Editing Mengenal Sepakat (section)

==LATAR BELAKANG==
Berbagai langkah besar dan inovatif telah ditempuh Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. 
Sebanyak 40 juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan sejak tahun 2006. Namun dalam enam 
tahun terakhir terjadi perlambatan penurunan kemiskinan dengan laju penurunannya sebesar 2.25% 
tahun 2013 – 2019. Di sisi lain tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami penurunan secara perlahan 
sejak tahun 2014 yang mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan pendapatan bagi masyarakat 
dengan 40% berpendapatan terendah dan menengah. Selain itu, selama satu tahun terakhir rata-rata 
pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan yang ditandai oleh penurunan Indeks 
Kedalaman Kemiskinan (P1) serta semakin mengecilnya ketimpangan diantara penduduk miskin yang 
ditandai oleh penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hal ini mengartikan, terdapat peningkatan 
aktivitas yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan dampak dari peningkatan arus uang yang 
beredar di daerah dikarenakan perguliran dana desa yang berpengaruh terhadap distribusi pendapatan 
di daerah. Di sisi lain, terdapat penurunan pada daya beli dan semakin tertinggalnya masyarakat miskin. 
<br/><br/>
Dengan demikian, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan perlu upaya yang inovatif secara 
sistematik, holistik, integratif dan spasial. Program-program nasional dan daerah juga perlu dirancang 
untuk menyasar akar permasalahan kemiskinan dan kantong-kantong kemiskinan secara fokus dan 
tepat. Pemikiran dan rancangan program yang ‘out of the box’ untuk dapat mengurai bottleneck dalam 
permasalahan kemiskinan serta kerjasama pemerintah pusat dan daerah perlu didorong untuk menjamin 
percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang lebih efektif. 
<br/><br/>
UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menegaskan bahwa 
penguatan partisipasi masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah 
dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang berpihak 
pada masyarakat miskin. Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut Bappenas telah berupaya 
mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah 
termasuk diantaranya melalui program Pro-poor Planning, Budgeting dan Monitoring (P3BM) dan SIMPADU 
(Sistem Informasi Terpadu). Melalui P3BM telah dibangun program peningkatan kapasitas pemerintah 
daerah agar dapat memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran agar dapat lebih berpihak 
kepada kebutuhan masyarakat miskin. Sementara itu, melalui SIMPADU diharapkan peningkatan peran 
pemerintah daerah untuk dapat mengelola data dan memonitor program-program kemiskinan secara 
cepat dan dinamis menggunakan aplikasi berbasis web. Inovasi-inovasi ini ditujukan untuk mendukung 
pemerintah daerah selaku aktor kunci dalam pembangunan dan percepatan pengurangan kemiskinan 
daerah, terutama melalui perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan, penganggaran, monitoring 
dan evaluasi program yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan. 
<br/><br/>
Hal ini sejalan dengan perkembangan terkini dengan memanfaatkan sistem dan aplikasi untuk 
mengumpulkan berbagai data secara optimal. Salah satu pemanfaatannya adalah sebagai input bagi 
perumusan kebijakan program dan pengambilan keputusan pemerintah. Kebutuhan akan data dan 
penggunaannya sudah disadari dan diidentifikasi dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menyebutkan 
khususnya dalam rangka pelaksanaan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya 
saing melalui terwujudnya pengendalian penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan 
sasaran persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, 
dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan 
kemiskinan. 
<br/><br/>
Dalam rangka pelaksanaan strategi program secara holistik, tematik, integratif dan spasial maka pada 
tahun 2016 telah dikembangkan sistem yang mendukung pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, 
Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu bernama SEPAKAT. Analisis yang dihasilkan 
dari SEPAKAT dapat dirancang untuk proses perencanaan dan penganggaran daerah berbasis bukti 
dan data sehingga perumusan program kemiskinan menyasar kantong-kantong kemiskinan secara 
tepat sasaran. Selain untuk memperkaya diagnosa analisis kemiskinan serta perumusan prioritisasi 
program kemiskinan, Bappenas juga membangun kerjasama dengan Sistem Sub-National Poverty 
Assessment (SNAPA) yang dikembangkan Bank Dunia dengan tujuan untuk memberdayakan pemerintah 
daerah menganalisis kemiskinan dan meningkatkan inovasi dalam pembuatan kebijakan pengentasan 
kemiskinan berbasis bukti di tingkat daerah.
<br/><br/>
Integrasi sistem ini diharapkan juga dapat menghasilkan suatu instrumen yang secara sistematis dapat 
menyempurnakan basis data dan analisis kemiskinan untuk proses perencanaan dan penganggaran 
yang pro-poor, penguatan proses monitoring dan evaluasi yang terukur melalui peningkatan kapasitas 
aparatur dan peran kelembagaan yang menangani pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 
dan perlindungan sosial di daerah. 
<br/>