Editing Mengenal Sepakat (section)

==KATA PENGANTAR==
Kemiskinan merupakan isuprioritas yangharus ditanganioleh semua sektordan pihak.Targetkemiskinan
di tingkat Nasional disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan di tingkat daerah disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Tahun 2018, kemiskinan satu digit menjadi sebuah jargon untuk angka kemiskinan
terendah yang sudah tercapai selama kurang lebih 20 tahun. Penurunan kemiskinan yang terus terjadi
setiap tahunnya menunjukkan Indonesia semakin Menuju Bebas Kemiskinan.
<br/><br/>
Namun, penurunan kemiskinan tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Berbagai
permasalahan terkait kemiskinan secara moneter dan multidimensi masih menyelimuti hampir seluruh
daerah. Tantangan-tangan yang dihadapi setiap daerah dengan dilengkapi Indonesia sebagai negara
kepulauan dan banyak budayanya mengartikan kemiskinan di Indonesia beda akar masalahnya.
Kemiskinan satu digit yang didengungkan sejak tahun 2018, tidak berarti apabila kemiskinan di tingkat
daerah masih dirasakan banyakdaerah.
<br/><br/>
Berbagai strategi yang telah dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah cenderung kepada
penurunan beban dan peningkatan pendapatan yang juga sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024. Namun,
langkah strategi yang inovatif perlu dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi berbasis 4.0.
Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)
merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat untuk digunakan baik untuk
tingkat pusat, daerah, maupun stakeholder lainnya untuk percepatan penurunan kemiskinan. Keluaran
yang dihasilkan oleh SEPAKAT berupa materi dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah yang
pro-poor sehingga kebijakan yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran.
<br/><br/>
Pemanfaatan SEPAKAT telah dirasakan oleh beberapa pemerintah pusat dan daerah baik untuk
penyusunan dokumen perencanaan maupun alat analisis lainnya. Fungsi SEPAKAT yang didasari oleh
teknologi juga memberikan perubahan kepada cara membuat kebijakan berbasis bukti dan data serta
perubahan dalam kapasitas sumberdaya manusianya. Pada akhirnya, kemiskinan satu digit tidak hanya
terasa di tingkat Nasional saja melainkan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia serta tercapainya Zero
Poverty.
<br/>