan kemiskinan daerah berdasarkan target daerah dalam dokumen RPJMD maupun berdasarkan target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
# [[Pendahuluan Modul Monitoring]]

== C. MODUL EVALUASI ==
Modul Evaluasi merupakan modul yang berfungsi untuk menilai performa penanggulangan kemiskinan daerah berdasarkan dekomposisi pertumbuhan dan redistribusi.
# [[Pendahuluan Modul Evaluasi]]
# Konsep dan Istilah dalam Modul Evaluasi
## [[Efek Pertumbuhan]]
## [[Efek Redistribusi]]
## [[Normalised Poverty Bias of Growth (Normalised PBG)]]
## [[Konsep Penurunan Kemiskinan]]

</div>

MediaWiki:Common.css

2022-03-13T10:48:46Z

Yherus:

/* CSS placed here will be applied to all skins */
@media (min-height: 768px ) {
#mw-panel {
position: fixed !important;
top: 0 !important;
left: auto !important;
}
}
@media (min-width: 1245px) {
body {
width:1245px;
max-width: 1245px;
position: absolute;
margin: auto 0;
display: inline-block;
left: calc((100% - 1245px) / 2);
}
}

body.page-Main_Page.action-view h1.firstHeading, body.page-Main_Page.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

/* hide tab */
#ca-talk ,#ca-history ,#ca-viewsource { display:none!important; }

.mw-wiki-logo {
background-size: contain;
background-color: #fff;
box-shadow: 0em 1em 1em #357;
border-radius: 50%;
}

div#mw-panel {
background: #fff;
height: 100vh;
width: 10.5em;
top: 0;
padding-top: 181px;
}

#p-logo { top: 0 }

.hidden-toc-number .tocnumber { display:none; }
.lower-roman > ol,.lower-roman > ul { list-style-type:lower-roman }
.lower-alpha > ol,.lower-alpha > ul { list-style-type:lower-alpha }
.lower-decimal > ol,.lower-decimal > ul { list-style-type:decimal }
.lower-decimal-alpha > ol { list-style-type:decimal }
.lower-decimal-alpha > ol li > ol { list-style-type:lower-alpha }

.prettytable { border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse;}
.prettytable caption { font-size: 1.3em;padding: 0.5em; }
.prettytable tr th { font-size: 1.3em;text-align: center;vertical-align: middle;background: red;color:white;border: 1px solid #aaa;padding: 0.5em; }
.prettytable tr td { border-bottom: 1px solid #eee;padding: 0.5em;border-right: 1px solid #eee; }

.main-content-logo { width: 100%;max-height: 333px; }
.mulai-sepakat-desa p { text-align: center; }
.mulai-sepakat-desa a { border: 1px solid green;padding: 1em;border-radius: 1em;background-color: #34bfa3;color: #fff !important;font-weight: bold;margin: 0 auto;display: inline-block; }

Mengenal Sepakat Desa Kelurahan

2022-03-13T10:39:26Z

Yherus:

[[Image:Logo-sepakat-desa.png|class=main-content-logo|link=https://sepakat.bappenas.go.id/dmd/]]

<span style="font-size:1.5em;">Apa Itu <span style="color:green">SEPAKAT Desa/Kelurahan?</span></span><br/>

SEPAKAT Desa/Kelurahan merupakan platform siap pakai untuk membantu pemerintah desa dan supra desa dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan.
<br /><br/>
SEPAKAT Desa/Kelurahan merupakan bagian dari program Digitalisasi Monografi Desa yang dikembangkan sebagai upaya bersama lintas kementerian dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan reformasi perlindungan sosial. Hal ini dicapai melalui integrasi berbagai sistem informasi terkait desa, pembenahan target sasaran pembangunan dan mendorong proses perencanaan dan penganggaran desa.
<br/><br/>
SEPAKAT Desa memanfaatkan data yang tersedia di level desa yang berasal dari Podes BPS, DTKS, Data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) serta data yang disediakan oleh kementerian/Lembaga lainnya.
<br/><br/>

<span style="font-size:1.5em;">Tujuan <span style="color:green">SEPAKAT Desa/Kelurahan?</span></span><br/>
SEPAKAT-Desa dibangun dengan tujuan membantu desa dalam mengenali kondisi sosial ekonomi desa dan menyusun perencanaan dan penganggaran desa berdasarkan bukti/ data.

<br/><br/>
<span style="font-size:1.5em;">Kerangka Pikir <span style="color:green">SEPAKAT Desa/Kelurahan?</span></span><br/>

Alur pikir pembangunan SEPAKAT Desa/Kelurahan dilandasi oleh 6 (enam) pertanyaan kunci yaitu: <br/>

[[Image:Kerangka_Pikir_Sepakat_Desa.png|class=main-content-logo]]

<br/><br/>
SEPAKAT Desa/Kelurahan memiliki beberapa fitur yang dapat membantu desa dalam merencanakan pembangunan serta memantau kemajuan pembangunan desanya. Fitur yang tersedia di SEPAKAT Desa sbb: <br/>
#Fitur profil desa
#Analisis kondisi desa
#Rekomendasi intervensi untuk perencanaan dan penganggaran desa
#Layanan desa
#Pendataan registrasi social ekonomi
#Monitoring kemajuan pembangunan
#Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan

<br /><br />
<div class="mulai-sepakat-desa">
[https://sepakat.bappenas.go.id/dmd/ MULAI SEPAKAT DESA/KELURAHAN]
</div>

File:Kerangka Pikir Sepakat Desa.png

2022-03-13T10:38:07Z

Yherus:

Mengenal Sepakat Desa Kelurahan

2022-03-13T10:36:06Z

Yherus:

[[Image:Logo-sepakat-desa.png|class=main-content-logo|link=https://sepakat.bappenas.go.id/dmd/]]

<span style="font-size:1.5em;">Apa Itu <span style="color:green">SEPAKAT Desa/Kelurahan?</span></span><br/>

SEPAKAT Desa/Kelurahan merupakan platform siap pakai untuk membantu pemerintah desa dan supra desa dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan.
<br /><br/>
SEPAKAT Desa/Kelurahan merupakan bagian dari program Digitalisasi Monografi Desa yang dikembangkan sebagai upaya bersama lintas kementerian dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan reformasi perlindungan sosial. Hal ini dicapai melalui integrasi berbagai sistem informasi terkait desa, pembenahan target sasaran pembangunan dan mendorong proses perencanaan dan penganggaran desa.
<br/><br/>
SEPAKAT Desa memanfaatkan data yang tersedia di level desa yang berasal dari Podes BPS, DTKS, Data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) serta data yang disediakan oleh kementerian/Lembaga lainnya.
<br/><br/>

<span style="font-size:1.5em;">Tujuan <span style="color:green">SEPAKAT Desa/Kelurahan?</span></span><br/>
SEPAKAT-Desa dibangun dengan tujuan membantu desa dalam mengenali kondisi sosial ekonomi desa dan menyusun perencanaan dan penganggaran desa berdasarkan bukti/ data.

<br/><br/>
<span style="font-size:1.5em;">Kerangka Pikir <span style="color:green">SEPAKAT Desa/Kelurahan?</span></span><br/>

Alur pikir pembangunan SEPAKAT Desa/Kelurahan dilandasi oleh 6 (enam) pertanyaan kunci yaitu: <br/>

<br/><br/>
SEPAKAT Desa/Kelurahan memiliki beberapa fitur yang dapat membantu desa dalam merencanakan pembangunan serta memantau kemajuan pembangunan desanya. Fitur yang tersedia di SEPAKAT Desa sbb: <br/>
#Fitur profil desa
#Analisis kondisi desa
#Rekomendasi intervensi untuk perencanaan dan penganggaran desa
#Layanan desa
#Pendataan registrasi social ekonomi
#Monitoring kemajuan pembangunan
#Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan

<br /><br />
<div class="mulai-sepakat-desa">
[https://sepakat.bappenas.go.id/dmd/ MULAI SEPAKAT DESA/KELURAHAN]
</div>

Mengenal Sepakat Desa Kelurahan

2022-03-13T10:32:00Z

Yherus:

[[Image:Logo-sepakat-desa.png|class="main-content-logo"|link=https://sepakat.bappenas.go.id/dmd/]]

<span style="font-size:1.5em;">Apa Itu <span style="color:green">SEPAKAT Desa/Kelurahan?</span></span><br/>

SEPAKAT Desa/Kelurahan merupakan platform siap pakai untuk membantu pemerintah desa dan supra desa dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan.
<br /><br/>
SEPAKAT Desa/Kelurahan merupakan bagian dari program Digitalisasi Monografi Desa yang dikembangkan sebagai upaya bersama lintas kementerian dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan reformasi perlindungan sosial. Hal ini dicapai melalui integrasi berbagai sistem informasi terkait desa, pembenahan target sasaran pembangunan dan mendorong proses perencanaan dan penganggaran desa.
<br/><br/>
SEPAKAT Desa memanfaatkan data yang tersedia di level desa yang berasal dari Podes BPS, DTKS, Data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) serta data yang disediakan oleh kementerian/Lembaga lainnya.
<br/><br/>

<span style="font-size:1.5em;">Tujuan <span style="color:green">SEPAKAT Desa/Kelurahan?</span></span><br/>
SEPAKAT-Desa dibangun dengan tujuan membantu desa dalam mengenali kondisi sosial ekonomi desa dan menyusun perencanaan dan penganggaran desa berdasarkan bukti/ data.

<br/><br/>
<span style="font-size:1.5em;">Kerangka Pikir <span style="color:green">SEPAKAT Desa/Kelurahan?</span></span><br/>

Alur pikir pembangunan SEPAKAT Desa/Kelurahan dilandasi oleh 6 (enam) pertanyaan kunci yaitu: <br/>

<br/><br/>
SEPAKAT Desa/Kelurahan memiliki beberapa fitur yang dapat membantu desa dalam merencanakan pembangunan serta memantau kemajuan pembangunan desanya. Fitur yang tersedia di SEPAKAT Desa sbb: <br/>
#Fitur profil desa
#Analisis kondisi desa
#Rekomendasi intervensi untuk perencanaan dan penganggaran desa
#Layanan desa
#Pendataan registrasi social ekonomi
#Monitoring kemajuan pembangunan
#Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan

<br /><br />
<div class="mulai-sepakat-desa">
[https://sepakat.bappenas.go.id/dmd/ MULAI SEPAKAT DESA/KELURAHAN]
</div>

MediaWiki:Common.css

2022-03-13T10:31:55Z

Yherus:

/* CSS placed here will be applied to all skins */
@media (min-height: 768px ) {
#mw-panel {
position: fixed !important;
top: 0 !important;
left: auto !important;
}
}
@media (min-width: 1245px) {
body {
width:1245px;
max-width: 1245px;
position: absolute;
margin: auto 0;
display: inline-block;
left: calc((100% - 1245px) / 2);
}
}

body.page-Main_Page.action-view h1.firstHeading, body.page-Main_Page.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

/* hide tab */
#ca-talk ,#ca-history ,#ca-viewsource { display:none!important; }

.mw-wiki-logo {
background-size: contain;
background-color: #fff;
box-shadow: 0em 1em 1em #357;
border-radius: 50%;
}

div#mw-panel {
background: #fff;
height: 100vh;
width: 10.5em;
top: 0;
padding-top: 181px;
}

#p-logo { top: 0 }

.hidden-toc-number .tocnumber { display:none; }
.lower-roman > ol,.lower-roman > ul { list-style-type:lower-roman }
.lower-alpha > ol,.lower-alpha > ul { list-style-type:lower-alpha }
.lower-decimal > ol,.lower-decimal > ul { list-style-type:decimal }
.lower-decimal-alpha > ol { list-style-type:decimal }
.lower-decimal-alpha > ol li > ol { list-style-type:lower-alpha }

.prettytable { border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse;}
.prettytable caption { font-size: 1.3em;padding: 0.5em; }
.prettytable tr th { font-size: 1.3em;text-align: center;vertical-align: middle;background: red;color:white;border: 1px solid #aaa;padding: 0.5em; }
.prettytable tr td { border-bottom: 1px solid #eee;padding: 0.5em;border-right: 1px solid #eee; }

.main-content-logo { width: 100%;max-height: 333px; }
.mulai-sepakat-desa p { text-align: center; }
.mulai-sepakat-desa a { border: 1px solid green;padding: 1em;border-radius: 1em;background-color: #34bfa3;color: #fff;font-weight: bold;margin: 0 auto;display: inline-block; }

File:Logo-sepakat-desa.png

2022-03-13T10:19:16Z

Yherus:

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM

2022-03-13T09:53:16Z

Yherus: /* 4.2 Kelembagaan Pelaksana */

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

=BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM=
==4.1 Struktur dan Prinsip Koordinasi==
Di Tingkat Pusat, struktur dan Prinsip koordinasi sebagai berikut:
# Wakil Presiden RI berperan sebagai ketua/penanggungjawab percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Di bawah ketua/penanggungjawab terdapat Koordinator Perencanaan dan Penganggaran, Koordinator Pelaksanaan Kewilayahan, dan Koordinator Program Tematik. (Gambar 4.1)
# Struktur koordinasi dan kelembagaan mengikuti pendekatan lintas sektor vertikal, horizontal dan pendekatan wilayah.
# Pelaksanaan konvergensi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengikuti prinsip Spasial, Integratif, Holistik, dan Tematik (sektoral).
# Koordinasi tiga koordinator dilakukan pada awal perencanaan dan penganggaran untuk memastikan Prinsip Spasial dan Tematik.
# Koordinator perencanaan dan penganggaran memastikan struktur program dan kegiatan K/L terkait mempunyai agenda penurunan kemiskinan ekstrem,
# Intervensi dilakukan diawali dengan identifikasi permasalahan kemiskinan, potensi ekonomi, dan kantong-kantong kemiskinan utama di lokasi prioritas.
# Koordinator tematik memastikan intervensi setiap sektor yang dibutuhkan untuk setiap sektor kantong kemiskinan.
# Koordinator tematik penurunan beban pengeluaran memastikan semua penduduk miskin ekstrem mendapatkan bantuan sosial.
# Koordinator tematik peningkatan pendapatan memastikan pengembangan kewirausahaan dan keterampilan konsisten dengan potensi ekonomi wilayah.
# Koordinator wilayah mengeluarkan Surat Edaran dan/atau instrumen lain untuk memastikan daerah melaksanakan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan.
# Koordinator tematik memastikan dan mendorong pendataan, verifikasi, dan validasi data kependudukan serta penerbitan seluruh dokumen kependudukan masyarakat miskin ekstrem, termasuk yang masuk ke dalam kategori penduduk rentan administrasi kependudukan.

<div style="color:red;font-size:1.1em;">Proses Koordinasi</div>
<div class="lower-decimal-alpha">
# Pemerintah pusat menetapkan target tingkat kemiskinan ekstrem, jumlah penurunan penduduk ekstrem, dan wilayah lokasi prioritas.
# Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (koordinator) melakukan koordinasi strategi penurunan beban pengeluaran.
# Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi penurunan beban pengeluaran: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Sosial; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Kementerian Ketenagakerjaan.
# Kementerian/Lembaga tersebut akan menyalurkan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya bagi masyarakat miskin ekstrem yang sudah teridentifikasi bersama melalui basis data Registrasi Sosial Ekonomi atau data lainnya memuat status sosial ekonomi berdasarkan nama dan berdasarkan alamat.
# Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (koordinator) melakukan koordinasi pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan.<div class="lower-alpha">
## Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi peningkatan pendapatan: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
## Kementerian/Lembaga tersebut melakukan pemetaan potensi, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi serta memperluas akses terhadap pekerjaan serta pelatihan peningkatan keterampilan dan keahlian kepada masyarakat miskin ekstrem.
# Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (koordinator) melakukan koordinasi pelaksanaan strategi pengurangan kantong kemiskinan. <div class="lower-alpha">
## Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi pengurangan kantong kemiskinan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Kesehatan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Tentara Nasional Indonesia; dan Kepolisian RI.
# Kementerian/Lembaga terkait dapat melaporkan perkembangan secara berkala setiap bulan atau lebih cepat apabila diperlukan.
# Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan memastikan integrasi perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terkonsolidasi.
# Kementerian Dalam Negeri berperan memetakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, mendampingi, dan memastikan kesiapan dan dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
# Kementerian Desa PDTT berperan memetakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, mendampingi, dan memastikan kesiapan dan dukungan pemerintah desa.
# Kementerian/Lembaga terkait memastikan pelaksanaan dan percepatan intervensi program yang akan dilakukan berdasarkan lokus yang sudah ditetapkan.<br/>[[Image:Gambar_4.1_Struktur_Kelembagaan.PNG|Struktur Kelembagaan]]
# Koordinasi kemiskinan di daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
# Gubernur dan Bupati/Wali Kota memastikan koordinasi perencanaan dan penganggaran, penyusunan regulasi, sosialisasi, monitoring evaluasi, untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem daerah hingga tingkat desa/kelurahan yang konvergen dengan pemerintah pusat.
# Koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di desa/kelurahan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan aparatur desa, pendamping desa dan program, Puskesos, kader masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lain seperti organisasi penyandang disabilitas.
# Konvergensi Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan dengan struktur dan Prinsip koordinasi sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menjadi koordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait; perguruan tinggi; masyarakat; organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, ''corporate social responsibility'' (CSR); dan mitra lainnya.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melakukan koordinasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem sehingga pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menjembatani koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPD dan lintas kementerian termasuk kepada pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota memastikan ketersediaan anggaran program penghapusan kemiskinan ekstrem dan memastikan program tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melalui koordinasi tersebut menghasilkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang memuat wilayah prioritas dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menerjemahkan RPKD menjadi Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun berjalan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, yang memuat analisa kondisi wilayah, analisa penyebab kemiskinan, kebutuhan program intervensi, dan indikator capaian.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota bekerjasama dengan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari RPJMD memuat profil kemiskinan penduduk, sehingga intervensi dapat tepat sasaran dan tepat guna.
## Dalam melaksanakan RAT dan melakukan koordinasi pelaksanaan program di lapangan, Pemerintah Daerah menggunakan sistem rujukan program di tingkat kabupaten dan desa.
## Pemerintah daerah dalam menyusun RKPD dan RAT dapat mempergunakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) dan Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMPEL).
## Pemerintah daerah mengoptimalkan Puskesos atau institusi lain di daerah yang berkoordinasi dengan TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota untuk pusat layanan sosial dan penanganan keluhan lintas sektor.
## Pemerintah Desa menerjemahkan RAT Kabupaten/Kota di tingkat desa dan menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis bukti mempergunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan untuk membantu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai dengan panduan yang ditetapkan.
</div>

{| class="prettytable"
|+ Tabel 4. 1 Pokok Peran dan Tugas Kementerian/Lembaga dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
|-
! NO !! K/L !! Peran dan Tugas
|-
| 1 || Kementerian Dalam Negeri ||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan ketersediaan anggaran dan pendampingan untuk keberlanjutan integrasi kemiskinan ekstrem berbasis wilayah dalam RKPD dan APBD.
# Mendorong perbaikan peran TKPKD untuk koordinasi pelaksanaan di tingkat daerah.
# Menyediakan Surat Edaran ke daerah tentang pedoman umum penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah disusun.
# Penyelarasan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk mendukung pengalokasian anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
# Mendorong pemda melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai prinsip keperantaraan & kemitraan, melalui: pemberdayaan koperasi, kolaborasi swasta, membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
# Mendorong pemda untuk berkolaborasi dengan industri dalam menyalurkan tenaga kerja muda.
# Mendorong pemda untuk mendirikan dan memperkuat pusat kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota hingga desa/kelurahan.
# Mendorong pemda memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat untuk memenuhi SPM pelayanan dasar dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
</div>
|-
|2||Kementerian Desa dan PDTT||
<div class="lower-alpha">
# Menyesuaikan pedoman umum dan regulasi Dana Desa setiap tahun untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, tidak hanya BLT-DD.
# Memastikan ketersediaan anggaran dan pendampingan untuk keberlanjutan integrasi kemiskinan ekstrem berbasis wilayah dalam RKPDes dan APBDes di desa prioritas.
# Membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama di desa prioritas.
# Mendorong pemerintah desa untuk mendirikan dan memperkuat pusat kesejahteraan sosial di desa.
# Mendorong pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai prinsip keperantaraan & kemitraan, antara lain: pemberdayaan koperasi, kolaborasi swasta, bersama KemKUKM membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
# Menyediakan Surat Edaran ke pemerintah desa untuk penyampaian pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah disusun.
# Mendorong pemerintah desa memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat untuk memenuhi SPM pelayanan dasar dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
# Memastikan ketersediaan anggaran keberlanjutan intervensi kemiskinan ekstrem dalam RKPDes dan APBDes.
</div>
|-
|3||Kemenko Bidang PMK||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan konsep kemiskinan ekstrem dijalankan oleh K/L di bawah Koordinasi Kemenko Bidang PMK.
# Mengawal program penurunan beban pengeluaran masyarakat dan program meminimalkan kantong kemiskinan.
# Mendorong proses integrasi subsidi energi (listrik dan gas) dengan program sembako.
# Koordinasi pengawalan, monitoring & evaluasi bersama Bappenas dan TNP2K.
</div>
|-
|4||Kemenko Bidang Perekonomian||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan konsep kemiskinan ekstrem dijalankan oleh K/L di bawah Koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian.
# Mengawal program peningkatan pendapatan masyarakat.
# Integrasi program – program pemberdayaan ekonomi.
# Koordinasi pengawalan, monitoring & evaluasi bersama Bappenas dan TNP2K.
</div>
|-
|5||Bappenas/ Kementerian PPN||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan pelaksanaan integrasi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan perencanaan.
# Memastikan pelaksanaan integrasi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan perencanaan.
# Mengembangkan modul peningkatan kapasitas pemda dalam perencanaan berbasis bukti dan integrasi program bersama Kemendagri.
# Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemda terkait rencana pelaksanaan program kemiskinan ekstrem.
# Memperkuat pelaksanaan kolaborasi dengan swasta, NGO, BUMN dan Kementerian/Lembaga dalam pengembangan konsep pemberdayaan ekonomi dan sosial.
# Memastikan perencanaan & penganggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam RKP dan RPJMN periode berikutnya.
# Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian Keuangan, BPS dan Kemendagri.
</div>
|-
|6||Kementerian Keuangan||
<div class="lower-alpha">
# Mendorong penyesuaian regulasi penggunaan dana desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Integrasi perencanaan dan penganggaran penghapusan kemiskinan ekstrem bersama Bappenas.
# Mempersiapkan skema insentif bagi pemerintah daerah terkait pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
</div>
|-
|7||Kementerian Sosial||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan penduduk miskin ekstrem sebanyak 10 juta jiwa (termasuk anak diluar sekolah, lanjut usia dan penyandang disabilitas) mendapatkan Program Sembako, PKH, PBI JKN, dan PIP.
# Mengintegrasikan program subsidi LPG dan listrik kedalam program Sembako bersama Kemenko PMK.
# Membangun dan memperkuat Puskesos di kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
# Memberikan rekomendasi daftar penerima bantuan sosial untuk program perbaikan rumah tidak layak huni kepada Kementerian PUPR dan program pemberdayaan ekonomi kepada Kementerian Koperasi & UKM.
# Mendorong Pusat Sentra Kreasi Atensi (SKA) di balai bekerjasama dengan PLUT.
# Memastikan rumah tangga menggunakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar dan usaha (tidak menjadikan bansos sebagai jaminan hutang).
</div>
|-
|8||Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan data dan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) terintegrasi dengan bansos lainnya.
# Memastikan anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem untuk memperoleh PIP.
# Melakukan penjangkauan anak tidak sekolah.
# Mendorong Pemda untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan di kantong kemiskinan.
</div>
|-
|9||Kementerian Koperasi & UKM||
<div class="lower-alpha">
# Memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, pendampingan dan pelatihan.
# Memperluas jangkauan PLUT di daerah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Memastikan ketersediaan database UMKM yang terintegrasi dengan data penduduk miskin ekstrem/regsosek.
# Memastikan kerjasama praktik kemitraan pasar bagi pelaku UMKM bersama Kementerian Sosial.
</div>
|-
|10||Badan Pusat Statistik||
<div class="lower-alpha">
# Melakukan impact evaluation dampak program penghapusan kemiskinan ekstrem (Mini Susenas).
</div>
|}

== 4.2 Kelembagaan Pelaksana==
# Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan data berdasarkan nama dan alamat yang dikelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam penentuan target sasaran intervensi program dan kegiatan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi, Pendataan Keluarga (PK) BKKBN atau basis data lainnya.
# Basis data yang digunakan dengan syarat:<div class="lower-alpha">
## telah dimutakhirkan setidaknya satu tahun terakhir;
## telah dipadu padan dengan data Dukcapil (basis NIK);
## telah diperingkatkan sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang disetujui melalui proses musdes/ muskel di tingkat desa/kelurahan; dan
## telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
# Pemerintah mengembangkan Registrasi Sosial Ekonomi yang digunakan untuk seluruh sektor.
# Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi diperluas di 250 kabupaten/kota untuk mendukung integrasi program yang lebih holistik.
# Perluasan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten/ kota pada periode 2023-2024. Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk penyediaan data tersebut. <table class="prettytable"><caption>Tabel 4. 2 Peran Kementerian/Lembaga dalam Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi</caption><tbody><tr><th>No </th><th>K/L </th><th>Peran dan Tugas</th></tr><tr><td>1 </td><td>Kementerian Dalam Negeri </td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Pelatihan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi hingga desa/kelurahan untuk mendukung perencanaan berbasis bukti, bersama Bappenas, Kemendesa PDTT, dan BPS.</li><li>Mendorong Pemda melaksanakan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi dan perencanaan berpihak.</li><li>Membantu BPS dalam memperbaiki DTKS dan perluasan Registrasi Sosial Ekonomi.</li><li>Mendorong pengalokasian dana kelurahan setiap tahun minimal 30 juta/tahun untuk pemutakhiran dan pengelolaan Registrasi Sosial Ekonomi.</li></ol></div></td></tr><tr><td>2</td><td>Kementerian Desa dan PDTT</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Memastikan alokasi Dana Desa untuk pemutakhiran dan pengelolaan data Registrasi Sosial Ekonomi tahunan, minimal 20 juta/tahun.</li><li>Rekrutmen dan mobilisasi pendamping untuk mendukung perencanaan berbasis bukti bersama Kemendagri, BPS dan Bappenas.</li><li>Meningkatkan kapasitas desa bersama Bappenas, BPS, serta Kemdagri untuk konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem.</li><li>Mendorong desa melaksanakan pemutakhiran Registrasi Sosial Ekonomi dan perencanaan berpihak.</li></ol></div></td></tr><tr><td>3</td><td>Bappenas/ Kementerian PPN</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Mengkoordinasikan Sekretariat Nasional Registrasi Sosial Ekonomi. </li><li>Mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pemda untuk konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem.</li><li>Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian Keuangan, BPS dan Kemendagri.</li></ol></div></td></tr><tr><td>4</td><td>Kementerian Keuangan</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Penganggaran untuk perluasan Registrasi Sosial-Ekonomi dan program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. </li><li>Penyediaan anggaran untuk insentif daerah dalam pemutakhiran data, melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.</li><li>Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian PPN/Bappenas, BPS dan Kemendagri.</li></ol></div></td></tr><tr><td>5</td><td>Kemenko Bidang PMK & Kemenko Bidang Perekonomian</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Koordinasi dan pengawalan konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem. </li><li>Monitoring dan evaluasi secara berkala bersama Bappenas dan TNP2K.</li></ol></div></td></tr><tr><td>6</td><td>Badan Pusat Statistik</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Memperbaiki DTKS bersama Dukcapil.</li><li>Mempersiapkan pelatih pendataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</li><li>Melakukan pendataan Registrasi Sosial-Ekonomi.</li><li>Menyusun model dan pemeringkatan bersama Bappenas dan TNP2K.</li><li>Memastikan pengembangan transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri.</li></ol></div></td></tr></tbody></table>
# Kementerian/Lembaga melakukan pemetaan penduduk ekstrem dilakukan melalui SEPAKAT-SIMPEL.
# Pemerintah Pusat menggunakan data dengan pemeringkatan sebagai rujukan untuk menentukan:<div class="lower-alpha">
## Penduduk miskin ekstrem yang layak mendapatkan bantuan tetapi belum mendapatkan program bantuan ''(exclusion error) ''sehingga penduduk tersebut dapat diusulkan masuk ke dalam DTKS agar memperoleh bantuan.
## Penduduk yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan karena sudah meningkat kesejahteraannya (graduasi) tetapi saat ini masih mendapatkan bantuan ''(inclusion error)'' sehingga penduduk tersebut dapat diusulkan untuk tidak lagi memperoleh bantuan sesuai dengan mekanisme program di setiap Kementerian/Lembaga.
## Memetakan penduduk dan intervensi program yang dibutuhkan untuk menjembatani komplementaritas program antar-Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
# Mekanisme penentuan penduduk miskin ekstrem menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi atau data lainnya yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
## Melakukan pemutakhiran kondisi sosial-ekonomi penduduk.
## Melakukan pemeringkatan status kesejahteraan menggunakan kondisi rumah, asset, pekerjaan, Pendidikan, dan profil ART dengan pendekatan PMT.
## Mengidentifikasi penentuan batas kesejahteraan menjadi ekstrem, miskin, rentan, menuju menengah, dst.
## Melakukan penetapan status kesejahteraan melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan.
## Menetapkan penduduk miskin ekstrem. [[Image:Alur_Penentuan_Penduduk_Miskin.PNG|Alur Penentuan Penduduk Miskin]] <br/>*penentuan miskin ekstrem berdasar pada acuan USD$1 PPP dari BPS sebesar Rp6.284,8 per Maret tahun 2021.<br/>[[Image:Persandingan_Tingkat_Kesejahteraan_Penduduk.PNG|Persandingan Peringkat Desil Penduduk]]
# Penargetan program Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan mengikuti mekanisme sebagai berikut: <div class="lower-alpha">
## Identifikasi program bantuan yang diterima oleh setiap keluarga/ individu miskin ekstrem.
## Menambahkan program daerah kepada keluarga/individu kelompok miskin ekstrem penerima program pusat, apabila belum memperoleh bantuan yang mencukupi.
## Menargetkan keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang terdapat di dalam basis data daerah tetapi belum menerima program pusat.
## Menargetkan keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang belum terdapat di dalam basis data daerah dan belum menerima program pusat.
## Dalam hal Pemerintah Daerah mengidentifikasi keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang belum terdapat di dalam basis data, pemerintah daerah mengusulkan keluarga/individu tersebut masuk ke dalam basis data.
# Pemerintah Daerah memperhatikan dan merujukan kebijakan dan program Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
# Penargetan program daerah konsisten dan bersifat komplementer terhadap penargetan program pusat.

<span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Data</span>
# Pemerintah Daerah Provinsi<div class="lower-alpha">
## Pemerintah Provinsi mengelola data kemiskinan dengan cakupan daerah Provinsi yang bersumber dari hasil pengumpulan, verifikasi, dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
## Pemerintah Provinsi menggunakan data hasil identifikasi (pemeringkatan) status kesejahteraan yang telah dilakukan di tingkat pusat maupun di kabupaten/kota sebagai data sasaran program.
# Pemerintah Kabupaten/Kota<div class="lower-alpha">
## Pemerintah kabupaten/kota mengelola data yang mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi data penduduk miskin ekstrem tingkat kabupaten/kota.
## Pemerintah kabupaten/kota melakukan peningkatan kapasitas para pelaksana pendataan dalam proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem di tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan.
## Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi dan mengalokasikan APBD untuk proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem.
## Pemerintah kabupaten/kota menginstruksikan pengalokasian anggaran dana desa atau dana kelurahan untuk mendukung proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem di tingkat desa/kelurahan.
# Pemerintah Desa/Kelurahan<div class="lower-alpha">
## Pemerintah desa/kelurahan mengelola data yang mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi data melalui musyawarah desa/musyawarah kelurahan dengan melibatkan perangkat desa, pilar sosial, tokoh masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan pihak terkait lainnya.
## Pemerintah desa/kelurahan mengoptimalkan sistem pendataan dan analisis data yang sudah tersedia.
## Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan pengawasan dengan mengaktifkan mekanisme sistem pengaduan yang melibatkan aparatur desa, ketua RT/RW, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.
## Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan musdes/muskel untuk penyempurnaan ketepatan sasaran program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan aparatur desa/kelurahan, ketua RT/RW, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.
</div>

==4.3 Data dan Identifikasi Penduduk Miskin Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# <span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Spesifikasi Penargetan Program</span><div class="lower-decimal">
## <u>Sasaran Target Program</u><br />Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan indikator dan kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan, sesuai dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
### <u>Program Menurunkan Beban Pengeluaran</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan kriteria penerima dengan mengutamakan masyarakat miskin ekstrem.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dalam seluruh program pengurangan beban pengeluaran sesuai dengan kriteria program. Sebagai contoh: Masyarakat miskin ekstrem menerima kombinasi Program Sembako, PKH, PBI-JKN Kesehatan, PIP, Subsidi LPG 3 Kg, dan Subsidi Listrik secara bersamaan.
#### Kementerian Koordinator Bidang PMK mengkoordinasikan proses integrasi program dalam rangka menurunkan beban pengeluaran.
#### Pelaksanaan program untuk penurunan beban pengeluaran diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem yang ada pada desil 1-3, berdasarkan basis data penargetan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan progam peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan.
### <u>Program Meningkatkan Pendapatan</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan kriteria dan jumlah target penerima program peningkatan pendapatan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan asesmen dan kesiapan penerima program untuk memperoleh: (1) Akses terhadap Pekerjaan/Pendapatan; (2) Peningkatan produktivitas SDM melalui peningkatan keterampilan dan keahlian; dan (3) Peningkatan kapasitas pengembangan UMKM.
#### Program untuk memperoleh akses terhadap Pekerjaan/Pendapatan antara lain meliputi program Padat Karya tunai sektoral, reforma agraria, perhutanan sosial, program Padat Karya tunai desa, pengalihan pengelolaan aset (aset transfer), perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, dan perluasan kesempatan kerja dari investasi di daerah.
#### Program untuk Peningkatan produktivitas SDM antara lain meliputi program pelatihan K/L termasuk Pra Kerja, pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan dan keahlian di Balai Latihan Kerja.
#### Program untuk Peningkatan kapasitas UMKM antara lain meliputi peningkatan akses pembiayaan, pendampingan wirausaha, peningkatan akses pasar, dan digitalisasi dan akses terhadap teknologi tepat guna.
####* Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memastikan pendampingan wirausaha yang profesional, bekerja sama dengan BUMDES, koperasi, atau unit usaha lain untuk memastikan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat dan menjaga kesinambungan usaha.
####* Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memastikan terjadinya kerja sama dengan UMKM, pihak swasta, BUMD, BUMN, dan lainnya untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah diberikan pelatihan keterampilan atau keahlian bidang lainnya.
#### Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan proses integrasi program dalam rangka meningkatkan pendapatan.
#### Pelaksanaan program untuk peningkatan pendapatan diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem yang ada pada persentil 1 hingga 4, berdasarkan basis data penargetan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan program pengurangan beban dan meminimalkan kantong kemiskinan.
### <u>Program Meminimalkan Kantong Kemiskinan</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan intervensi di lokasi kabupaten/kota dan desa/prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan asesmen lokasi program berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur yang bersumber dari aspirasi masyarakat, data sekunder yang tersedia (SUSENAS, Registrasi Sosial Ekonomi atau sumber data lainnya) yang dapat diolah menggunakan SEPAKAT-SIMPEL dan SEPAKAT Desa/Kelurahan.
#### Program untuk meminimalkan kantong kemiskinan termasuk diantaranya perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih, dan pemenuhan akses jaringan komunikasi.
#### Kementerian Koordinator Bidang PMK mengkoordinasikan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan.
#### Pelaksanaan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan diutamakan bagi lokasi kabupaten/kota hingga desa/kelurahan yang merupakan lokasi prioritas dan memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem lebih dari 100 jiwa/desa/kelurahan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan program pengurangan beban dan peningkatan pendapatan.
## <u>Mekanisme integrasi program di tingkat daerah</u><br/>Integrasi program di tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
### Integrasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah mencakup (i) program penurunan beban pengeluaran; (ii) program peningkatan pendapatan; dan (iii) program untuk meminimalkan kantong kemiskinan.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas sinergi kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari Kementerian/ Lembaga dan Rencana Penghapusan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penghapusan Kemiskinan.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menetapkan penargetan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan basis data yang sama dengan program pemerintah pusat.
### TKPK kabupaten/kota dapat melakukan penjangkauan tambahan ke masyarakat untuk memastikan seluruh penduduk miskin ekstrem tercakup.
### Tugas penjangkauan tersebut dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Puskesos menggunakan instrumen yang sama dengan pusat.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota mengidentifikasi dan memetakan keseluruhan program penghapusan kemiskinan ekstrem, baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun program yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau dunia usaha.
### Pemetaan digunakan untuk:<div class="lower-decimal">
#### Dasar penargetan dan rujukan program, untuk mendorong intervensi lintas sektor yang integratif dan holistik.
#### Identifikasi kebutuhan program tambahan yang diselenggarakan kota/kabupaten dan desa/kelurahan. Pengembangan program tambahan dapat mengadopsi dua bentuk: i) program daerah sebagai perluasan program pusat; dan ii) program daerah sebagai pelengkap/komplementer program pusat.
#### Dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dilaporkan kepada Bupati/Walikota dalam rapat koordinasi.
### TKPK kabupaten/kota menggunakan pemetaan program sebagai dasar pemenuhan analisa kebutuhan masyarakat berdasarkan nama dan berdasarkan alamat (BNBA).
### TKPK kabupaten/Kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau Puskesos-SLRT merespon keluhan masyarakat terkait program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
### TKPK Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan melakukan penanganan dan/atau melakukan rujukan ke lembaga yang berwenang. Sistem rujukan dapat memanfaatkan SEPAKAT Desa/Kelurahan.
## <u>Ketentuan Program yang Tidak Dapat Tumpang Tindih dan Komplementaritas Program</u><div class="lower-alpha">
### Program yang tidak dapat tumpang tindih adalah program yang memiliki tujuan dan manfaat yang sama namun disalurkan dalam waktu bersamaan dan diberikan kepada keluarga yang sama. Contoh: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dengan Program Keluarga Harapan (PKH)-Program Sembako.
### Sementara itu komplementaritas program merupakan program yang bertujuan untuk saling melengkapi bantuan yang diberikan, dengan manfaat dan tujuan berbeda. Contoh: Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); Penerima manfaat Program Sembako memperoleh pelatihan usaha dan perbaikan sanitasi air bersih serta perumahan.
### Kementerian/Lembaga memetakan penerima program/kegiatan sejenis dan/atau memiliki tujuan serupa yang tidak dapat diberikan secara bersamaan (tumpang tindih) baik secara sistem maupun prinsip guna mengoptimalkan dampak program/kegiatan.
### Pemerintah Daerah memastikan di lapangan tidak ada penerima manfaat menerima program yang tumpang tindih di luar aturan yang berlaku. Pemerintah Daerah menyampaikan rekomendasi pencabutan penerima program apabila terindikasi adanya tumpang tindih penerima program di lapangan.
### Program yang berdiri sendiri dan tidak dapat diberikan kepada penerima manfaat program lain, antara lain:<div class="lower-decimal">
#### Penerima BLT DD tidak dapat diberikan kepada penerima PKH dan/atau Sembako.
#### Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bukan merupakan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR);
#### Peserta yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin atau rentan (tidak mampu) tidak dapat menjadi peserta PBI-JKN Kesehatan.
# <span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Mekanisme Integrasi Program</span><div class="lower-decimal">
## <u>Integrasi pendampingan.</u><div class="lower-alpha">
### Kementerian/Lembaga dan pendamping program memastikan bahwa penduduk miskin ekstrem dapat menerima program secara lengkap dan berkelanjutan.
### Kementerian/Lembaga memastikan pendamping program mempunyai kemampuan pendampingan yang terstandar.
### Pendamping program menjadi katalis penghubung program-program pemenuhan kebutuhan dasar dengan program-program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi di lapangan dan pada tingkat keluarga penerima manfaat.'' ''
## <u>Keterkaitan antar program.</u><div class="lower-alpha">
###Kementerian/Lembaga berkoordinasi untuk memastikan keterkaitan antar program (''interlinkage'') sehingga masyarakat miskin ekstrem dapat menerima program perlindungan sosial secara berkesinambungan melalui pendekatan siklus hidup.
###Penyelenggara program memetakan potensi program pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat dihubungkan dengan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. <table class="prettytable"><caption>Tabel 4. 3 Contoh Jenis Intervensi Program</caption><tbody><tr><th><center><b>BANTUAN SOSIAL</b></center></th><th><center><b>PEMBERDAYAAN</b></center></th><th><center><b>PELAYANAN DASAR</b></center></th><th><center><b>KANTONG KEMISKINAN</b></center></th></tr><tr><td><p><u>Miskin: </u><br>PBI, subsidi, listrik, sembako<br><u><i>Conditional</i>:</u><br>PKH, PIP<br><u>Rentan:</u><br>Penyandang Disabilitas, Lansia</p></td><td><p>Usia produktif mampu bekerja</p><ul><li>sektor usaha: pertanian, kehutanan, KKP</li><li>pemberian akses lahan dan pembiayaan usaha. </li></ul></td><td><p><u>Pelayanan Dasar</u></p><ul><li>perumahan</li><li>ketersediaan infra dan tenaga pendidik, kesehatan (distribusi pembangunan)</li></ul></td><td>Inovasi program daerah sesuai kearifan lokal (data kualitatif) Seperti: Bantuan KAT, program KRT (gender)</td></tr></tbody></table>
##<u>Program kolaborasi (antar program dalam waktu bersamaan) lintas sektor.</u><div class="lower-alpha">
### Kementerian/Lembaga memastikan kolaborasi program lintas sektor dengan penerima manfaat dapat menerima program perlindungan sosial secara menyeluruh/komprehensif.
### Kolaborasi dilakukan antara program - program pelatihan, pendampingan usaha dan vokasi dengan program pemberian akses modal. Misalnya, kolaborasi program pendampingan usaha, pelatihan dan vokasi yang diberikan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau Sentra Kreasi ATENSI (SKA) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dengan program pemberian bantuan modal usaha seperti KUR atau Pembiayaan ultra mikro (UMi).
### Kolaborasi dapat dilakukan di antara program-program pemenuhan kebutuhan dasar dengan program-program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi di lapangan dalam periode waktu yang sama.
### Kolaborasi lintas sektor juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan OPD terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
##<u>Program kolaborasi dengan sektor swasta melalui keperantaraan pasar.</u><div class="lower-alpha">
### Pemerintah daerah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui skema keperantaraan pasar.
### Untuk mendukung skema ini, pemerintah daerah dan jajarannya memperkuat jejaring dengan dunia usaha/swasta sebagai potensi mitra usaha penduduk miskin dan rentan. Pengembangan jejaring dilaksanakan melalui:
###* Identifikasi pelaku swasta di tingkat daerah dan peran apa yang diharapkan dari masing - masing pelaku swasta dalam bisnis proses keperantaraan pasar.
###* Pemilihan pelaku swasta yang akan diajak bekerja sama berdasarkan analisis potensi komoditas yang akan dikembangkan dan peran swasta yang dapat diberikan dalam pengembangan komoditas tersebut.
###* Pengembnagan forum diskusi khusus bersama pelaku swasta terpilih, mitra lokal, dan pelaku usaha untuk membicarakan potensi kolaborasi serta peran dan nilai tambah apa yang dapat swasta berikan terhadap pengembangan usaha.
### Pemerintah daerah membuat perjanjian kerja sama atau memfasilitasi proses perjanjian kerja sama antara swasta, mitra lokal dan pelaku usaha.
### Pemerintah Daerah dapat mengembangkan skema keperantaraan dengan tahapan sebagai berikut:
###* '''Tahap riset komoditas dengan melibatkan pihak swasta.''' Swasta memberikan informasi dan masukan kepada pelaku usaha, mitra lokal, dan pemerintah daerah terkait potensi komoditas yang berpotensi dikembangkan dilihat dari besarnya dampak yang diberikan kepada masyarakat.
###* '''Tahap perencanaan intervensi.''' Swasta membantu proses pembuatan model bisnis, kalkulasi bisnis, dan rencana intervensi dengan bantuan konsultan bisnis lokal yang ditargetkan terutama pada pelaku usaha miskin dan rentan.
###* '''Tahap implementasi dan pengukuran hasil'''. Swasta menjalankan kegiatan intervensi sesuai kesepakatan dan membantu dalam pengukuran hasil bersama dengan pelaku usaha, mitra lokal, dan pemerintah daerah.

==4.4 Mekanisme Pelaksanaan ==
# <span style="color:red;font-weight:bold;">Proses Perencanaan dan Penganggaran </span><div class="lower-decimal">
## Perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat (K/L) berdasarkan kaidah holistik, integratif, dan spasial.
## Holistik, memastikan perencanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir pada satu rangkaian kegiatan.
## Integratif, memastikan upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program lintas Kementerian/Lembaga dan berbagai sumber pendanaan. Spasial, pelaksanaan pada satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah di lokasi prioritas.
## Proses perencanaan di desa/kelurahan mengikuti peraturan perundangan yang ada terkait dengan musyawarah desa dan pembangunan desa. Dengan penekanan atau fokus perlu diberikan pada permasalahan yang dihadapi oleh kelompok penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan melalui langkah-langkah, antara lain:<div class="lower-alpha">
### Identifikasi Akar Masalah, Analisis Permasalahan Awal, dan Pemetaan Kebutuhan Kelompok Miskin Ekstrem. <br/>Pemerintah desa/kelurahan melakukan, menganalisis akar masalah, dan memetakan kebutuhan dari kelompok penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan di wilayahnya menggunakan data terpilah, berdasarkan karakteristik demografi dan peringkat kerentanan.
### Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak.<br/>Pemerintah desa/kelurahan menggunakan hasil analisis akar masalah dan pemetaan kebutuhan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran program yang inklusif dan mengakomodasi/berpihak kepada penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
### Pelibatan Kelompok Rentan.<br/>Hasil pemetaan kebutuhan dan perencanaan program berbasis data dan bukti menjadi input dalam musyawarah desa/kelurahan yang inklusif. Proses musyawarah desa/kelurahan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
### Advokasi <br/>Usulan desa/kelurahan yang belum diakomodasi dalam perencanaan desa (RKPDes dan APBDes) perlu di advokasikan ke supra desa (APBD Provinsi, APBD Kota/Kab) melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
### Pelaksanaan Program <br/>Pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan perencanaan dan penargetan dengan meminimalkan kebocoran.
### Monitoring dan Evaluasi<br/>Hasil monitoring dan evaluasi program yang terlaksana menjadi proses perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan yang lebih optimal dan berpihak di masa mendatang.

# <span style="color:red;font-weight:bold;">Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran</span><div class="lower-decimal">
## Fasilitasi proses perencanaan dan penganggaran melalui pendampingan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan untuk menjaga konsistensi visi/misi dan arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## Pendampingan menjaga dan mengadvokasi proses perencanaan dan penganggaran di desa/kelurahan /kota/kabupaten agar berpihak pada kelompok miskin ekstrem.
## Pendampingan memastikan rencana dapat diimplementasikan serta mendukung proses monitoring dan evaluasi.
## Pendampingan memastikan termutakhirkannya data sosial ekonomi penduduk secara berkala dengan kualitas yang terstandar.
## Pendampingan dapat dilakukan oleh aparat pemerintah daerah/desa/kelurahan maupun pihak-pihak lain, seperti halnya pendamping program dan relawan desa/kelurahan, yang memperoleh penguatan kapasitas perencanaan penganggaran, seperti Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan.
# <span style="color:red;font-weight:bold;">Platform Perencanaan dan Penganggaran </span><div class="lower-decimal">
## Pemerintah daerah menggunakan ''platform ''siap pakai untuk membantu perencanaan dan penganggaran berbasis data, berpihak, dan inklusif bagi seluruh masyarakat desa/kelurahan, kota/kabupaten, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
## Platform tersebut diantaranya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) dan Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMPEL), atau aplikasi lainnya yang sejenis untuk membantu proses perencanaan penganggaran di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
## Platform yang dapat mendukung perencanaan dan penganggaran yang berpihak harus mencakup fungsi:<div class="lower-alpha">
### Pengelolaan dan pemutakhiran data<br/>Untuk pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi secara rutin (termasuk data penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan).
### Analisis permasalahan<br/>Untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan bagi pembangunan desa/kelurahan menggunakan berbagai macam sumber data.
### Fasilitasi dan pelaksanaan layanan<br/>Untuk mendukung layanan rutin, termasuk persuratan, kependudukan, serta layanan rujukan akses pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi.
### Perencanaan dan penganggaran Berbasis Data<br/>Untuk mendukung perumusan kebijakan dalam dokumen perencanaan penganggaran Desa/Kelurahan yang berbasis bukti.
### Interoperabilitas Data<br/>''Platform ''terhubung dengan sumber data lainnya (interoperabilitas data).

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM

2022-03-13T09:52:14Z

Yherus: /* 4.2 Kelembagaan Pelaksana */

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

=BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM=
==4.1 Struktur dan Prinsip Koordinasi==
Di Tingkat Pusat, struktur dan Prinsip koordinasi sebagai berikut:
# Wakil Presiden RI berperan sebagai ketua/penanggungjawab percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Di bawah ketua/penanggungjawab terdapat Koordinator Perencanaan dan Penganggaran, Koordinator Pelaksanaan Kewilayahan, dan Koordinator Program Tematik. (Gambar 4.1)
# Struktur koordinasi dan kelembagaan mengikuti pendekatan lintas sektor vertikal, horizontal dan pendekatan wilayah.
# Pelaksanaan konvergensi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengikuti prinsip Spasial, Integratif, Holistik, dan Tematik (sektoral).
# Koordinasi tiga koordinator dilakukan pada awal perencanaan dan penganggaran untuk memastikan Prinsip Spasial dan Tematik.
# Koordinator perencanaan dan penganggaran memastikan struktur program dan kegiatan K/L terkait mempunyai agenda penurunan kemiskinan ekstrem,
# Intervensi dilakukan diawali dengan identifikasi permasalahan kemiskinan, potensi ekonomi, dan kantong-kantong kemiskinan utama di lokasi prioritas.
# Koordinator tematik memastikan intervensi setiap sektor yang dibutuhkan untuk setiap sektor kantong kemiskinan.
# Koordinator tematik penurunan beban pengeluaran memastikan semua penduduk miskin ekstrem mendapatkan bantuan sosial.
# Koordinator tematik peningkatan pendapatan memastikan pengembangan kewirausahaan dan keterampilan konsisten dengan potensi ekonomi wilayah.
# Koordinator wilayah mengeluarkan Surat Edaran dan/atau instrumen lain untuk memastikan daerah melaksanakan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan.
# Koordinator tematik memastikan dan mendorong pendataan, verifikasi, dan validasi data kependudukan serta penerbitan seluruh dokumen kependudukan masyarakat miskin ekstrem, termasuk yang masuk ke dalam kategori penduduk rentan administrasi kependudukan.

<div style="color:red;font-size:1.1em;">Proses Koordinasi</div>
<div class="lower-decimal-alpha">
# Pemerintah pusat menetapkan target tingkat kemiskinan ekstrem, jumlah penurunan penduduk ekstrem, dan wilayah lokasi prioritas.
# Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (koordinator) melakukan koordinasi strategi penurunan beban pengeluaran.
# Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi penurunan beban pengeluaran: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Sosial; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Kementerian Ketenagakerjaan.
# Kementerian/Lembaga tersebut akan menyalurkan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya bagi masyarakat miskin ekstrem yang sudah teridentifikasi bersama melalui basis data Registrasi Sosial Ekonomi atau data lainnya memuat status sosial ekonomi berdasarkan nama dan berdasarkan alamat.
# Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (koordinator) melakukan koordinasi pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan.<div class="lower-alpha">
## Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi peningkatan pendapatan: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
## Kementerian/Lembaga tersebut melakukan pemetaan potensi, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi serta memperluas akses terhadap pekerjaan serta pelatihan peningkatan keterampilan dan keahlian kepada masyarakat miskin ekstrem.
# Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (koordinator) melakukan koordinasi pelaksanaan strategi pengurangan kantong kemiskinan. <div class="lower-alpha">
## Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi pengurangan kantong kemiskinan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Kesehatan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Tentara Nasional Indonesia; dan Kepolisian RI.
# Kementerian/Lembaga terkait dapat melaporkan perkembangan secara berkala setiap bulan atau lebih cepat apabila diperlukan.
# Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan memastikan integrasi perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terkonsolidasi.
# Kementerian Dalam Negeri berperan memetakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, mendampingi, dan memastikan kesiapan dan dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
# Kementerian Desa PDTT berperan memetakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, mendampingi, dan memastikan kesiapan dan dukungan pemerintah desa.
# Kementerian/Lembaga terkait memastikan pelaksanaan dan percepatan intervensi program yang akan dilakukan berdasarkan lokus yang sudah ditetapkan.<br/>[[Image:Gambar_4.1_Struktur_Kelembagaan.PNG|Struktur Kelembagaan]]
# Koordinasi kemiskinan di daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
# Gubernur dan Bupati/Wali Kota memastikan koordinasi perencanaan dan penganggaran, penyusunan regulasi, sosialisasi, monitoring evaluasi, untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem daerah hingga tingkat desa/kelurahan yang konvergen dengan pemerintah pusat.
# Koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di desa/kelurahan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan aparatur desa, pendamping desa dan program, Puskesos, kader masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lain seperti organisasi penyandang disabilitas.
# Konvergensi Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan dengan struktur dan Prinsip koordinasi sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menjadi koordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait; perguruan tinggi; masyarakat; organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, ''corporate social responsibility'' (CSR); dan mitra lainnya.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melakukan koordinasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem sehingga pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menjembatani koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPD dan lintas kementerian termasuk kepada pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota memastikan ketersediaan anggaran program penghapusan kemiskinan ekstrem dan memastikan program tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melalui koordinasi tersebut menghasilkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang memuat wilayah prioritas dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menerjemahkan RPKD menjadi Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun berjalan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, yang memuat analisa kondisi wilayah, analisa penyebab kemiskinan, kebutuhan program intervensi, dan indikator capaian.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota bekerjasama dengan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari RPJMD memuat profil kemiskinan penduduk, sehingga intervensi dapat tepat sasaran dan tepat guna.
## Dalam melaksanakan RAT dan melakukan koordinasi pelaksanaan program di lapangan, Pemerintah Daerah menggunakan sistem rujukan program di tingkat kabupaten dan desa.
## Pemerintah daerah dalam menyusun RKPD dan RAT dapat mempergunakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) dan Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMPEL).
## Pemerintah daerah mengoptimalkan Puskesos atau institusi lain di daerah yang berkoordinasi dengan TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota untuk pusat layanan sosial dan penanganan keluhan lintas sektor.
## Pemerintah Desa menerjemahkan RAT Kabupaten/Kota di tingkat desa dan menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis bukti mempergunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan untuk membantu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai dengan panduan yang ditetapkan.
</div>

{| class="prettytable"
|+ Tabel 4. 1 Pokok Peran dan Tugas Kementerian/Lembaga dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
|-
! NO !! K/L !! Peran dan Tugas
|-
| 1 || Kementerian Dalam Negeri ||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan ketersediaan anggaran dan pendampingan untuk keberlanjutan integrasi kemiskinan ekstrem berbasis wilayah dalam RKPD dan APBD.
# Mendorong perbaikan peran TKPKD untuk koordinasi pelaksanaan di tingkat daerah.
# Menyediakan Surat Edaran ke daerah tentang pedoman umum penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah disusun.
# Penyelarasan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk mendukung pengalokasian anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
# Mendorong pemda melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai prinsip keperantaraan & kemitraan, melalui: pemberdayaan koperasi, kolaborasi swasta, membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
# Mendorong pemda untuk berkolaborasi dengan industri dalam menyalurkan tenaga kerja muda.
# Mendorong pemda untuk mendirikan dan memperkuat pusat kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota hingga desa/kelurahan.
# Mendorong pemda memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat untuk memenuhi SPM pelayanan dasar dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
</div>
|-
|2||Kementerian Desa dan PDTT||
<div class="lower-alpha">
# Menyesuaikan pedoman umum dan regulasi Dana Desa setiap tahun untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, tidak hanya BLT-DD.
# Memastikan ketersediaan anggaran dan pendampingan untuk keberlanjutan integrasi kemiskinan ekstrem berbasis wilayah dalam RKPDes dan APBDes di desa prioritas.
# Membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama di desa prioritas.
# Mendorong pemerintah desa untuk mendirikan dan memperkuat pusat kesejahteraan sosial di desa.
# Mendorong pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai prinsip keperantaraan & kemitraan, antara lain: pemberdayaan koperasi, kolaborasi swasta, bersama KemKUKM membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
# Menyediakan Surat Edaran ke pemerintah desa untuk penyampaian pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah disusun.
# Mendorong pemerintah desa memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat untuk memenuhi SPM pelayanan dasar dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
# Memastikan ketersediaan anggaran keberlanjutan intervensi kemiskinan ekstrem dalam RKPDes dan APBDes.
</div>
|-
|3||Kemenko Bidang PMK||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan konsep kemiskinan ekstrem dijalankan oleh K/L di bawah Koordinasi Kemenko Bidang PMK.
# Mengawal program penurunan beban pengeluaran masyarakat dan program meminimalkan kantong kemiskinan.
# Mendorong proses integrasi subsidi energi (listrik dan gas) dengan program sembako.
# Koordinasi pengawalan, monitoring & evaluasi bersama Bappenas dan TNP2K.
</div>
|-
|4||Kemenko Bidang Perekonomian||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan konsep kemiskinan ekstrem dijalankan oleh K/L di bawah Koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian.
# Mengawal program peningkatan pendapatan masyarakat.
# Integrasi program – program pemberdayaan ekonomi.
# Koordinasi pengawalan, monitoring & evaluasi bersama Bappenas dan TNP2K.
</div>
|-
|5||Bappenas/ Kementerian PPN||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan pelaksanaan integrasi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan perencanaan.
# Memastikan pelaksanaan integrasi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan perencanaan.
# Mengembangkan modul peningkatan kapasitas pemda dalam perencanaan berbasis bukti dan integrasi program bersama Kemendagri.
# Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemda terkait rencana pelaksanaan program kemiskinan ekstrem.
# Memperkuat pelaksanaan kolaborasi dengan swasta, NGO, BUMN dan Kementerian/Lembaga dalam pengembangan konsep pemberdayaan ekonomi dan sosial.
# Memastikan perencanaan & penganggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam RKP dan RPJMN periode berikutnya.
# Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian Keuangan, BPS dan Kemendagri.
</div>
|-
|6||Kementerian Keuangan||
<div class="lower-alpha">
# Mendorong penyesuaian regulasi penggunaan dana desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Integrasi perencanaan dan penganggaran penghapusan kemiskinan ekstrem bersama Bappenas.
# Mempersiapkan skema insentif bagi pemerintah daerah terkait pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
</div>
|-
|7||Kementerian Sosial||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan penduduk miskin ekstrem sebanyak 10 juta jiwa (termasuk anak diluar sekolah, lanjut usia dan penyandang disabilitas) mendapatkan Program Sembako, PKH, PBI JKN, dan PIP.
# Mengintegrasikan program subsidi LPG dan listrik kedalam program Sembako bersama Kemenko PMK.
# Membangun dan memperkuat Puskesos di kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
# Memberikan rekomendasi daftar penerima bantuan sosial untuk program perbaikan rumah tidak layak huni kepada Kementerian PUPR dan program pemberdayaan ekonomi kepada Kementerian Koperasi & UKM.
# Mendorong Pusat Sentra Kreasi Atensi (SKA) di balai bekerjasama dengan PLUT.
# Memastikan rumah tangga menggunakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar dan usaha (tidak menjadikan bansos sebagai jaminan hutang).
</div>
|-
|8||Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan data dan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) terintegrasi dengan bansos lainnya.
# Memastikan anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem untuk memperoleh PIP.
# Melakukan penjangkauan anak tidak sekolah.
# Mendorong Pemda untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan di kantong kemiskinan.
</div>
|-
|9||Kementerian Koperasi & UKM||
<div class="lower-alpha">
# Memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, pendampingan dan pelatihan.
# Memperluas jangkauan PLUT di daerah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Memastikan ketersediaan database UMKM yang terintegrasi dengan data penduduk miskin ekstrem/regsosek.
# Memastikan kerjasama praktik kemitraan pasar bagi pelaku UMKM bersama Kementerian Sosial.
</div>
|-
|10||Badan Pusat Statistik||
<div class="lower-alpha">
# Melakukan impact evaluation dampak program penghapusan kemiskinan ekstrem (Mini Susenas).
</div>
|}

== 4.2 Kelembagaan Pelaksana==
# Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan data berdasarkan nama dan alamat yang dikelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam penentuan target sasaran intervensi program dan kegiatan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi, Pendataan Keluarga (PK) BKKBN atau basis data lainnya.
# Basis data yang digunakan dengan syarat:<div class="lower-alpha">
## telah dimutakhirkan setidaknya satu tahun terakhir;
## telah dipadu padan dengan data Dukcapil (basis NIK);
## telah diperingkatkan sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang disetujui melalui proses musdes/ muskel di tingkat desa/kelurahan; dan
## telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
# Pemerintah mengembangkan Registrasi Sosial Ekonomi yang digunakan untuk seluruh sektor.
# Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi diperluas di 250 kabupaten/kota untuk mendukung integrasi program yang lebih holistik.
# Perluasan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten/ kota pada periode 2023-2024. Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk penyediaan data tersebut. <table class="prettytable"><caption>Tabel 4. 2 Peran Kementerian/Lembaga dalam Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi</caption><tbody><tr><th>No </th><th>K/L </th><th>Peran dan Tugas</th></tr><tr><td>1 </td><td>Kementerian Dalam Negeri </td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Pelatihan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi hingga desa/kelurahan untuk mendukung perencanaan berbasis bukti, bersama Bappenas, Kemendesa PDTT, dan BPS.</li><li>Mendorong Pemda melaksanakan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi dan perencanaan berpihak.</li><li>Membantu BPS dalam memperbaiki DTKS dan perluasan Registrasi Sosial Ekonomi.</li><li>Mendorong pengalokasian dana kelurahan setiap tahun minimal 30 juta/tahun untuk pemutakhiran dan pengelolaan Registrasi Sosial Ekonomi.</li></ol></div></td></tr><tr><td>2</td><td>Kementerian Desa dan PDTT</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Memastikan alokasi Dana Desa untuk pemutakhiran dan pengelolaan data Registrasi Sosial Ekonomi tahunan, minimal 20 juta/tahun.</li><li>Rekrutmen dan mobilisasi pendamping untuk mendukung perencanaan berbasis bukti bersama Kemendagri, BPS dan Bappenas.</li><li>Meningkatkan kapasitas desa bersama Bappenas, BPS, serta Kemdagri untuk konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem.</li><li>Mendorong desa melaksanakan pemutakhiran Registrasi Sosial Ekonomi dan perencanaan berpihak.</li></ol></div></td></tr><tr><td>3</td><td>Bappenas/ Kementerian PPN</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Mengkoordinasikan Sekretariat Nasional Registrasi Sosial Ekonomi. </li><li>Mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pemda untuk konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem.</li><li>Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian Keuangan, BPS dan Kemendagri.</li></ol></div></td></tr><tr><td>4</td><td>Kementerian Keuangan</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Penganggaran untuk perluasan Registrasi Sosial-Ekonomi dan program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. </li><li>Penyediaan anggaran untuk insentif daerah dalam pemutakhiran data, melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.</li><li>Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian PPN/Bappenas, BPS dan Kemendagri.</li></ol></div></td></tr><tr><td>5</td><td>Kemenko Bidang PMK & Kemenko Bidang Perekonomian</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Koordinasi dan pengawalan konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem. </li><li>Monitoring dan evaluasi secara berkala bersama Bappenas dan TNP2K.</li></ol></div></td></tr><tr><td>6</td><td>Badan Pusat Statistik</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Memperbaiki DTKS bersama Dukcapil.</li><li>Mempersiapkan pelatih pendataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</li><li>Melakukan pendataan Registrasi Sosial-Ekonomi.</li><li>Menyusun model dan pemeringkatan bersama Bappenas dan TNP2K.</li><li>Memastikan pengembangan transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri.</li></ol></div></td></tr></tbody></table>
# Kementerian/Lembaga melakukan pemetaan penduduk ekstrem dilakukan melalui SEPAKAT-SIMPEL.
# Pemerintah Pusat menggunakan data dengan pemeringkatan sebagai rujukan untuk menentukan:<div class="lower-alpha">
## Penduduk miskin ekstrem yang layak mendapatkan bantuan tetapi belum mendapatkan program bantuan ''(exclusion error) ''sehingga penduduk tersebut dapat diusulkan masuk ke dalam DTKS agar memperoleh bantuan.
## Penduduk yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan karena sudah meningkat kesejahteraannya (graduasi) tetapi saat ini masih mendapatkan bantuan ''(inclusion error)'' sehingga penduduk tersebut dapat diusulkan untuk tidak lagi memperoleh bantuan sesuai dengan mekanisme program di setiap Kementerian/Lembaga.
## Memetakan penduduk dan intervensi program yang dibutuhkan untuk menjembatani komplementaritas program antar-Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
# Mekanisme penentuan penduduk miskin ekstrem menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi atau data lainnya yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
## Melakukan pemutakhiran kondisi sosial-ekonomi penduduk.
## Melakukan pemeringkatan status kesejahteraan menggunakan kondisi rumah, asset, pekerjaan, Pendidikan, dan profil ART dengan pendekatan PMT.
## Mengidentifikasi penentuan batas kesejahteraan menjadi ekstrem, miskin, rentan, menuju menengah, dst.
## Melakukan penetapan status kesejahteraan melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan.
## Menetapkan penduduk miskin ekstrem. [[Image:Alur_Penentuan_Penduduk_Miskin.PNG|Alur Penentuan Penduduk Miskin]] *penentuan miskin ekstrem berdasar pada acuan USD$1 PPP dari BPS sebesar Rp6.284,8 per Maret tahun 2021.<br/>[[Image:Persandingan_Tingkat_Kesejahteraan_Penduduk.PNG|Persandingan Peringkat Desil Penduduk]]
# Penargetan program Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan mengikuti mekanisme sebagai berikut: <div class="lower-alpha">
## Identifikasi program bantuan yang diterima oleh setiap keluarga/ individu miskin ekstrem.
## Menambahkan program daerah kepada keluarga/individu kelompok miskin ekstrem penerima program pusat, apabila belum memperoleh bantuan yang mencukupi.
## Menargetkan keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang terdapat di dalam basis data daerah tetapi belum menerima program pusat.
## Menargetkan keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang belum terdapat di dalam basis data daerah dan belum menerima program pusat.
## Dalam hal Pemerintah Daerah mengidentifikasi keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang belum terdapat di dalam basis data, pemerintah daerah mengusulkan keluarga/individu tersebut masuk ke dalam basis data.
# Pemerintah Daerah memperhatikan dan merujukan kebijakan dan program Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
# Penargetan program daerah konsisten dan bersifat komplementer terhadap penargetan program pusat.

<span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Data</span>
# Pemerintah Daerah Provinsi<div class="lower-alpha">
## Pemerintah Provinsi mengelola data kemiskinan dengan cakupan daerah Provinsi yang bersumber dari hasil pengumpulan, verifikasi, dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
## Pemerintah Provinsi menggunakan data hasil identifikasi (pemeringkatan) status kesejahteraan yang telah dilakukan di tingkat pusat maupun di kabupaten/kota sebagai data sasaran program.
# Pemerintah Kabupaten/Kota<div class="lower-alpha">
## Pemerintah kabupaten/kota mengelola data yang mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi data penduduk miskin ekstrem tingkat kabupaten/kota.
## Pemerintah kabupaten/kota melakukan peningkatan kapasitas para pelaksana pendataan dalam proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem di tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan.
## Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi dan mengalokasikan APBD untuk proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem.
## Pemerintah kabupaten/kota menginstruksikan pengalokasian anggaran dana desa atau dana kelurahan untuk mendukung proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem di tingkat desa/kelurahan.
# Pemerintah Desa/Kelurahan<div class="lower-alpha">
## Pemerintah desa/kelurahan mengelola data yang mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi data melalui musyawarah desa/musyawarah kelurahan dengan melibatkan perangkat desa, pilar sosial, tokoh masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan pihak terkait lainnya.
## Pemerintah desa/kelurahan mengoptimalkan sistem pendataan dan analisis data yang sudah tersedia.
## Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan pengawasan dengan mengaktifkan mekanisme sistem pengaduan yang melibatkan aparatur desa, ketua RT/RW, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.
## Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan musdes/muskel untuk penyempurnaan ketepatan sasaran program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan aparatur desa/kelurahan, ketua RT/RW, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.
</div>

==4.3 Data dan Identifikasi Penduduk Miskin Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# <span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Spesifikasi Penargetan Program</span><div class="lower-decimal">
## <u>Sasaran Target Program</u><br />Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan indikator dan kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan, sesuai dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
### <u>Program Menurunkan Beban Pengeluaran</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan kriteria penerima dengan mengutamakan masyarakat miskin ekstrem.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dalam seluruh program pengurangan beban pengeluaran sesuai dengan kriteria program. Sebagai contoh: Masyarakat miskin ekstrem menerima kombinasi Program Sembako, PKH, PBI-JKN Kesehatan, PIP, Subsidi LPG 3 Kg, dan Subsidi Listrik secara bersamaan.
#### Kementerian Koordinator Bidang PMK mengkoordinasikan proses integrasi program dalam rangka menurunkan beban pengeluaran.
#### Pelaksanaan program untuk penurunan beban pengeluaran diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem yang ada pada desil 1-3, berdasarkan basis data penargetan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan progam peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan.
### <u>Program Meningkatkan Pendapatan</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan kriteria dan jumlah target penerima program peningkatan pendapatan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan asesmen dan kesiapan penerima program untuk memperoleh: (1) Akses terhadap Pekerjaan/Pendapatan; (2) Peningkatan produktivitas SDM melalui peningkatan keterampilan dan keahlian; dan (3) Peningkatan kapasitas pengembangan UMKM.
#### Program untuk memperoleh akses terhadap Pekerjaan/Pendapatan antara lain meliputi program Padat Karya tunai sektoral, reforma agraria, perhutanan sosial, program Padat Karya tunai desa, pengalihan pengelolaan aset (aset transfer), perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, dan perluasan kesempatan kerja dari investasi di daerah.
#### Program untuk Peningkatan produktivitas SDM antara lain meliputi program pelatihan K/L termasuk Pra Kerja, pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan dan keahlian di Balai Latihan Kerja.
#### Program untuk Peningkatan kapasitas UMKM antara lain meliputi peningkatan akses pembiayaan, pendampingan wirausaha, peningkatan akses pasar, dan digitalisasi dan akses terhadap teknologi tepat guna.
####* Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memastikan pendampingan wirausaha yang profesional, bekerja sama dengan BUMDES, koperasi, atau unit usaha lain untuk memastikan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat dan menjaga kesinambungan usaha.
####* Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memastikan terjadinya kerja sama dengan UMKM, pihak swasta, BUMD, BUMN, dan lainnya untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah diberikan pelatihan keterampilan atau keahlian bidang lainnya.
#### Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan proses integrasi program dalam rangka meningkatkan pendapatan.
#### Pelaksanaan program untuk peningkatan pendapatan diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem yang ada pada persentil 1 hingga 4, berdasarkan basis data penargetan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan program pengurangan beban dan meminimalkan kantong kemiskinan.
### <u>Program Meminimalkan Kantong Kemiskinan</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan intervensi di lokasi kabupaten/kota dan desa/prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan asesmen lokasi program berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur yang bersumber dari aspirasi masyarakat, data sekunder yang tersedia (SUSENAS, Registrasi Sosial Ekonomi atau sumber data lainnya) yang dapat diolah menggunakan SEPAKAT-SIMPEL dan SEPAKAT Desa/Kelurahan.
#### Program untuk meminimalkan kantong kemiskinan termasuk diantaranya perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih, dan pemenuhan akses jaringan komunikasi.
#### Kementerian Koordinator Bidang PMK mengkoordinasikan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan.
#### Pelaksanaan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan diutamakan bagi lokasi kabupaten/kota hingga desa/kelurahan yang merupakan lokasi prioritas dan memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem lebih dari 100 jiwa/desa/kelurahan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan program pengurangan beban dan peningkatan pendapatan.
## <u>Mekanisme integrasi program di tingkat daerah</u><br/>Integrasi program di tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
### Integrasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah mencakup (i) program penurunan beban pengeluaran; (ii) program peningkatan pendapatan; dan (iii) program untuk meminimalkan kantong kemiskinan.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas sinergi kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari Kementerian/ Lembaga dan Rencana Penghapusan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penghapusan Kemiskinan.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menetapkan penargetan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan basis data yang sama dengan program pemerintah pusat.
### TKPK kabupaten/kota dapat melakukan penjangkauan tambahan ke masyarakat untuk memastikan seluruh penduduk miskin ekstrem tercakup.
### Tugas penjangkauan tersebut dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Puskesos menggunakan instrumen yang sama dengan pusat.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota mengidentifikasi dan memetakan keseluruhan program penghapusan kemiskinan ekstrem, baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun program yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau dunia usaha.
### Pemetaan digunakan untuk:<div class="lower-decimal">
#### Dasar penargetan dan rujukan program, untuk mendorong intervensi lintas sektor yang integratif dan holistik.
#### Identifikasi kebutuhan program tambahan yang diselenggarakan kota/kabupaten dan desa/kelurahan. Pengembangan program tambahan dapat mengadopsi dua bentuk: i) program daerah sebagai perluasan program pusat; dan ii) program daerah sebagai pelengkap/komplementer program pusat.
#### Dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dilaporkan kepada Bupati/Walikota dalam rapat koordinasi.
### TKPK kabupaten/kota menggunakan pemetaan program sebagai dasar pemenuhan analisa kebutuhan masyarakat berdasarkan nama dan berdasarkan alamat (BNBA).
### TKPK kabupaten/Kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau Puskesos-SLRT merespon keluhan masyarakat terkait program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
### TKPK Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan melakukan penanganan dan/atau melakukan rujukan ke lembaga yang berwenang. Sistem rujukan dapat memanfaatkan SEPAKAT Desa/Kelurahan.
## <u>Ketentuan Program yang Tidak Dapat Tumpang Tindih dan Komplementaritas Program</u><div class="lower-alpha">
### Program yang tidak dapat tumpang tindih adalah program yang memiliki tujuan dan manfaat yang sama namun disalurkan dalam waktu bersamaan dan diberikan kepada keluarga yang sama. Contoh: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dengan Program Keluarga Harapan (PKH)-Program Sembako.
### Sementara itu komplementaritas program merupakan program yang bertujuan untuk saling melengkapi bantuan yang diberikan, dengan manfaat dan tujuan berbeda. Contoh: Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); Penerima manfaat Program Sembako memperoleh pelatihan usaha dan perbaikan sanitasi air bersih serta perumahan.
### Kementerian/Lembaga memetakan penerima program/kegiatan sejenis dan/atau memiliki tujuan serupa yang tidak dapat diberikan secara bersamaan (tumpang tindih) baik secara sistem maupun prinsip guna mengoptimalkan dampak program/kegiatan.
### Pemerintah Daerah memastikan di lapangan tidak ada penerima manfaat menerima program yang tumpang tindih di luar aturan yang berlaku. Pemerintah Daerah menyampaikan rekomendasi pencabutan penerima program apabila terindikasi adanya tumpang tindih penerima program di lapangan.
### Program yang berdiri sendiri dan tidak dapat diberikan kepada penerima manfaat program lain, antara lain:<div class="lower-decimal">
#### Penerima BLT DD tidak dapat diberikan kepada penerima PKH dan/atau Sembako.
#### Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bukan merupakan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR);
#### Peserta yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin atau rentan (tidak mampu) tidak dapat menjadi peserta PBI-JKN Kesehatan.
# <span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Mekanisme Integrasi Program</span><div class="lower-decimal">
## <u>Integrasi pendampingan.</u><div class="lower-alpha">
### Kementerian/Lembaga dan pendamping program memastikan bahwa penduduk miskin ekstrem dapat menerima program secara lengkap dan berkelanjutan.
### Kementerian/Lembaga memastikan pendamping program mempunyai kemampuan pendampingan yang terstandar.
### Pendamping program menjadi katalis penghubung program-program pemenuhan kebutuhan dasar dengan program-program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi di lapangan dan pada tingkat keluarga penerima manfaat.'' ''
## <u>Keterkaitan antar program.</u><div class="lower-alpha">
###Kementerian/Lembaga berkoordinasi untuk memastikan keterkaitan antar program (''interlinkage'') sehingga masyarakat miskin ekstrem dapat menerima program perlindungan sosial secara berkesinambungan melalui pendekatan siklus hidup.
###Penyelenggara program memetakan potensi program pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat dihubungkan dengan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. <table class="prettytable"><caption>Tabel 4. 3 Contoh Jenis Intervensi Program</caption><tbody><tr><th><center><b>BANTUAN SOSIAL</b></center></th><th><center><b>PEMBERDAYAAN</b></center></th><th><center><b>PELAYANAN DASAR</b></center></th><th><center><b>KANTONG KEMISKINAN</b></center></th></tr><tr><td><p><u>Miskin: </u><br>PBI, subsidi, listrik, sembako<br><u><i>Conditional</i>:</u><br>PKH, PIP<br><u>Rentan:</u><br>Penyandang Disabilitas, Lansia</p></td><td><p>Usia produktif mampu bekerja</p><ul><li>sektor usaha: pertanian, kehutanan, KKP</li><li>pemberian akses lahan dan pembiayaan usaha. </li></ul></td><td><p><u>Pelayanan Dasar</u></p><ul><li>perumahan</li><li>ketersediaan infra dan tenaga pendidik, kesehatan (distribusi pembangunan)</li></ul></td><td>Inovasi program daerah sesuai kearifan lokal (data kualitatif) Seperti: Bantuan KAT, program KRT (gender)</td></tr></tbody></table>
##<u>Program kolaborasi (antar program dalam waktu bersamaan) lintas sektor.</u><div class="lower-alpha">
### Kementerian/Lembaga memastikan kolaborasi program lintas sektor dengan penerima manfaat dapat menerima program perlindungan sosial secara menyeluruh/komprehensif.
### Kolaborasi dilakukan antara program - program pelatihan, pendampingan usaha dan vokasi dengan program pemberian akses modal. Misalnya, kolaborasi program pendampingan usaha, pelatihan dan vokasi yang diberikan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau Sentra Kreasi ATENSI (SKA) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dengan program pemberian bantuan modal usaha seperti KUR atau Pembiayaan ultra mikro (UMi).
### Kolaborasi dapat dilakukan di antara program-program pemenuhan kebutuhan dasar dengan program-program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi di lapangan dalam periode waktu yang sama.
### Kolaborasi lintas sektor juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan OPD terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
##<u>Program kolaborasi dengan sektor swasta melalui keperantaraan pasar.</u><div class="lower-alpha">
### Pemerintah daerah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui skema keperantaraan pasar.
### Untuk mendukung skema ini, pemerintah daerah dan jajarannya memperkuat jejaring dengan dunia usaha/swasta sebagai potensi mitra usaha penduduk miskin dan rentan. Pengembangan jejaring dilaksanakan melalui:
###* Identifikasi pelaku swasta di tingkat daerah dan peran apa yang diharapkan dari masing - masing pelaku swasta dalam bisnis proses keperantaraan pasar.
###* Pemilihan pelaku swasta yang akan diajak bekerja sama berdasarkan analisis potensi komoditas yang akan dikembangkan dan peran swasta yang dapat diberikan dalam pengembangan komoditas tersebut.
###* Pengembnagan forum diskusi khusus bersama pelaku swasta terpilih, mitra lokal, dan pelaku usaha untuk membicarakan potensi kolaborasi serta peran dan nilai tambah apa yang dapat swasta berikan terhadap pengembangan usaha.
### Pemerintah daerah membuat perjanjian kerja sama atau memfasilitasi proses perjanjian kerja sama antara swasta, mitra lokal dan pelaku usaha.
### Pemerintah Daerah dapat mengembangkan skema keperantaraan dengan tahapan sebagai berikut:
###* '''Tahap riset komoditas dengan melibatkan pihak swasta.''' Swasta memberikan informasi dan masukan kepada pelaku usaha, mitra lokal, dan pemerintah daerah terkait potensi komoditas yang berpotensi dikembangkan dilihat dari besarnya dampak yang diberikan kepada masyarakat.
###* '''Tahap perencanaan intervensi.''' Swasta membantu proses pembuatan model bisnis, kalkulasi bisnis, dan rencana intervensi dengan bantuan konsultan bisnis lokal yang ditargetkan terutama pada pelaku usaha miskin dan rentan.
###* '''Tahap implementasi dan pengukuran hasil'''. Swasta menjalankan kegiatan intervensi sesuai kesepakatan dan membantu dalam pengukuran hasil bersama dengan pelaku usaha, mitra lokal, dan pemerintah daerah.

==4.4 Mekanisme Pelaksanaan ==
# <span style="color:red;font-weight:bold;">Proses Perencanaan dan Penganggaran </span><div class="lower-decimal">
## Perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat (K/L) berdasarkan kaidah holistik, integratif, dan spasial.
## Holistik, memastikan perencanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir pada satu rangkaian kegiatan.
## Integratif, memastikan upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program lintas Kementerian/Lembaga dan berbagai sumber pendanaan. Spasial, pelaksanaan pada satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah di lokasi prioritas.
## Proses perencanaan di desa/kelurahan mengikuti peraturan perundangan yang ada terkait dengan musyawarah desa dan pembangunan desa. Dengan penekanan atau fokus perlu diberikan pada permasalahan yang dihadapi oleh kelompok penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan melalui langkah-langkah, antara lain:<div class="lower-alpha">
### Identifikasi Akar Masalah, Analisis Permasalahan Awal, dan Pemetaan Kebutuhan Kelompok Miskin Ekstrem. <br/>Pemerintah desa/kelurahan melakukan, menganalisis akar masalah, dan memetakan kebutuhan dari kelompok penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan di wilayahnya menggunakan data terpilah, berdasarkan karakteristik demografi dan peringkat kerentanan.
### Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak.<br/>Pemerintah desa/kelurahan menggunakan hasil analisis akar masalah dan pemetaan kebutuhan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran program yang inklusif dan mengakomodasi/berpihak kepada penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
### Pelibatan Kelompok Rentan.<br/>Hasil pemetaan kebutuhan dan perencanaan program berbasis data dan bukti menjadi input dalam musyawarah desa/kelurahan yang inklusif. Proses musyawarah desa/kelurahan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
### Advokasi <br/>Usulan desa/kelurahan yang belum diakomodasi dalam perencanaan desa (RKPDes dan APBDes) perlu di advokasikan ke supra desa (APBD Provinsi, APBD Kota/Kab) melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
### Pelaksanaan Program <br/>Pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan perencanaan dan penargetan dengan meminimalkan kebocoran.
### Monitoring dan Evaluasi<br/>Hasil monitoring dan evaluasi program yang terlaksana menjadi proses perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan yang lebih optimal dan berpihak di masa mendatang.

# <span style="color:red;font-weight:bold;">Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran</span><div class="lower-decimal">
## Fasilitasi proses perencanaan dan penganggaran melalui pendampingan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan untuk menjaga konsistensi visi/misi dan arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## Pendampingan menjaga dan mengadvokasi proses perencanaan dan penganggaran di desa/kelurahan /kota/kabupaten agar berpihak pada kelompok miskin ekstrem.
## Pendampingan memastikan rencana dapat diimplementasikan serta mendukung proses monitoring dan evaluasi.
## Pendampingan memastikan termutakhirkannya data sosial ekonomi penduduk secara berkala dengan kualitas yang terstandar.
## Pendampingan dapat dilakukan oleh aparat pemerintah daerah/desa/kelurahan maupun pihak-pihak lain, seperti halnya pendamping program dan relawan desa/kelurahan, yang memperoleh penguatan kapasitas perencanaan penganggaran, seperti Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan.
# <span style="color:red;font-weight:bold;">Platform Perencanaan dan Penganggaran </span><div class="lower-decimal">
## Pemerintah daerah menggunakan ''platform ''siap pakai untuk membantu perencanaan dan penganggaran berbasis data, berpihak, dan inklusif bagi seluruh masyarakat desa/kelurahan, kota/kabupaten, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
## Platform tersebut diantaranya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) dan Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMPEL), atau aplikasi lainnya yang sejenis untuk membantu proses perencanaan penganggaran di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
## Platform yang dapat mendukung perencanaan dan penganggaran yang berpihak harus mencakup fungsi:<div class="lower-alpha">
### Pengelolaan dan pemutakhiran data<br/>Untuk pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi secara rutin (termasuk data penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan).
### Analisis permasalahan<br/>Untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan bagi pembangunan desa/kelurahan menggunakan berbagai macam sumber data.
### Fasilitasi dan pelaksanaan layanan<br/>Untuk mendukung layanan rutin, termasuk persuratan, kependudukan, serta layanan rujukan akses pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi.
### Perencanaan dan penganggaran Berbasis Data<br/>Untuk mendukung perumusan kebijakan dalam dokumen perencanaan penganggaran Desa/Kelurahan yang berbasis bukti.
### Interoperabilitas Data<br/>''Platform ''terhubung dengan sumber data lainnya (interoperabilitas data).

File:Alur Penentuan Penduduk Miskin.PNG

2022-03-13T09:51:53Z

Yherus:

File:Persandingan Tingkat Kesejahteraan Penduduk.PNG

2022-03-13T09:50:09Z

Yherus:

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM

2022-03-13T09:41:12Z

Yherus: /* 4.1 Struktur dan Prinsip Koordinasi */

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

=BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM=
==4.1 Struktur dan Prinsip Koordinasi==
Di Tingkat Pusat, struktur dan Prinsip koordinasi sebagai berikut:
# Wakil Presiden RI berperan sebagai ketua/penanggungjawab percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Di bawah ketua/penanggungjawab terdapat Koordinator Perencanaan dan Penganggaran, Koordinator Pelaksanaan Kewilayahan, dan Koordinator Program Tematik. (Gambar 4.1)
# Struktur koordinasi dan kelembagaan mengikuti pendekatan lintas sektor vertikal, horizontal dan pendekatan wilayah.
# Pelaksanaan konvergensi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengikuti prinsip Spasial, Integratif, Holistik, dan Tematik (sektoral).
# Koordinasi tiga koordinator dilakukan pada awal perencanaan dan penganggaran untuk memastikan Prinsip Spasial dan Tematik.
# Koordinator perencanaan dan penganggaran memastikan struktur program dan kegiatan K/L terkait mempunyai agenda penurunan kemiskinan ekstrem,
# Intervensi dilakukan diawali dengan identifikasi permasalahan kemiskinan, potensi ekonomi, dan kantong-kantong kemiskinan utama di lokasi prioritas.
# Koordinator tematik memastikan intervensi setiap sektor yang dibutuhkan untuk setiap sektor kantong kemiskinan.
# Koordinator tematik penurunan beban pengeluaran memastikan semua penduduk miskin ekstrem mendapatkan bantuan sosial.
# Koordinator tematik peningkatan pendapatan memastikan pengembangan kewirausahaan dan keterampilan konsisten dengan potensi ekonomi wilayah.
# Koordinator wilayah mengeluarkan Surat Edaran dan/atau instrumen lain untuk memastikan daerah melaksanakan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan.
# Koordinator tematik memastikan dan mendorong pendataan, verifikasi, dan validasi data kependudukan serta penerbitan seluruh dokumen kependudukan masyarakat miskin ekstrem, termasuk yang masuk ke dalam kategori penduduk rentan administrasi kependudukan.

<div style="color:red;font-size:1.1em;">Proses Koordinasi</div>
<div class="lower-decimal-alpha">
# Pemerintah pusat menetapkan target tingkat kemiskinan ekstrem, jumlah penurunan penduduk ekstrem, dan wilayah lokasi prioritas.
# Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (koordinator) melakukan koordinasi strategi penurunan beban pengeluaran.
# Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi penurunan beban pengeluaran: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Sosial; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Kementerian Ketenagakerjaan.
# Kementerian/Lembaga tersebut akan menyalurkan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya bagi masyarakat miskin ekstrem yang sudah teridentifikasi bersama melalui basis data Registrasi Sosial Ekonomi atau data lainnya memuat status sosial ekonomi berdasarkan nama dan berdasarkan alamat.
# Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (koordinator) melakukan koordinasi pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan.<div class="lower-alpha">
## Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi peningkatan pendapatan: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
## Kementerian/Lembaga tersebut melakukan pemetaan potensi, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi serta memperluas akses terhadap pekerjaan serta pelatihan peningkatan keterampilan dan keahlian kepada masyarakat miskin ekstrem.
# Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (koordinator) melakukan koordinasi pelaksanaan strategi pengurangan kantong kemiskinan. <div class="lower-alpha">
## Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi pengurangan kantong kemiskinan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Kesehatan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Tentara Nasional Indonesia; dan Kepolisian RI.
# Kementerian/Lembaga terkait dapat melaporkan perkembangan secara berkala setiap bulan atau lebih cepat apabila diperlukan.
# Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan memastikan integrasi perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terkonsolidasi.
# Kementerian Dalam Negeri berperan memetakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, mendampingi, dan memastikan kesiapan dan dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
# Kementerian Desa PDTT berperan memetakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, mendampingi, dan memastikan kesiapan dan dukungan pemerintah desa.
# Kementerian/Lembaga terkait memastikan pelaksanaan dan percepatan intervensi program yang akan dilakukan berdasarkan lokus yang sudah ditetapkan.<br/>[[Image:Gambar_4.1_Struktur_Kelembagaan.PNG|Struktur Kelembagaan]]
# Koordinasi kemiskinan di daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
# Gubernur dan Bupati/Wali Kota memastikan koordinasi perencanaan dan penganggaran, penyusunan regulasi, sosialisasi, monitoring evaluasi, untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem daerah hingga tingkat desa/kelurahan yang konvergen dengan pemerintah pusat.
# Koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di desa/kelurahan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan aparatur desa, pendamping desa dan program, Puskesos, kader masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lain seperti organisasi penyandang disabilitas.
# Konvergensi Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan dengan struktur dan Prinsip koordinasi sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menjadi koordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait; perguruan tinggi; masyarakat; organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, ''corporate social responsibility'' (CSR); dan mitra lainnya.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melakukan koordinasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem sehingga pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menjembatani koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPD dan lintas kementerian termasuk kepada pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota memastikan ketersediaan anggaran program penghapusan kemiskinan ekstrem dan memastikan program tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melalui koordinasi tersebut menghasilkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang memuat wilayah prioritas dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menerjemahkan RPKD menjadi Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun berjalan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, yang memuat analisa kondisi wilayah, analisa penyebab kemiskinan, kebutuhan program intervensi, dan indikator capaian.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota bekerjasama dengan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari RPJMD memuat profil kemiskinan penduduk, sehingga intervensi dapat tepat sasaran dan tepat guna.
## Dalam melaksanakan RAT dan melakukan koordinasi pelaksanaan program di lapangan, Pemerintah Daerah menggunakan sistem rujukan program di tingkat kabupaten dan desa.
## Pemerintah daerah dalam menyusun RKPD dan RAT dapat mempergunakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) dan Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMPEL).
## Pemerintah daerah mengoptimalkan Puskesos atau institusi lain di daerah yang berkoordinasi dengan TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota untuk pusat layanan sosial dan penanganan keluhan lintas sektor.
## Pemerintah Desa menerjemahkan RAT Kabupaten/Kota di tingkat desa dan menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis bukti mempergunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan untuk membantu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai dengan panduan yang ditetapkan.
</div>

{| class="prettytable"
|+ Tabel 4. 1 Pokok Peran dan Tugas Kementerian/Lembaga dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
|-
! NO !! K/L !! Peran dan Tugas
|-
| 1 || Kementerian Dalam Negeri ||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan ketersediaan anggaran dan pendampingan untuk keberlanjutan integrasi kemiskinan ekstrem berbasis wilayah dalam RKPD dan APBD.
# Mendorong perbaikan peran TKPKD untuk koordinasi pelaksanaan di tingkat daerah.
# Menyediakan Surat Edaran ke daerah tentang pedoman umum penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah disusun.
# Penyelarasan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk mendukung pengalokasian anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
# Mendorong pemda melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai prinsip keperantaraan & kemitraan, melalui: pemberdayaan koperasi, kolaborasi swasta, membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
# Mendorong pemda untuk berkolaborasi dengan industri dalam menyalurkan tenaga kerja muda.
# Mendorong pemda untuk mendirikan dan memperkuat pusat kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota hingga desa/kelurahan.
# Mendorong pemda memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat untuk memenuhi SPM pelayanan dasar dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
</div>
|-
|2||Kementerian Desa dan PDTT||
<div class="lower-alpha">
# Menyesuaikan pedoman umum dan regulasi Dana Desa setiap tahun untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, tidak hanya BLT-DD.
# Memastikan ketersediaan anggaran dan pendampingan untuk keberlanjutan integrasi kemiskinan ekstrem berbasis wilayah dalam RKPDes dan APBDes di desa prioritas.
# Membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama di desa prioritas.
# Mendorong pemerintah desa untuk mendirikan dan memperkuat pusat kesejahteraan sosial di desa.
# Mendorong pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai prinsip keperantaraan & kemitraan, antara lain: pemberdayaan koperasi, kolaborasi swasta, bersama KemKUKM membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
# Menyediakan Surat Edaran ke pemerintah desa untuk penyampaian pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah disusun.
# Mendorong pemerintah desa memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat untuk memenuhi SPM pelayanan dasar dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
# Memastikan ketersediaan anggaran keberlanjutan intervensi kemiskinan ekstrem dalam RKPDes dan APBDes.
</div>
|-
|3||Kemenko Bidang PMK||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan konsep kemiskinan ekstrem dijalankan oleh K/L di bawah Koordinasi Kemenko Bidang PMK.
# Mengawal program penurunan beban pengeluaran masyarakat dan program meminimalkan kantong kemiskinan.
# Mendorong proses integrasi subsidi energi (listrik dan gas) dengan program sembako.
# Koordinasi pengawalan, monitoring & evaluasi bersama Bappenas dan TNP2K.
</div>
|-
|4||Kemenko Bidang Perekonomian||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan konsep kemiskinan ekstrem dijalankan oleh K/L di bawah Koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian.
# Mengawal program peningkatan pendapatan masyarakat.
# Integrasi program – program pemberdayaan ekonomi.
# Koordinasi pengawalan, monitoring & evaluasi bersama Bappenas dan TNP2K.
</div>
|-
|5||Bappenas/ Kementerian PPN||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan pelaksanaan integrasi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan perencanaan.
# Memastikan pelaksanaan integrasi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan perencanaan.
# Mengembangkan modul peningkatan kapasitas pemda dalam perencanaan berbasis bukti dan integrasi program bersama Kemendagri.
# Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemda terkait rencana pelaksanaan program kemiskinan ekstrem.
# Memperkuat pelaksanaan kolaborasi dengan swasta, NGO, BUMN dan Kementerian/Lembaga dalam pengembangan konsep pemberdayaan ekonomi dan sosial.
# Memastikan perencanaan & penganggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam RKP dan RPJMN periode berikutnya.
# Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian Keuangan, BPS dan Kemendagri.
</div>
|-
|6||Kementerian Keuangan||
<div class="lower-alpha">
# Mendorong penyesuaian regulasi penggunaan dana desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Integrasi perencanaan dan penganggaran penghapusan kemiskinan ekstrem bersama Bappenas.
# Mempersiapkan skema insentif bagi pemerintah daerah terkait pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
</div>
|-
|7||Kementerian Sosial||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan penduduk miskin ekstrem sebanyak 10 juta jiwa (termasuk anak diluar sekolah, lanjut usia dan penyandang disabilitas) mendapatkan Program Sembako, PKH, PBI JKN, dan PIP.
# Mengintegrasikan program subsidi LPG dan listrik kedalam program Sembako bersama Kemenko PMK.
# Membangun dan memperkuat Puskesos di kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
# Memberikan rekomendasi daftar penerima bantuan sosial untuk program perbaikan rumah tidak layak huni kepada Kementerian PUPR dan program pemberdayaan ekonomi kepada Kementerian Koperasi & UKM.
# Mendorong Pusat Sentra Kreasi Atensi (SKA) di balai bekerjasama dengan PLUT.
# Memastikan rumah tangga menggunakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar dan usaha (tidak menjadikan bansos sebagai jaminan hutang).
</div>
|-
|8||Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan data dan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) terintegrasi dengan bansos lainnya.
# Memastikan anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem untuk memperoleh PIP.
# Melakukan penjangkauan anak tidak sekolah.
# Mendorong Pemda untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan di kantong kemiskinan.
</div>
|-
|9||Kementerian Koperasi & UKM||
<div class="lower-alpha">
# Memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, pendampingan dan pelatihan.
# Memperluas jangkauan PLUT di daerah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Memastikan ketersediaan database UMKM yang terintegrasi dengan data penduduk miskin ekstrem/regsosek.
# Memastikan kerjasama praktik kemitraan pasar bagi pelaku UMKM bersama Kementerian Sosial.
</div>
|-
|10||Badan Pusat Statistik||
<div class="lower-alpha">
# Melakukan impact evaluation dampak program penghapusan kemiskinan ekstrem (Mini Susenas).
</div>
|}

== 4.2 Kelembagaan Pelaksana==
# Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan data berdasarkan nama dan alamat yang dikelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam penentuan target sasaran intervensi program dan kegiatan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi, Pendataan Keluarga (PK) BKKBN atau basis data lainnya.
# Basis data yang digunakan dengan syarat:<div class="lower-alpha">
## telah dimutakhirkan setidaknya satu tahun terakhir;
## telah dipadu padan dengan data Dukcapil (basis NIK);
## telah diperingkatkan sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang disetujui melalui proses musdes/ muskel di tingkat desa/kelurahan; dan
## telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
# Pemerintah mengembangkan Registrasi Sosial Ekonomi yang digunakan untuk seluruh sektor.
# Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi diperluas di 250 kabupaten/kota untuk mendukung integrasi program yang lebih holistik.
# Perluasan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten/ kota pada periode 2023-2024. Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk penyediaan data tersebut.

{| class="prettytable"
|+Tabel 4. 2 Peran Kementerian/Lembaga dalam Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi
|-
!No !! K/L !! Peran dan Tugas
|-
| 1 || Kementerian Dalam Negeri ||
<div class="lower-alpha">
# Pelatihan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi hingga desa/kelurahan untuk mendukung perencanaan berbasis bukti, bersama Bappenas, Kemendesa PDTT, dan BPS.
# Mendorong Pemda melaksanakan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi dan perencanaan berpihak.
# Membantu BPS dalam memperbaiki DTKS dan perluasan Registrasi Sosial Ekonomi.
# Mendorong pengalokasian dana kelurahan setiap tahun minimal 30 juta/tahun untuk pemutakhiran dan pengelolaan Registrasi Sosial Ekonomi.
</div>
|-
|2||Kementerian Desa dan PDTT||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan alokasi Dana Desa untuk pemutakhiran dan pengelolaan data Registrasi Sosial Ekonomi tahunan, minimal 20 juta/tahun.
# Rekrutmen dan mobilisasi pendamping untuk mendukung perencanaan berbasis bukti bersama Kemendagri, BPS dan Bappenas.
# Meningkatkan kapasitas desa bersama Bappenas, BPS, serta Kemdagri untuk konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Mendorong desa melaksanakan pemutakhiran Registrasi Sosial Ekonomi dan perencanaan berpihak.
</div>
|-
|3||Bappenas/ Kementerian PPN||
<div class="lower-alpha">
# Mengkoordinasikan Sekretariat Nasional Registrasi Sosial Ekonomi.
# Mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pemda untuk konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian Keuangan, BPS dan Kemendagri.
</div>
|-
|4||Kementerian Keuangan||
<div class="lower-alpha">
# Penganggaran untuk perluasan Registrasi Sosial-Ekonomi dan program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
# Penyediaan anggaran untuk insentif daerah dalam pemutakhiran data, melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.
# Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian PPN/Bappenas, BPS dan Kemendagri.
</div>
|-
|5||Kemenko Bidang PMK & Kemenko Bidang Perekonomian||
<div class="lower-alpha">
# Koordinasi dan pengawalan konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Monitoring dan evaluasi secara berkala bersama Bappenas dan TNP2K.
</div>
|-
|6||Badan Pusat Statistik||
<div class="lower-alpha">
# Memperbaiki DTKS bersama Dukcapil.
# Mempersiapkan pelatih pendataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
# Melakukan pendataan Registrasi Sosial-Ekonomi.
# Menyusun model dan pemeringkatan bersama Bappenas dan TNP2K.
# Memastikan pengembangan transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri.
</div>
|}
# Kementerian/Lembaga melakukan pemetaan penduduk ekstrem dilakukan melalui SEPAKAT-SIMPEL.
# Pemerintah Pusat menggunakan data dengan pemeringkatan sebagai rujukan untuk menentukan:<div class="lower-alpha">
## Penduduk miskin ekstrem yang layak mendapatkan bantuan tetapi belum mendapatkan program bantuan ''(exclusion error) ''sehingga penduduk tersebut dapat diusulkan masuk ke dalam DTKS agar memperoleh bantuan.
## Penduduk yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan karena sudah meningkat kesejahteraannya (graduasi) tetapi saat ini masih mendapatkan bantuan ''(inclusion error)'' sehingga penduduk tersebut dapat diusulkan untuk tidak lagi memperoleh bantuan sesuai dengan mekanisme program di setiap Kementerian/Lembaga.
## Memetakan penduduk dan intervensi program yang dibutuhkan untuk menjembatani komplementaritas program antar-Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
# Mekanisme penentuan penduduk miskin ekstrem menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi atau data lainnya yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
## Melakukan pemutakhiran kondisi sosial-ekonomi penduduk.
## Melakukan pemeringkatan status kesejahteraan menggunakan kondisi rumah, asset, pekerjaan, Pendidikan, dan profil ART dengan pendekatan PMT.
## Mengidentifikasi penentuan batas kesejahteraan menjadi ekstrem, miskin, rentan, menuju menengah, dst.
## Melakukan penetapan status kesejahteraan melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan.
## Menetapkan penduduk miskin ekstrem.
# Penargetan program Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan mengikuti mekanisme sebagai berikut: <div class="lower-alpha">
## Identifikasi program bantuan yang diterima oleh setiap keluarga/ individu miskin ekstrem.
## Menambahkan program daerah kepada keluarga/individu kelompok miskin ekstrem penerima program pusat, apabila belum memperoleh bantuan yang mencukupi.
## Menargetkan keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang terdapat di dalam basis data daerah tetapi belum menerima program pusat.
## Menargetkan keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang belum terdapat di dalam basis data daerah dan belum menerima program pusat.
## Dalam hal Pemerintah Daerah mengidentifikasi keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang belum terdapat di dalam basis data, pemerintah daerah mengusulkan keluarga/individu tersebut masuk ke dalam basis data.
# Pemerintah Daerah memperhatikan dan merujukan kebijakan dan program Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
# Penargetan program daerah konsisten dan bersifat komplementer terhadap penargetan program pusat.

<span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Data</span>
# Pemerintah Daerah Provinsi<div class="lower-alpha">
## Pemerintah Provinsi mengelola data kemiskinan dengan cakupan daerah Provinsi yang bersumber dari hasil pengumpulan, verifikasi, dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
## Pemerintah Provinsi menggunakan data hasil identifikasi (pemeringkatan) status kesejahteraan yang telah dilakukan di tingkat pusat maupun di kabupaten/kota sebagai data sasaran program.
# Pemerintah Kabupaten/Kota<div class="lower-alpha">
## Pemerintah kabupaten/kota mengelola data yang mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi data penduduk miskin ekstrem tingkat kabupaten/kota.
## Pemerintah kabupaten/kota melakukan peningkatan kapasitas para pelaksana pendataan dalam proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem di tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan.
## Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi dan mengalokasikan APBD untuk proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem.
## Pemerintah kabupaten/kota menginstruksikan pengalokasian anggaran dana desa atau dana kelurahan untuk mendukung proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem di tingkat desa/kelurahan.
# Pemerintah Desa/Kelurahan<div class="lower-alpha">
## Pemerintah desa/kelurahan mengelola data yang mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi data melalui musyawarah desa/musyawarah kelurahan dengan melibatkan perangkat desa, pilar sosial, tokoh masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan pihak terkait lainnya.
## Pemerintah desa/kelurahan mengoptimalkan sistem pendataan dan analisis data yang sudah tersedia.
## Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan pengawasan dengan mengaktifkan mekanisme sistem pengaduan yang melibatkan aparatur desa, ketua RT/RW, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.
## Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan musdes/muskel untuk penyempurnaan ketepatan sasaran program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan aparatur desa/kelurahan, ketua RT/RW, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.
</div>

==4.3 Data dan Identifikasi Penduduk Miskin Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# <span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Spesifikasi Penargetan Program</span><div class="lower-decimal">
## <u>Sasaran Target Program</u><br />Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan indikator dan kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan, sesuai dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
### <u>Program Menurunkan Beban Pengeluaran</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan kriteria penerima dengan mengutamakan masyarakat miskin ekstrem.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dalam seluruh program pengurangan beban pengeluaran sesuai dengan kriteria program. Sebagai contoh: Masyarakat miskin ekstrem menerima kombinasi Program Sembako, PKH, PBI-JKN Kesehatan, PIP, Subsidi LPG 3 Kg, dan Subsidi Listrik secara bersamaan.
#### Kementerian Koordinator Bidang PMK mengkoordinasikan proses integrasi program dalam rangka menurunkan beban pengeluaran.
#### Pelaksanaan program untuk penurunan beban pengeluaran diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem yang ada pada desil 1-3, berdasarkan basis data penargetan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan progam peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan.
### <u>Program Meningkatkan Pendapatan</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan kriteria dan jumlah target penerima program peningkatan pendapatan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan asesmen dan kesiapan penerima program untuk memperoleh: (1) Akses terhadap Pekerjaan/Pendapatan; (2) Peningkatan produktivitas SDM melalui peningkatan keterampilan dan keahlian; dan (3) Peningkatan kapasitas pengembangan UMKM.
#### Program untuk memperoleh akses terhadap Pekerjaan/Pendapatan antara lain meliputi program Padat Karya tunai sektoral, reforma agraria, perhutanan sosial, program Padat Karya tunai desa, pengalihan pengelolaan aset (aset transfer), perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, dan perluasan kesempatan kerja dari investasi di daerah.
#### Program untuk Peningkatan produktivitas SDM antara lain meliputi program pelatihan K/L termasuk Pra Kerja, pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan dan keahlian di Balai Latihan Kerja.
#### Program untuk Peningkatan kapasitas UMKM antara lain meliputi peningkatan akses pembiayaan, pendampingan wirausaha, peningkatan akses pasar, dan digitalisasi dan akses terhadap teknologi tepat guna.
####* Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memastikan pendampingan wirausaha yang profesional, bekerja sama dengan BUMDES, koperasi, atau unit usaha lain untuk memastikan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat dan menjaga kesinambungan usaha.
####* Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memastikan terjadinya kerja sama dengan UMKM, pihak swasta, BUMD, BUMN, dan lainnya untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah diberikan pelatihan keterampilan atau keahlian bidang lainnya.
#### Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan proses integrasi program dalam rangka meningkatkan pendapatan.
#### Pelaksanaan program untuk peningkatan pendapatan diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem yang ada pada persentil 1 hingga 4, berdasarkan basis data penargetan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan program pengurangan beban dan meminimalkan kantong kemiskinan.
### <u>Program Meminimalkan Kantong Kemiskinan</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan intervensi di lokasi kabupaten/kota dan desa/prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan asesmen lokasi program berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur yang bersumber dari aspirasi masyarakat, data sekunder yang tersedia (SUSENAS, Registrasi Sosial Ekonomi atau sumber data lainnya) yang dapat diolah menggunakan SEPAKAT-SIMPEL dan SEPAKAT Desa/Kelurahan.
#### Program untuk meminimalkan kantong kemiskinan termasuk diantaranya perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih, dan pemenuhan akses jaringan komunikasi.
#### Kementerian Koordinator Bidang PMK mengkoordinasikan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan.
#### Pelaksanaan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan diutamakan bagi lokasi kabupaten/kota hingga desa/kelurahan yang merupakan lokasi prioritas dan memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem lebih dari 100 jiwa/desa/kelurahan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan program pengurangan beban dan peningkatan pendapatan.
## <u>Mekanisme integrasi program di tingkat daerah</u><br/>Integrasi program di tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
### Integrasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah mencakup (i) program penurunan beban pengeluaran; (ii) program peningkatan pendapatan; dan (iii) program untuk meminimalkan kantong kemiskinan.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas sinergi kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari Kementerian/ Lembaga dan Rencana Penghapusan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penghapusan Kemiskinan.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menetapkan penargetan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan basis data yang sama dengan program pemerintah pusat.
### TKPK kabupaten/kota dapat melakukan penjangkauan tambahan ke masyarakat untuk memastikan seluruh penduduk miskin ekstrem tercakup.
### Tugas penjangkauan tersebut dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Puskesos menggunakan instrumen yang sama dengan pusat.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota mengidentifikasi dan memetakan keseluruhan program penghapusan kemiskinan ekstrem, baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun program yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau dunia usaha.
### Pemetaan digunakan untuk:<div class="lower-decimal">
#### Dasar penargetan dan rujukan program, untuk mendorong intervensi lintas sektor yang integratif dan holistik.
#### Identifikasi kebutuhan program tambahan yang diselenggarakan kota/kabupaten dan desa/kelurahan. Pengembangan program tambahan dapat mengadopsi dua bentuk: i) program daerah sebagai perluasan program pusat; dan ii) program daerah sebagai pelengkap/komplementer program pusat.
#### Dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dilaporkan kepada Bupati/Walikota dalam rapat koordinasi.
### TKPK kabupaten/kota menggunakan pemetaan program sebagai dasar pemenuhan analisa kebutuhan masyarakat berdasarkan nama dan berdasarkan alamat (BNBA).
### TKPK kabupaten/Kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau Puskesos-SLRT merespon keluhan masyarakat terkait program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
### TKPK Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan melakukan penanganan dan/atau melakukan rujukan ke lembaga yang berwenang. Sistem rujukan dapat memanfaatkan SEPAKAT Desa/Kelurahan.
## <u>Ketentuan Program yang Tidak Dapat Tumpang Tindih dan Komplementaritas Program</u><div class="lower-alpha">
### Program yang tidak dapat tumpang tindih adalah program yang memiliki tujuan dan manfaat yang sama namun disalurkan dalam waktu bersamaan dan diberikan kepada keluarga yang sama. Contoh: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dengan Program Keluarga Harapan (PKH)-Program Sembako.
### Sementara itu komplementaritas program merupakan program yang bertujuan untuk saling melengkapi bantuan yang diberikan, dengan manfaat dan tujuan berbeda. Contoh: Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); Penerima manfaat Program Sembako memperoleh pelatihan usaha dan perbaikan sanitasi air bersih serta perumahan.
### Kementerian/Lembaga memetakan penerima program/kegiatan sejenis dan/atau memiliki tujuan serupa yang tidak dapat diberikan secara bersamaan (tumpang tindih) baik secara sistem maupun prinsip guna mengoptimalkan dampak program/kegiatan.
### Pemerintah Daerah memastikan di lapangan tidak ada penerima manfaat menerima program yang tumpang tindih di luar aturan yang berlaku. Pemerintah Daerah menyampaikan rekomendasi pencabutan penerima program apabila terindikasi adanya tumpang tindih penerima program di lapangan.
### Program yang berdiri sendiri dan tidak dapat diberikan kepada penerima manfaat program lain, antara lain:<div class="lower-decimal">
#### Penerima BLT DD tidak dapat diberikan kepada penerima PKH dan/atau Sembako.
#### Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bukan merupakan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR);
#### Peserta yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin atau rentan (tidak mampu) tidak dapat menjadi peserta PBI-JKN Kesehatan.
# <span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Mekanisme Integrasi Program</span><div class="lower-decimal">
## <u>Integrasi pendampingan.</u><div class="lower-alpha">
### Kementerian/Lembaga dan pendamping program memastikan bahwa penduduk miskin ekstrem dapat menerima program secara lengkap dan berkelanjutan.
### Kementerian/Lembaga memastikan pendamping program mempunyai kemampuan pendampingan yang terstandar.
### Pendamping program menjadi katalis penghubung program-program pemenuhan kebutuhan dasar dengan program-program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi di lapangan dan pada tingkat keluarga penerima manfaat.'' ''
## <u>Keterkaitan antar program.</u><div class="lower-alpha">
###Kementerian/Lembaga berkoordinasi untuk memastikan keterkaitan antar program (''interlinkage'') sehingga masyarakat miskin ekstrem dapat menerima program perlindungan sosial secara berkesinambungan melalui pendekatan siklus hidup.
###Penyelenggara program memetakan potensi program pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat dihubungkan dengan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. <table class="prettytable"><caption>Tabel 4. 3 Contoh Jenis Intervensi Program</caption><tbody><tr><th><center><b>BANTUAN SOSIAL</b></center></th><th><center><b>PEMBERDAYAAN</b></center></th><th><center><b>PELAYANAN DASAR</b></center></th><th><center><b>KANTONG KEMISKINAN</b></center></th></tr><tr><td><p><u>Miskin: </u><br>PBI, subsidi, listrik, sembako<br><u><i>Conditional</i>:</u><br>PKH, PIP<br><u>Rentan:</u><br>Penyandang Disabilitas, Lansia</p></td><td><p>Usia produktif mampu bekerja</p><ul><li>sektor usaha: pertanian, kehutanan, KKP</li><li>pemberian akses lahan dan pembiayaan usaha. </li></ul></td><td><p><u>Pelayanan Dasar</u></p><ul><li>perumahan</li><li>ketersediaan infra dan tenaga pendidik, kesehatan (distribusi pembangunan)</li></ul></td><td>Inovasi program daerah sesuai kearifan lokal (data kualitatif) Seperti: Bantuan KAT, program KRT (gender)</td></tr></tbody></table>
##<u>Program kolaborasi (antar program dalam waktu bersamaan) lintas sektor.</u><div class="lower-alpha">
### Kementerian/Lembaga memastikan kolaborasi program lintas sektor dengan penerima manfaat dapat menerima program perlindungan sosial secara menyeluruh/komprehensif.
### Kolaborasi dilakukan antara program - program pelatihan, pendampingan usaha dan vokasi dengan program pemberian akses modal. Misalnya, kolaborasi program pendampingan usaha, pelatihan dan vokasi yang diberikan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau Sentra Kreasi ATENSI (SKA) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dengan program pemberian bantuan modal usaha seperti KUR atau Pembiayaan ultra mikro (UMi).
### Kolaborasi dapat dilakukan di antara program-program pemenuhan kebutuhan dasar dengan program-program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi di lapangan dalam periode waktu yang sama.
### Kolaborasi lintas sektor juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan OPD terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
##<u>Program kolaborasi dengan sektor swasta melalui keperantaraan pasar.</u><div class="lower-alpha">
### Pemerintah daerah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui skema keperantaraan pasar.
### Untuk mendukung skema ini, pemerintah daerah dan jajarannya memperkuat jejaring dengan dunia usaha/swasta sebagai potensi mitra usaha penduduk miskin dan rentan. Pengembangan jejaring dilaksanakan melalui:
###* Identifikasi pelaku swasta di tingkat daerah dan peran apa yang diharapkan dari masing - masing pelaku swasta dalam bisnis proses keperantaraan pasar.
###* Pemilihan pelaku swasta yang akan diajak bekerja sama berdasarkan analisis potensi komoditas yang akan dikembangkan dan peran swasta yang dapat diberikan dalam pengembangan komoditas tersebut.
###* Pengembnagan forum diskusi khusus bersama pelaku swasta terpilih, mitra lokal, dan pelaku usaha untuk membicarakan potensi kolaborasi serta peran dan nilai tambah apa yang dapat swasta berikan terhadap pengembangan usaha.
### Pemerintah daerah membuat perjanjian kerja sama atau memfasilitasi proses perjanjian kerja sama antara swasta, mitra lokal dan pelaku usaha.
### Pemerintah Daerah dapat mengembangkan skema keperantaraan dengan tahapan sebagai berikut:
###* '''Tahap riset komoditas dengan melibatkan pihak swasta.''' Swasta memberikan informasi dan masukan kepada pelaku usaha, mitra lokal, dan pemerintah daerah terkait potensi komoditas yang berpotensi dikembangkan dilihat dari besarnya dampak yang diberikan kepada masyarakat.
###* '''Tahap perencanaan intervensi.''' Swasta membantu proses pembuatan model bisnis, kalkulasi bisnis, dan rencana intervensi dengan bantuan konsultan bisnis lokal yang ditargetkan terutama pada pelaku usaha miskin dan rentan.
###* '''Tahap implementasi dan pengukuran hasil'''. Swasta menjalankan kegiatan intervensi sesuai kesepakatan dan membantu dalam pengukuran hasil bersama dengan pelaku usaha, mitra lokal, dan pemerintah daerah.

==4.4 Mekanisme Pelaksanaan ==
# <span style="color:red;font-weight:bold;">Proses Perencanaan dan Penganggaran </span><div class="lower-decimal">
## Perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat (K/L) berdasarkan kaidah holistik, integratif, dan spasial.
## Holistik, memastikan perencanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir pada satu rangkaian kegiatan.
## Integratif, memastikan upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program lintas Kementerian/Lembaga dan berbagai sumber pendanaan. Spasial, pelaksanaan pada satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah di lokasi prioritas.
## Proses perencanaan di desa/kelurahan mengikuti peraturan perundangan yang ada terkait dengan musyawarah desa dan pembangunan desa. Dengan penekanan atau fokus perlu diberikan pada permasalahan yang dihadapi oleh kelompok penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan melalui langkah-langkah, antara lain:<div class="lower-alpha">
### Identifikasi Akar Masalah, Analisis Permasalahan Awal, dan Pemetaan Kebutuhan Kelompok Miskin Ekstrem. <br/>Pemerintah desa/kelurahan melakukan, menganalisis akar masalah, dan memetakan kebutuhan dari kelompok penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan di wilayahnya menggunakan data terpilah, berdasarkan karakteristik demografi dan peringkat kerentanan.
### Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak.<br/>Pemerintah desa/kelurahan menggunakan hasil analisis akar masalah dan pemetaan kebutuhan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran program yang inklusif dan mengakomodasi/berpihak kepada penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
### Pelibatan Kelompok Rentan.<br/>Hasil pemetaan kebutuhan dan perencanaan program berbasis data dan bukti menjadi input dalam musyawarah desa/kelurahan yang inklusif. Proses musyawarah desa/kelurahan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
### Advokasi <br/>Usulan desa/kelurahan yang belum diakomodasi dalam perencanaan desa (RKPDes dan APBDes) perlu di advokasikan ke supra desa (APBD Provinsi, APBD Kota/Kab) melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
### Pelaksanaan Program <br/>Pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan perencanaan dan penargetan dengan meminimalkan kebocoran.
### Monitoring dan Evaluasi<br/>Hasil monitoring dan evaluasi program yang terlaksana menjadi proses perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan yang lebih optimal dan berpihak di masa mendatang.

# <span style="color:red;font-weight:bold;">Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran</span><div class="lower-decimal">
## Fasilitasi proses perencanaan dan penganggaran melalui pendampingan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan untuk menjaga konsistensi visi/misi dan arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## Pendampingan menjaga dan mengadvokasi proses perencanaan dan penganggaran di desa/kelurahan /kota/kabupaten agar berpihak pada kelompok miskin ekstrem.
## Pendampingan memastikan rencana dapat diimplementasikan serta mendukung proses monitoring dan evaluasi.
## Pendampingan memastikan termutakhirkannya data sosial ekonomi penduduk secara berkala dengan kualitas yang terstandar.
## Pendampingan dapat dilakukan oleh aparat pemerintah daerah/desa/kelurahan maupun pihak-pihak lain, seperti halnya pendamping program dan relawan desa/kelurahan, yang memperoleh penguatan kapasitas perencanaan penganggaran, seperti Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan.
# <span style="color:red;font-weight:bold;">Platform Perencanaan dan Penganggaran </span><div class="lower-decimal">
## Pemerintah daerah menggunakan ''platform ''siap pakai untuk membantu perencanaan dan penganggaran berbasis data, berpihak, dan inklusif bagi seluruh masyarakat desa/kelurahan, kota/kabupaten, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
## Platform tersebut diantaranya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) dan Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMPEL), atau aplikasi lainnya yang sejenis untuk membantu proses perencanaan penganggaran di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
## Platform yang dapat mendukung perencanaan dan penganggaran yang berpihak harus mencakup fungsi:<div class="lower-alpha">
### Pengelolaan dan pemutakhiran data<br/>Untuk pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi secara rutin (termasuk data penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan).
### Analisis permasalahan<br/>Untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan bagi pembangunan desa/kelurahan menggunakan berbagai macam sumber data.
### Fasilitasi dan pelaksanaan layanan<br/>Untuk mendukung layanan rutin, termasuk persuratan, kependudukan, serta layanan rujukan akses pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi.
### Perencanaan dan penganggaran Berbasis Data<br/>Untuk mendukung perumusan kebijakan dalam dokumen perencanaan penganggaran Desa/Kelurahan yang berbasis bukti.
### Interoperabilitas Data<br/>''Platform ''terhubung dengan sumber data lainnya (interoperabilitas data).

File:Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan.PNG

2022-03-13T09:36:57Z

Yherus:

MediaWiki:Common.css

2022-03-13T09:35:23Z

Yherus:

MediaWiki:Common.css

2022-03-13T09:31:18Z

Yherus:

/* CSS placed here will be applied to all skins */
@media (min-height: 768px ) {
#mw-panel {
position: fixed !important;
top: 0 !important;
left: auto !important;
}
}
@media (min-width: 1300px) {
body {
max-width: 1300px;
position: absolute;
margin: auto 0;
display: inline-block;
left: calc((100% - 1300px) / 2);
}
}

body.page-Main_Page.action-view h1.firstHeading, body.page-Main_Page.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

/* hide tab */
#ca-talk ,#ca-history ,#ca-viewsource { display:none!important; }

.mw-wiki-logo {
background-size: contain;
background-color: #fff;
box-shadow: 0em 1em 1em #357;
border-radius: 50%;
}

div#mw-panel {
background: #fff;
height: 100vh;
width: 10.5em;
top: 0;
padding-top: 181px;
}

#p-logo { top: 0 }

.hidden-toc-number .tocnumber { display:none; }
.lower-roman > ol,.lower-roman > ul { list-style-type:lower-roman }
.lower-alpha > ol,.lower-alpha > ul { list-style-type:lower-alpha }
.lower-decimal > ol,.lower-decimal > ul { list-style-type:decimal }
.lower-decimal-alpha > ol { list-style-type:decimal }
.lower-decimal-alpha > ol li > ol { list-style-type:lower-alpha }

.prettytable { border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse;}
.prettytable caption { font-size: 1.3em;padding: 0.5em; }
.prettytable tr th { font-size: 1.3em;text-align: center;vertical-align: middle;background: red;color:white;border: 1px solid #aaa;padding: 0.5em; }
.prettytable tr td { border-bottom: 1px solid #eee;padding: 0.5em;border-right: 1px solid #eee; }

MediaWiki:Common.css

2022-03-13T09:30:48Z

Yherus:

/* CSS placed here will be applied to all skins */
@media (min-height: 768px ) {
#mw-panel {
position: fixed !important;
top: 0 !important;
left: auto !important;
}
}
@media (min-width: 1300px) {
body {
max-width: 1200px;
position: absolute;
margin: auto 0;
display: inline-block;
left: calc((100% - 1200px) / 2);
}
}

body.page-Main_Page.action-view h1.firstHeading, body.page-Main_Page.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

/* hide tab */
#ca-talk ,#ca-history ,#ca-viewsource { display:none!important; }

.mw-wiki-logo {
background-size: contain;
background-color: #fff;
box-shadow: 0em 1em 1em #357;
border-radius: 50%;
}

div#mw-panel {
background: #fff;
height: 100vh;
width: 10.5em;
top: 0;
padding-top: 181px;
}

#p-logo { top: 0 }

.hidden-toc-number .tocnumber { display:none; }
.lower-roman > ol,.lower-roman > ul { list-style-type:lower-roman }
.lower-alpha > ol,.lower-alpha > ul { list-style-type:lower-alpha }
.lower-decimal > ol,.lower-decimal > ul { list-style-type:decimal }
.lower-decimal-alpha > ol { list-style-type:decimal }
.lower-decimal-alpha > ol li > ol { list-style-type:lower-alpha }

.prettytable { border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse;}
.prettytable caption { font-size: 1.3em;padding: 0.5em; }
.prettytable tr th { font-size: 1.3em;text-align: center;vertical-align: middle;background: red;color:white;border: 1px solid #aaa;padding: 0.5em; }
.prettytable tr td { border-bottom: 1px solid #eee;padding: 0.5em;border-right: 1px solid #eee; }

BAB II KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI

2022-03-13T09:25:23Z

Yherus: /* 2.2. Cara Mengukur dan Identifikasi Kemiskinan Ekstrem */

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

=BAB II KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI=

==2.1. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996).
# Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity).
# Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.
# Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021).
# Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di ''Sustainable Development Goals (SDGs).''
</div>

==2.2. Cara Mengukur dan Identifikasi Kemiskinan Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# Perhitungan jumlah dan angka miskin ekstrem dihitung oleh BPS setiap tahunnya dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). September 2021, angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,73% dari total penduduk Indonesia. <br/>[[Image:Gambar_2.1_perkembangan_miskin_ekstrem.PNG|Perkembangan Miskin Ekstrem]]
# Pada tahun 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu masing-masing sebesar 14,15% dan 13,87%.
# Jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi tersebar di 3 provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur (1,73 juta jiwa), Jawa Barat (1,66 juta jiwa), dan Jawa Tengah (1,62 juta jiwa).
# Menurut SUSENAS Maret 2021, sebesar 24,7% kepala rumah tangga penduduk miskin ekstrem tidak lulus Sekolah Dasar dan sebesar 39,8% lulusan setara Sekolah Dasar.
# Penduduk miskin ekstrem memiliki rasio ketergantungan lebih tinggi yaitu sebesar 71,31% dengan jumlah anak rata-rata 2,3 per rumah tangga, dibandingkan dengan penduduk bukan miskin ekstrem 1,8.
# Identifikasi penduduk miskin ekstrem menggunakan ''Proxy Means Test (''PMT), yaitu perkiraan pengeluaran rumah tangga dengan melihat aspek sosial ekonomi.<br/>[[Image:Gambar_2.2_karakteristrik_miskin_ekstrem.PNG|Karakteristrik Kelompok Miskin dan Miskin Ekstrem]]
# Persentase penduduk miskin ekstrem penyandang disabilitas dan lansia lebih tinggi secara umum.
# Kepala rumah tangga perempuan yang termasuk miskin ekstrem sebanyak 3,16%. Kepala rumah tangga ini cenderung tidak tamat sekolah dasar.
# Kelompok pekerja informal yang masuk kategori miskin ekstrem sebesar 4,45% dan lebih dari 60% merupakan usia produktif di bawah 50 tahun .
# Akses penduduk miskin ekstrem terhadap akses sanitasi layak relatif sama rendahnya dengan penduduk miskin.
</div>

==2.3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Ekstrem==

Beberapa faktor penyebab kemiskinan ekstrem, adalah:

# '''Akses terhadap sumber ekonomi''' <br/>Hambatan struktural terhadap sumber mata pencaharian merupakan penyebab utama kemiskinan ekstrem sulit untuk dihapuskan.
# '''Pemenuhan kebutuhan gizi seimbang dan hidup sehat'''<br/>Kurang gizi membuat kondisi penduduk miskin ekstrem mengalami pertumbuhan intelektual yang lambat dan menjadi kurang produktif. Selain itu, kurangnya pemahaman pentingnya hidup sehat dan ketiadaan jaminan kesehatan membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi akibat kondisi kesehatan.

# '''Akses dan informasi tentang pendidikan'''<br/>Keterbatasan akses dan informasi pentingnya pendidikan menghambat individu untuk memperoleh pendidikan formal maupun informal. Hal ini menyebabkan mereka kurang mempunyai keterampilan dan kemampuan berkompetisi di pasar kerja.

# '''Akses infrastruktur dan transportasi'''<br/>Keluarga miskin ekstrem mempunyai akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar dan layanan transportasi yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Sebagai contoh, kesulitan akses jalan yang baik dan transportasi murah membuat petani kurang berdaya saing untuk menjual produknya sehingga pendapatannya rendah.

# '''Diskriminasi gender'''<br/>Peluang ekonomi perempuan dibatasi oleh akses yang tidak setara terhadap kepemilikan aset ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang dibayar. Di lain pihak, perempuan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk merawat keluarga, upah lebih sedikit dibanding laki-laki, menabung lebih sedikit, dan memiliki pekerjaan yang jauh lebih tidak aman.

# '''Lansia dan Penyandang Disabilitas'''<br/>Penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, terlebih yang tinggal sendiri, sangat rentan menjadi miskin ekstrem karena tidak mempunyai pekerjaan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan layak.

==2.4. Tantangan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# '''Peningkatan akurasi data sasaran program'''<br/>Ketidaktepatan sasaran program merupakan kondisi dimana rumah tangga yang tidak berhak menerima bantuan sosial namun menerima bantuan ''(inclusion error). Sebaliknya, '' rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial namun tidak menerima bantuan ''(exclusion error)''. Penyebab rendahnya akurasi data penerima manfaat, adalah:
## Data yang belum dimutakhirkan secara berkala.
## Pemeringkatan kesejahteraan penduduk tidak dilakukan.
## Sistem rujukan tidak dijalankan dengan baik.
## Pendataan tidak inklusif.
# '''Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara'''<br/>SDM penyelenggara program dan layanan di tingkat pusat dan daerah memiliki tiga keterbatasan, yaitu:
## pemahaman terkait konsep dan permasalahan kemiskinan ekstrem.
## mengakses data penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi. 
## proses perencanaan, penganggaran, intervensi dan evaluasi untuk program dan layanan kemiskinan ekstrem. 
# '''Konvergensi pelaksanaan program dan anggaran lintas sektor'''
## Integrasi antara program, anggaran, dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem di pusat dan daerah masih lemah.
## Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berperan optimal.
## Sinkronisasi dan koordinasi lintas OPD belum berhasil memastikan ketepatan sasaran kelompok miskin ekstrem.
## Proses penentuan target program belum inklusif, yaitu melibatkan kelompok rentan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan.
# '''Regulasi dan pedoman pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem '''<br />Belum adanya regulasi dan pedoman bersama dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai acuan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.

</div>

</div>

File:Gambar 2.2 karakteristrik miskin ekstrem.PNG

2022-03-13T09:21:20Z

Yherus:

MediaWiki:Common.css

2022-03-13T09:14:19Z

Yherus:

/* CSS placed here will be applied to all skins */
@media (min-height: 768px ) {
#mw-panel {
position: fixed !important;
top: 0 !important;
left: auto !important;
}
}
@media (min-width: 1200px) {
body {
max-width: 1200px;
position: absolute;
margin: auto 0;
display: inline-block;
left: calc((100% - 1200px) / 2);
}
}

body.page-Main_Page.action-view h1.firstHeading, body.page-Main_Page.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

/* hide tab */
#ca-talk ,#ca-history ,#ca-viewsource { display:none!important; }

.mw-wiki-logo {
background-size: contain;
background-color: #fff;
box-shadow: 0em 1em 1em #357;
border-radius: 50%;
}

div#mw-panel {
background: #fff;
height: 100vh;
width: 10.5em;
top: 0;
padding-top: 181px;
}

#p-logo { top: 0 }

.hidden-toc-number .tocnumber { display:none; }
.lower-roman > ol,.lower-roman > ul { list-style-type:lower-roman }
.lower-alpha > ol,.lower-alpha > ul { list-style-type:lower-alpha }
.lower-decimal > ol,.lower-decimal > ul { list-style-type:decimal }
.lower-decimal-alpha > ol { list-style-type:decimal }
.lower-decimal-alpha > ol li > ol { list-style-type:lower-alpha }

.prettytable { border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse;}
.prettytable caption { font-size: 1.3em;padding: 0.5em; }
.prettytable tr th { font-size: 1.3em;text-align: center;vertical-align: middle;background: red;color:white;border: 1px solid #aaa;padding: 0.5em; }
.prettytable tr td { border-bottom: 1px solid #eee;padding: 0.5em;border-right: 1px solid #eee; }