Admin.Sepakat: Created page with "
= SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu) = '''Modul Analisis SEPAKAT''' adalah perangkat analisis kemiskinan di tingkat daerah untuk menghasilkan bukti empiris agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat guna.
==KATA PENGANTAR== Kemiskinan merupakan isuprioritas yangharus ditanganioleh semua sektordan pihak.Targetkemiskinan di tingkat Nasional di..."

2025-10-09T09:14:47Z

Created page with "<div class="hidden-toc-number"> = SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu) = '''Modul Analisis SEPAKAT''' adalah perangkat analisis kemiskinan di tingkat daerah untuk menghasilkan bukti empiris agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat guna. ==KATA PENGANTAR== Kemiskinan merupakan isuprioritas yangharus ditanganioleh semua sektordan pihak.Targetkemiskinan di tingkat Nasional di..."

New page

<div class="hidden-toc-number">
= SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu) =
'''Modul Analisis SEPAKAT''' adalah perangkat analisis kemiskinan di tingkat daerah untuk menghasilkan bukti empiris agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat guna.
 

==KATA PENGANTAR==
Kemiskinan merupakan isuprioritas yangharus ditanganioleh semua sektordan pihak.Targetkemiskinan
di tingkat Nasional disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan di tingkat daerah disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Tahun 2018, kemiskinan satu digit menjadi sebuah jargon untuk angka kemiskinan
terendah yang sudah tercapai selama kurang lebih 20 tahun. Penurunan kemiskinan yang terus terjadi
setiap tahunnya menunjukkan Indonesia semakin Menuju Bebas Kemiskinan.
 
Namun, penurunan kemiskinan tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Berbagai
permasalahan terkait kemiskinan secara moneter dan multidimensi masih menyelimuti hampir seluruh
daerah. Tantangan-tangan yang dihadapi setiap daerah dengan dilengkapi Indonesia sebagai negara
kepulauan dan banyak budayanya mengartikan kemiskinan di Indonesia beda akar masalahnya.
Kemiskinan satu digit yang didengungkan sejak tahun 2018, tidak berarti apabila kemiskinan di tingkat
daerah masih dirasakan banyakdaerah.
 
Berbagai strategi yang telah dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah cenderung kepada
penurunan beban dan peningkatan pendapatan yang juga sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024. Namun,
langkah strategi yang inovatif perlu dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi berbasis 4.0.
Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)
merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat untuk digunakan baik untuk
tingkat pusat, daerah, maupun stakeholder lainnya untuk percepatan penurunan kemiskinan. Keluaran
yang dihasilkan oleh SEPAKAT berupa materi dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah yang
pro-poor sehingga kebijakan yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran.
 
Pemanfaatan SEPAKAT telah dirasakan oleh beberapa pemerintah pusat dan daerah baik untuk
penyusunan dokumen perencanaan maupun alat analisis lainnya. Fungsi SEPAKAT yang didasari oleh
teknologi juga memberikan perubahan kepada cara membuat kebijakan berbasis bukti dan data serta
perubahan dalam kapasitas sumberdaya manusianya. Pada akhirnya, kemiskinan satu digit tidak hanya
terasa di tingkat Nasional saja melainkan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia serta tercapainya Zero
Poverty.
 
==LATAR BELAKANG==
Berbagai langkah besar dan inovatif telah ditempuh Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan.
Sebanyak 40 juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan sejak tahun 2006. Namun dalam enam
tahun terakhir terjadi perlambatan penurunan kemiskinan dengan laju penurunannya sebesar 2.25%
tahun 2013 – 2019. Di sisi lain tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami penurunan secara perlahan
sejak tahun 2014 yang mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan pendapatan bagi masyarakat
dengan 40% berpendapatan terendah dan menengah. Selain itu, selama satu tahun terakhir rata-rata
pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan yang ditandai oleh penurunan Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) serta semakin mengecilnya ketimpangan diantara penduduk miskin yang
ditandai oleh penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hal ini mengartikan, terdapat peningkatan
aktivitas yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan dampak dari peningkatan arus uang yang
beredar di daerah dikarenakan perguliran dana desa yang berpengaruh terhadap distribusi pendapatan
di daerah. Di sisi lain, terdapat penurunan pada daya beli dan semakin tertinggalnya masyarakat miskin.
 
Dengan demikian, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan perlu upaya yang inovatif secara
sistematik, holistik, integratif dan spasial. Program-program nasional dan daerah juga perlu dirancang
untuk menyasar akar permasalahan kemiskinan dan kantong-kantong kemiskinan secara fokus dan
tepat. Pemikiran dan rancangan program yang ‘out of the box’ untuk dapat mengurai bottleneck dalam
permasalahan kemiskinan serta kerjasama pemerintah pusat dan daerah perlu didorong untuk menjamin
percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang lebih efektif.
 
UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menegaskan bahwa
penguatan partisipasi masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah
dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang berpihak
pada masyarakat miskin. Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut Bappenas telah berupaya
mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah
termasuk diantaranya melalui program Pro-poor Planning, Budgeting dan Monitoring (P3BM) dan SIMPADU
(Sistem Informasi Terpadu). Melalui P3BM telah dibangun program peningkatan kapasitas pemerintah
daerah agar dapat memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran agar dapat lebih berpihak
kepada kebutuhan masyarakat miskin. Sementara itu, melalui SIMPADU diharapkan peningkatan peran
pemerintah daerah untuk dapat mengelola data dan memonitor program-program kemiskinan secara
cepat dan dinamis menggunakan aplikasi berbasis web. Inovasi-inovasi ini ditujukan untuk mendukung
pemerintah daerah selaku aktor kunci dalam pembangunan dan percepatan pengurangan kemiskinan
daerah, terutama melalui perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan, penganggaran, monitoring
dan evaluasi program yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.
 
Hal ini sejalan dengan perkembangan terkini dengan memanfaatkan sistem dan aplikasi untuk
mengumpulkan berbagai data secara optimal. Salah satu pemanfaatannya adalah sebagai input bagi
perumusan kebijakan program dan pengambilan keputusan pemerintah. Kebutuhan akan data dan
penggunaannya sudah disadari dan diidentifikasi dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menyebutkan
khususnya dalam rangka pelaksanaan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya
saing melalui terwujudnya pengendalian penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan
sasaran persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran,
dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan
kemiskinan.
 
Dalam rangka pelaksanaan strategi program secara holistik, tematik, integratif dan spasial maka pada
tahun 2016 telah dikembangkan sistem yang mendukung pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran,
Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu bernama SEPAKAT. Analisis yang dihasilkan
dari SEPAKAT dapat dirancang untuk proses perencanaan dan penganggaran daerah berbasis bukti
dan data sehingga perumusan program kemiskinan menyasar kantong-kantong kemiskinan secara
tepat sasaran. Selain untuk memperkaya diagnosa analisis kemiskinan serta perumusan prioritisasi
program kemiskinan, Bappenas juga membangun kerjasama dengan Sistem Sub-National Poverty
Assessment (SNAPA) yang dikembangkan Bank Dunia dengan tujuan untuk memberdayakan pemerintah
daerah menganalisis kemiskinan dan meningkatkan inovasi dalam pembuatan kebijakan pengentasan
kemiskinan berbasis bukti di tingkat daerah.
 
Integrasi sistem ini diharapkan juga dapat menghasilkan suatu instrumen yang secara sistematis dapat
menyempurnakan basis data dan analisis kemiskinan untuk proses perencanaan dan penganggaran
yang pro-poor, penguatan proses monitoring dan evaluasi yang terukur melalui peningkatan kapasitas
aparatur dan peran kelembagaan yang menangani pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
dan perlindungan sosial di daerah.
 
==TUJUAN==
Tujuan dari hasil pengajaran modul Pengantar SEPAKAT ini, diantaranya adalah:
# Memperoleh informasi terkait kondisi kemiskinan di Indonesia dan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan Nasional.
# Memiliki pemahaman menyeluruh terkait perannya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
# Memiliki pengetahuan pentingnya memanfaatkan data dalam merumuskan kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan.
# Memiliki perubahan paradigma dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.
# Memahami pentingnya konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program-program terkait kemiskinan.

==MANFAAT==
Manfaat yang diharapkan melalui modul ini adalah pemahaman menyeluruh bagi peserta terkait
permasalahan kemiskinan terkini penyusunan perencanaan, penganggaran yang berbasiskan data dan
analisis menggunakan SEPAKAT.

</div>

Mengenal Sepakat - Revision history