SEPAKAT KM WIKI - User contributions [en]

MediaWiki:Sidebar

2025-12-07T10:45:34Z

Admin.Sepakat:

MediaWiki:Sidebar

2025-12-07T10:38:18Z

Admin.Sepakat:

MediaWiki:Sidebar

2025-12-07T10:37:25Z

Admin.Sepakat:

* Menu
** mainpage|Halaman Utama
** specialpages-url|specialpages
* SEARCH
* TOOLBOX
* LANGUAGES
* Dashboard
** dashboard-dtsen|Dashboard DTSEN

MediaWiki:Sidebar

2025-12-07T10:36:55Z

Admin.Sepakat:

* Menu
** mainpage|Halaman Utama
** specialpages-url|specialpages
* SEARCH
* TOOLBOX
* LANGUAGES
* Dashboard
** dashboard_dtsen|Dashboard DTSEN

Main Page

2025-10-14T16:30:55Z

Admin.Sepakat:

<div style="text-align:center; margin-top:1em;">
= <big>''' SEPAKAT'''</big> =
<small><b>(Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)</b></small>
</div>

<div style="margin:1em 0; background:#f8f9fa; border-left:4px solid #36c; padding:1em;">
'''SEPAKAT''' adalah aplikasi berbasis web untuk membantu proses <b>perencanaan, penganggaran, monitoring,</b> dan <b>evaluasi</b> dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat.

Aplikasi ini menggunakan pendekatan <b>berbasis bukti (evidence-based approach)</b> untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Dengan demikian, <i>data, fakta,</i> dan <i>analisa</i> menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif.
</div>

== 🎯 Tujuan SEPAKAT ==
# 📈 Mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.
# 📊 Memanfaatkan data untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan yang inklusif dan pro-poor.
# ⚙️ Melakukan otomatisasi proses perencanaan, penganggaran, dan monitoring yang holistik, integratif, tematik, dan spasial.

<div style="margin-top:1em; background:#eef7ff; border-left:4px solid #1d70b8; padding:1em;">
'''Tersedia berbagai modul''' dalam SEPAKAT yang membantu daerah dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan:
</div>

== 🧭 A. Modul Analisis ==
<blockquote style="font-style:italic; color:#555;">“Analisis Berbasis Data, Kebijakan Berbasis Fakta”</blockquote>

Modul Analisis berfungsi untuk menganalisis data dalam kebutuhan diagnosa kemiskinan yang mencakup:
* Kemiskinan
* Ketenagakerjaan
* Pelayanan dasar
* Perlindungan sosial
* Perekonomian daerah
* Anggaran daerah

=== 1️⃣ Kesempatan Kerja ===
# [[Ketenagakerjaan]]
# [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan]]

=== 2️⃣ Pelayanan Publik ===
# [[Kemiskinan dan Ketimpangan]]
# [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik]]
# [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik]]

=== 3️⃣ Perlindungan Sosial ===
# [[Perlindungan Sosial]]
# [[Penerima Bantuan]]

=== 4️⃣ Kapasitas Daerah ===
# [[Kondisi Perekonomian]]
# [[Ekonomi Produktif]]
# [[Kondisi Fiskal]]

=== 5️⃣ Prioritisasi ===
# [[Kenapa Prioritisasi?]]
# [[Mekanisme Prioritisasi]]
# [[Daftar Indikator Umum yang Menjadi Prioritas]]
# [[Daftar Indikator TPB dan SPM yang Menjadi Prioritas]]

=== 6️⃣ Konsep & Istilah dalam Modul Analisis ===
* [[Kuintil|Apa itu Kuintil? Apa itu Desil?]]
* [[Kurva Insiden Pertumbuhan|Apakah Kurva Insiden Pertumbuhan?]]
* [[Koefisien Gini|Apa itu Koefisien/Rasio Gini?]]
* [[Idleness|Apa itu Idleness?]]

== 🧩 B. Modul Perencanaan ==
Modul ini berfungsi untuk menganalisis perencanaan menggunakan <b>pohon masalah</b> dan menghasilkan opsi intervensi penanggulangan kemiskinan dengan sasaran dan lokasi spesifik.

# [[Bagaimana menggunakan menu Perencanaan SEPAKAT?]]
# [[Dimensi Kemiskinan]]
# [[Strategi Penanggulangan Kemiskinan]]
# [[Karakteristik Kemiskinan]]
# [[Alternatif Intervensi]]

== 💰 C. Modul Penganggaran ==
Modul Penganggaran menganalisis dan mengalokasikan anggaran berdasarkan hasil Modul Analisis dan Modul Perencanaan.

# [[Alur Kerja Penganggaran]]

== 📊 D. Modul Monitoring ==
Modul ini menampilkan kinerja penurunan kemiskinan daerah berdasarkan target dalam dokumen RPJMD dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

# [[Pendahuluan Modul Monitoring]]

== 🧾 E. Modul Evaluasi ==
Modul Evaluasi menilai performa penanggulangan kemiskinan daerah melalui analisis <i>pertumbuhan</i> dan <i>redistribusi</i>.

# [[Pendahuluan Modul Evaluasi]]

=== Konsep & Istilah dalam Modul Evaluasi ===
* [[Efek Pertumbuhan]]
* [[Efek Redistribusi]]
* [[Normalised Poverty Bias of Growth (Normalised PBG)]]
* [[Konsep Penurunan Kemiskinan]]

----

<div style="text-align:center; margin-top:1em; font-size:90%; color:#666;">
'''💡 SEPAKAT: Membangun Kebijakan yang Berbasis Data, Fakta, dan Analisa'''
</div>

Main Page

2025-10-14T16:30:40Z

Admin.Sepakat:

<div style="text-align:center; margin-top:1em;">
= <big>'''🌐 SEPAKAT'''</big> =
<small><b>(Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)</b></small>
</div>

<div style="margin:1em 0; background:#f8f9fa; border-left:4px solid #36c; padding:1em;">
'''SEPAKAT''' adalah aplikasi berbasis web untuk membantu proses <b>perencanaan, penganggaran, monitoring,</b> dan <b>evaluasi</b> dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat.

Aplikasi ini menggunakan pendekatan <b>berbasis bukti (evidence-based approach)</b> untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Dengan demikian, <i>data, fakta,</i> dan <i>analisa</i> menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif.
</div>

== 🎯 Tujuan SEPAKAT ==
# 📈 Mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.
# 📊 Memanfaatkan data untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan yang inklusif dan pro-poor.
# ⚙️ Melakukan otomatisasi proses perencanaan, penganggaran, dan monitoring yang holistik, integratif, tematik, dan spasial.

<div style="margin-top:1em; background:#eef7ff; border-left:4px solid #1d70b8; padding:1em;">
'''Tersedia berbagai modul''' dalam SEPAKAT yang membantu daerah dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan:
</div>

== 🧭 A. Modul Analisis ==
<blockquote style="font-style:italic; color:#555;">“Analisis Berbasis Data, Kebijakan Berbasis Fakta”</blockquote>

Modul Analisis berfungsi untuk menganalisis data dalam kebutuhan diagnosa kemiskinan yang mencakup:
* Kemiskinan
* Ketenagakerjaan
* Pelayanan dasar
* Perlindungan sosial
* Perekonomian daerah
* Anggaran daerah

=== 1️⃣ Kesempatan Kerja ===
# [[Ketenagakerjaan]]
# [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan]]

=== 2️⃣ Pelayanan Publik ===
# [[Kemiskinan dan Ketimpangan]]
# [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik]]
# [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik]]

=== 3️⃣ Perlindungan Sosial ===
# [[Perlindungan Sosial]]
# [[Penerima Bantuan]]

=== 4️⃣ Kapasitas Daerah ===
# [[Kondisi Perekonomian]]
# [[Ekonomi Produktif]]
# [[Kondisi Fiskal]]

=== 5️⃣ Prioritisasi ===
# [[Kenapa Prioritisasi?]]
# [[Mekanisme Prioritisasi]]
# [[Daftar Indikator Umum yang Menjadi Prioritas]]
# [[Daftar Indikator TPB dan SPM yang Menjadi Prioritas]]

=== 6️⃣ Konsep & Istilah dalam Modul Analisis ===
* [[Kuintil|Apa itu Kuintil? Apa itu Desil?]]
* [[Kurva Insiden Pertumbuhan|Apakah Kurva Insiden Pertumbuhan?]]
* [[Koefisien Gini|Apa itu Koefisien/Rasio Gini?]]
* [[Idleness|Apa itu Idleness?]]

== 🧩 B. Modul Perencanaan ==
Modul ini berfungsi untuk menganalisis perencanaan menggunakan <b>pohon masalah</b> dan menghasilkan opsi intervensi penanggulangan kemiskinan dengan sasaran dan lokasi spesifik.

# [[Bagaimana menggunakan menu Perencanaan SEPAKAT?]]
# [[Dimensi Kemiskinan]]
# [[Strategi Penanggulangan Kemiskinan]]
# [[Karakteristik Kemiskinan]]
# [[Alternatif Intervensi]]

== 💰 C. Modul Penganggaran ==
Modul Penganggaran menganalisis dan mengalokasikan anggaran berdasarkan hasil Modul Analisis dan Modul Perencanaan.

# [[Alur Kerja Penganggaran]]

== 📊 D. Modul Monitoring ==
Modul ini menampilkan kinerja penurunan kemiskinan daerah berdasarkan target dalam dokumen RPJMD dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

# [[Pendahuluan Modul Monitoring]]

== 🧾 E. Modul Evaluasi ==
Modul Evaluasi menilai performa penanggulangan kemiskinan daerah melalui analisis <i>pertumbuhan</i> dan <i>redistribusi</i>.

# [[Pendahuluan Modul Evaluasi]]

=== Konsep & Istilah dalam Modul Evaluasi ===
* [[Efek Pertumbuhan]]
* [[Efek Redistribusi]]
* [[Normalised Poverty Bias of Growth (Normalised PBG)]]
* [[Konsep Penurunan Kemiskinan]]

----

<div style="text-align:center; margin-top:1em; font-size:90%; color:#666;">
'''💡 SEPAKAT: Membangun Kebijakan yang Berbasis Data, Fakta, dan Analisa'''
</div>

Mengenal Sepakat

2025-10-09T09:14:47Z

Admin.Sepakat: Created page with "<div class="hidden-toc-number"> = <strong> SEPAKAT </strong> (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu) = '''Modul Analisis SEPAKAT''' adalah perangkat analisis kemiskinan di tingkat daerah untuk menghasilkan bukti empiris agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat guna. <br /> ==KATA PENGANTAR== Kemiskinan merupakan isuprioritas yangharus ditanganioleh semua sektordan pihak.Targetkemiskinan di tingkat Nasional di..."

<div class="hidden-toc-number">
= <strong> SEPAKAT </strong> (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu) =
'''Modul Analisis SEPAKAT''' adalah perangkat analisis kemiskinan di tingkat daerah untuk menghasilkan bukti empiris agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat guna.
<br />

==KATA PENGANTAR==
Kemiskinan merupakan isuprioritas yangharus ditanganioleh semua sektordan pihak.Targetkemiskinan
di tingkat Nasional disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan di tingkat daerah disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Tahun 2018, kemiskinan satu digit menjadi sebuah jargon untuk angka kemiskinan
terendah yang sudah tercapai selama kurang lebih 20 tahun. Penurunan kemiskinan yang terus terjadi
setiap tahunnya menunjukkan Indonesia semakin Menuju Bebas Kemiskinan.
<br/><br/>
Namun, penurunan kemiskinan tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Berbagai
permasalahan terkait kemiskinan secara moneter dan multidimensi masih menyelimuti hampir seluruh
daerah. Tantangan-tangan yang dihadapi setiap daerah dengan dilengkapi Indonesia sebagai negara
kepulauan dan banyak budayanya mengartikan kemiskinan di Indonesia beda akar masalahnya.
Kemiskinan satu digit yang didengungkan sejak tahun 2018, tidak berarti apabila kemiskinan di tingkat
daerah masih dirasakan banyakdaerah.
<br/><br/>
Berbagai strategi yang telah dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah cenderung kepada
penurunan beban dan peningkatan pendapatan yang juga sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024. Namun,
langkah strategi yang inovatif perlu dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi berbasis 4.0.
Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)
merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat untuk digunakan baik untuk
tingkat pusat, daerah, maupun stakeholder lainnya untuk percepatan penurunan kemiskinan. Keluaran
yang dihasilkan oleh SEPAKAT berupa materi dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah yang
pro-poor sehingga kebijakan yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran.
<br/><br/>
Pemanfaatan SEPAKAT telah dirasakan oleh beberapa pemerintah pusat dan daerah baik untuk
penyusunan dokumen perencanaan maupun alat analisis lainnya. Fungsi SEPAKAT yang didasari oleh
teknologi juga memberikan perubahan kepada cara membuat kebijakan berbasis bukti dan data serta
perubahan dalam kapasitas sumberdaya manusianya. Pada akhirnya, kemiskinan satu digit tidak hanya
terasa di tingkat Nasional saja melainkan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia serta tercapainya Zero
Poverty.
<br/>
==LATAR BELAKANG==
Berbagai langkah besar dan inovatif telah ditempuh Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan.
Sebanyak 40 juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan sejak tahun 2006. Namun dalam enam
tahun terakhir terjadi perlambatan penurunan kemiskinan dengan laju penurunannya sebesar 2.25%
tahun 2013 – 2019. Di sisi lain tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami penurunan secara perlahan
sejak tahun 2014 yang mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan pendapatan bagi masyarakat
dengan 40% berpendapatan terendah dan menengah. Selain itu, selama satu tahun terakhir rata-rata
pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan yang ditandai oleh penurunan Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) serta semakin mengecilnya ketimpangan diantara penduduk miskin yang
ditandai oleh penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hal ini mengartikan, terdapat peningkatan
aktivitas yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan dampak dari peningkatan arus uang yang
beredar di daerah dikarenakan perguliran dana desa yang berpengaruh terhadap distribusi pendapatan
di daerah. Di sisi lain, terdapat penurunan pada daya beli dan semakin tertinggalnya masyarakat miskin.
<br/><br/>
Dengan demikian, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan perlu upaya yang inovatif secara
sistematik, holistik, integratif dan spasial. Program-program nasional dan daerah juga perlu dirancang
untuk menyasar akar permasalahan kemiskinan dan kantong-kantong kemiskinan secara fokus dan
tepat. Pemikiran dan rancangan program yang ‘out of the box’ untuk dapat mengurai bottleneck dalam
permasalahan kemiskinan serta kerjasama pemerintah pusat dan daerah perlu didorong untuk menjamin
percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang lebih efektif.
<br/><br/>
UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menegaskan bahwa
penguatan partisipasi masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah
dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang berpihak
pada masyarakat miskin. Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut Bappenas telah berupaya
mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah
termasuk diantaranya melalui program Pro-poor Planning, Budgeting dan Monitoring (P3BM) dan SIMPADU
(Sistem Informasi Terpadu). Melalui P3BM telah dibangun program peningkatan kapasitas pemerintah
daerah agar dapat memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran agar dapat lebih berpihak
kepada kebutuhan masyarakat miskin. Sementara itu, melalui SIMPADU diharapkan peningkatan peran
pemerintah daerah untuk dapat mengelola data dan memonitor program-program kemiskinan secara
cepat dan dinamis menggunakan aplikasi berbasis web. Inovasi-inovasi ini ditujukan untuk mendukung
pemerintah daerah selaku aktor kunci dalam pembangunan dan percepatan pengurangan kemiskinan
daerah, terutama melalui perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan, penganggaran, monitoring
dan evaluasi program yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.
<br/><br/>
Hal ini sejalan dengan perkembangan terkini dengan memanfaatkan sistem dan aplikasi untuk
mengumpulkan berbagai data secara optimal. Salah satu pemanfaatannya adalah sebagai input bagi
perumusan kebijakan program dan pengambilan keputusan pemerintah. Kebutuhan akan data dan
penggunaannya sudah disadari dan diidentifikasi dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menyebutkan
khususnya dalam rangka pelaksanaan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya
saing melalui terwujudnya pengendalian penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan
sasaran persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran,
dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan
kemiskinan.
<br/><br/>
Dalam rangka pelaksanaan strategi program secara holistik, tematik, integratif dan spasial maka pada
tahun 2016 telah dikembangkan sistem yang mendukung pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran,
Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu bernama SEPAKAT. Analisis yang dihasilkan
dari SEPAKAT dapat dirancang untuk proses perencanaan dan penganggaran daerah berbasis bukti
dan data sehingga perumusan program kemiskinan menyasar kantong-kantong kemiskinan secara
tepat sasaran. Selain untuk memperkaya diagnosa analisis kemiskinan serta perumusan prioritisasi
program kemiskinan, Bappenas juga membangun kerjasama dengan Sistem Sub-National Poverty
Assessment (SNAPA) yang dikembangkan Bank Dunia dengan tujuan untuk memberdayakan pemerintah
daerah menganalisis kemiskinan dan meningkatkan inovasi dalam pembuatan kebijakan pengentasan
kemiskinan berbasis bukti di tingkat daerah.
<br/><br/>
Integrasi sistem ini diharapkan juga dapat menghasilkan suatu instrumen yang secara sistematis dapat
menyempurnakan basis data dan analisis kemiskinan untuk proses perencanaan dan penganggaran
yang pro-poor, penguatan proses monitoring dan evaluasi yang terukur melalui peningkatan kapasitas
aparatur dan peran kelembagaan yang menangani pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
dan perlindungan sosial di daerah.
<br/>
==TUJUAN==
Tujuan dari hasil pengajaran modul Pengantar SEPAKAT ini, diantaranya adalah:
# Memperoleh informasi terkait kondisi kemiskinan di Indonesia dan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan Nasional.
# Memiliki pemahaman menyeluruh terkait perannya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
# Memiliki pengetahuan pentingnya memanfaatkan data dalam merumuskan kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan.
# Memiliki perubahan paradigma dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.
# Memahami pentingnya konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program-program terkait kemiskinan.

==MANFAAT==
Manfaat yang diharapkan melalui modul ini adalah pemahaman menyeluruh bagi peserta terkait
permasalahan kemiskinan terkini penyusunan perencanaan, penganggaran yang berbasiskan data dan
analisis menggunakan SEPAKAT.

</div>

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB V PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI

2025-10-09T09:13:04Z

Admin.Sepakat: Created page with "<div class="hidden-toc-number"> <div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div> =BAB V PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI= ==5.1 Kerangka Monitoring Evaluasi dan Pembelajaran== <div class="lower-alpha"> # Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terbagi menjadi 3 bagian yaitu monev melalui sistem, monev program, dan kegiatan lapangan. # Pelaksanaan monitoring dan evaluasi memperhatikan isu gender..."

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

=BAB V PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI=
==5.1 Kerangka Monitoring Evaluasi dan Pembelajaran==
<div class="lower-alpha">
# Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terbagi menjadi 3 bagian yaitu monev melalui sistem, monev program, dan kegiatan lapangan.
# Pelaksanaan monitoring dan evaluasi memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya. Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin/berkala atau sesuai dengan kebutuhan (tematik).
# Kegiatan monitoring dilakukan setiap bulan dan evaluasi dilakukan setiap triwulan untuk melihat efektifitas pelaksanaan program.
# Pelaksanaan monitoring evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala oleh tim lintas Kementerian/Lembaga dan Kementerian/Lembaga penanggungjawab program.
# Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pusat dan Daerah bersama melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap program regular yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terhadap:
## Proses registrasi atau pembukaan rekening penerima manfaat untuk program-program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
## Proses distribusi Kartu Kepesertaan Program kepada penerima manfaat.
## Proses penggantian penerima manfaat program.
## Realisasi penyaluran dana program dari Bank Penyalur ke rekening penerima manfaat.
## Kepatuhan penerima manfaat dalam memanfaatkan program bantuan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku.
## Efektifitas pemberian pelatihan terhadap kemampuan pengelolaan usaha.
## Efektivitas pelaksaan kerjasama dengan pihak non pemerintah (universitas/perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat) dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi
## Kinerja infrastruktur teknologi perbankan seperti mesin EDC (''electronic data capture''), kekuatan sinyal, ketersediaan jaringan, dan alat penunjang lainnya.
## Kinerja SDM pelaksana dan pendamping program.
## Efektivitas pengelolaan dan penanganan pengaduan.
## Efektivitas penyampaian informasi, sosialisasi, dan edukasi.
## Kejadian ''inclusion'' dan ''exclusion error'' kepesertaan bantuan sosial yang dideteksi melalui pemadanan data dan ''ground checking''.
## Sensitivitas dan keterjangkauan program bagi kelompok miskin ekstrem serta kelompok rentan.
## Efektivitas program dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dilihat secara umum dari perubahan tingkat kesejahteraan dan secara khusus dari peningkatan aspek ketahanan.
# Tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu untuk perbaikan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program percepatan.

== 5.2 Indikator Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem ==
::Alur pelaksanaan monev terdiri dari tim monev tingkat pusat dan tim monev tingkat daerah, dengan peran dan fungsi sebagai berikut:

<div class="lower-alpha">
# Tim Monev Pusat<br/>Tim Monev Pusat berperan dalam melaksanakan kompilasi data dan analisis permasalahan berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi tiap K/L dan tim Monev Daerah secara berkala pada setiap bulan dan triwulanan baik melalui sistem maupun kegiatan lapangan. <br/><br />Hasil kompilasi dan analisis didiskusikan untuk memutakhirkan ''dashboard'' bersama, membuat laporan pelaksanaan, dan serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dilaporkan kepada Wakil Presiden dan disampaikan ke seluruh K/L terkait dan Daerah. Tim Monev Pusat juga bertugas menyiapkan laporan penghapusan kemiskinan ekstrem Wakil Presiden kepada Presiden, DPR, dan masyarakat.<br/>Tim Monev Pusat terdiri dari keseluruhan Tim Pelaksana Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai koordinator perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi.
# Tim Monev Daerah<br>Tim Monev Daerah berperan dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program penghapusan kemiskinan ekstrem daerah secara rutin per triwulan dan tahunan baik melalui sistem maupun kegiatan lapangan.<br/><br/>Tim Monev Daerah melaksanakan tugasnya dengan mengumpulkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, termasuk indikator bersama yang disepakati sebagai bagian dari ''dashboard''. <br/>Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi daerah dilaporkan kepada Pimpinan Daerah dan ditembuskan ke Tim Monev Pusat untuk memutakhirkan informasi ''dashboard''. Tim Monev Daerah adalah TKPK provinsi/kabupaten/kota dan melibatkan Puskesos-SLRT.
</div>

== 5.3 Skema dan Kriteria Graduasi ==
=== 5.3.1 Pelaksanaan Melalui Sistem Terintegrasi ===
<div class="lower-alpha">
# Pelaksanaan monitoring evaluasi, berfungsi sebagai pengendalian internal dan akuntabilitas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Monitoring dan evaluasi melalui sistem menjadi langkah paling awal untuk memastikan sejauh mana program kemiskinan ekstrem pusat dan daerah telah dilaksanakan dan menjangkau masyarakat.
# Monitoring dan evaluasi meliputi kegiatan pengumpulan dan analisis data yang berkesinambungan bagi penyelenggaraan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk memperoleh informasi kemajuan kegiatan, hasil yang didapatkan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Data dan informasi yang diperoleh dari monitoring akan digunakan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan program.
# Kegiatan monitoring dan evaluasi melalui sistem dilakukan dengan ''dashboard'' yang menyajikan indikator capaian program melalui gambaran atau visualisasi data. ''Dashboard'' ini dapat diakses oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak lain yang memerlukan.
# ''''''Dashboard'' monitoring dan evaluasi terintegrasi dengan sistem eksisting, diantaranya melalui SEPAKAT. Berbagai sumber data digunakan dalam monitoring dan evaluasi, diantaranya data sekunder, seperti halnya SUSENAS dan Registrasi Sosial Ekonomi, serta data program yang dapat berasal dari K/L dan daerah. Data kualitatif dapat dikumpulkan dan disajikan ringkasannya untuk menambah kedalaman informasi.
# Pengembangan ''dashboard'' terintegrasi monitoring dan evaluasi program memerlukan beberapa prasyarat:
## Kesepakatan program yang akan dipantau dan dievaluasi bersama.
## Kesepakatan indikator yang akan dipakai sebagai alat identifikasi capaian dan keberhasilan program. Indikator bersama yang terstandar dan dapat dibandingkan antar program di pusat dan daerah menjadi prioritas utama.
## Komitmen pengumpulan dan berbagi pakai data dengan format terstandar oleh K/L dan daerah secara berkala.
## Komitmen pengelolaan dan pemanfaatan ''dashboard'' bersama untuk keperluan pelaporan dan publikasi secara rutin dan formal.
</div>
=== 5.3.2 Pelaksanaan Melalui Kegiatan Lapangan ===
<div class="lower-alpha">
# Monitoring dan evaluasi lapangan dilakukan untuk mengkonfirmasi dan mendalami hasil monev melalui sistem, serta mengidentifikasi permasalahan baru yang sulit dideteksi tanpa penelusuran langsung di lapangan, sehingga dapat dicari upaya penyelesaian dari masalah tersebut.
# Monitoring dan evaluasi lapangan berupa kegiatan uji petik (''spotcheck'') dilakukan secara rutin dan berkala oleh pengelola program agar hasil pemantauan dapat dipergunakan secara menyeluruh dan efektif sebagai masukan pengendalian pelaksanaan program dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan program di berbagai tingkat (mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat).
# Monitoring dan evaluasi dapat pula dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya.
# Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang, sampai ke KPM bila diperlukan.
# Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
# Monitoring dan evaluasi lapangan untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran sebagai panduan.
# Hasil monitoring dan evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada Tim Monev Daerah dan Pusat sebagai penanggung jawab monev program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
</div>

==5.4 Alur dan Jadwal Pelaporan Monitoring Evaluasi melalui Dashboard ==
<div class="lower-alpha">
# Dinamika pergerakan kesejahteraan individu dan rumah tangga terutama yang masuk klasifikasi miskin ekstrem harus terpantau setiap tahun dari pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi yang akan dilakukan secara reguler dan serentak setiap tahun. 
# Analisis dinamika pergerakan kesejahteraan penerima manfaat dapat mencakup analisis akurasi sasaran beberapa program utama penghapusan kemiskinan ekstrem. 
# Untuk mendukung evaluasi, pemutakhiran dilakukan terutamanya pada beberapa variabel kunci data Registrasi Sosial Ekonomi yang digunakan pada proses pemeringkatan rumah tangga. 
# Pelaksanaan pemutakhiran data untuk evaluasi melibatkan sumber daya manusia di lapangan, antara lain pendamping maupun aparat desa, termasuk di dalamnya perangkat DMD/K. Alur pelaksanaan pengumpulan data evaluasi sama dengan alur pemutakhiran data secara rutin yang tergambar dalam diagram alur pemutakhiran Registrasi Sosial Ekonomi pada Bab 4b. 
# Selain variabel sosial ekonomi yang tersedia dalam data Registrasi Sosial Ekonomi, diperlukan penilaian mengenai ketahanan ekonomi rumah tangga untuk memperkirakan kesinambungan ekonomi rumah tangga dalam jangka menengah-panjang dan kerentanan jika terjadi guncangan bencana/ekonomi. 
# Informasi terkait dengan penilaian ketahanan ekonomi rumah tangga juga berfungsi sebagai informasi tambahan untuk menjembatani intervensi program-program penghidupan berkelanjutan (''sustainable livelihood'').
# Hasil pergerakan kesejahteraan ini akan dianalisis menggunakan batasan kerentanan dan pemetaan target penerima program-program perlindungan sosial di setiap tingkat kesejahteraan dari seluruh Kementerian/Lembaga baik di pusat dan daerah. Dengan demikian dapat diketahui perubahan status kesejahteraan maupun graduasi penerima manfaat dari kategori kerentanan dan program tertentu. 
# Perubahan status kesejahteraan dapat mengindikasikan perubahan eligibilitas untuk mendapatkan program tertentu (graduasi) dan digunakan sebagai dasar penargetan ulang.
# Namun, jika perubahan status kesejahteraan penerima manfaat masih berada pada rentang eligibilitas program tersebut, maka graduasi program belum terjadi. Individu dan rumah tangga yang berhasil graduasi dari miskin ekstrem, kemungkinan masih berhak mendapatkan program-program perlindungan sosial sesuai dengan kondisi peringkat kesejahteraan terbaru di tahun berikutnya.
# Evaluasi status kesejahteraan dilaksanakan terpusat oleh Tim Pelaksana Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
</div>

== 5.5 Evaluasi Dampak dan Status Kesejahteraan ==
<div class="lower-alpha">
# Pengaduan dapat dilaporkan melalui tatap muka kepada pelaksana di lapangan dengan menghubungi:
## Tenaga Pelaksana Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
## Tim Koordinasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
## Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat maupun Daerah
## Sekretariat Bersama Puskesos SLRT di kabupaten/kota atau Puskesos di desa/kelurahan.
# Pengaduan dikelola menggunakan sistem LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat). Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran SMS dan ''website''. Pengaduan melalui SMS dikirim ke nomor 1708 dan untuk website melalui <nowiki>www.lapor.go.id</nowiki>. Agar pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti secara tuntas maka harus memperhatikan hal-hal berikut:
## Bagi masyarakat yang merupakan penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem harus mencantumkan nomor KKS pada isi aduan yang disampaikan, baik melalui saluran SMS, Web, dan Tatap Muka.
## Pencantuman lokasi yang rinci dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa/kelurahan.
# Merujuk butir 1 di atas, pengaduan yang berasal dari tatap muka baik yang sudah atau yang belum ditindaklanjuti harus dimasukkan ke dalam sistem LAPOR! oleh administrator pengelolaan pengaduan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
# Pengelolaan pengaduan melibatkan K/L terkait di tingkat Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan pihak terlibat lainnya.
# Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung jawab menyusun Pedoman Khusus Pengelolaan Pengaduan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan pengaduan, termasuk pelatihan-pelatihan bagi pengelola pengaduan dan administrator pengelola pengaduan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
# Pengelola pengaduan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
# Setiap K/L terkait, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan pihak terlibat lainnya diwajibkan menunjuk tenaga administrator sebagai pengelola pengaduan.
# Untuk dapat melakukan pengelolaan pengaduan setiap administrator pada K/L terkait, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan pihak terlibat lainnya wajib memiliki akun admin LAPOR!.
# Akun admin LAPOR! disampaikan oleh Kemendagri kepada para administrator pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), serta pihak terlibat lainnya.
# Hal-hal lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan diatur di dalam Pedoman Khusus Pengelolaan Pengaduan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan/atau SE Menteri Dalam Negeri.
# Skema pengaduan dapat dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah pelaksana program.

== 5.6 Graduasi Program==
<div class="lower-alpha">
# Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memastikan berjalannya mekanisme graduasi bagi penerima manfaat sesuai dengan kriteria dan jangka waktu program yang telah ditentukan.
# Kementerian/Lembaga mengeluarkan mekanisme graduasi penerima target yang terintegrasi dengan program lain.
# Kementerian/Lembaga melakukan terminasi terhadap penerima program yang telah lulus dari kemiskinan berdasarkan pemutakhiran data penerima program dan/atau usulan daerah.
# Untuk mengidentifikasi graduasi program setiap penduduk miskin ekstrem, dapat menggunakan hasil pendataan Registrasi Sosial Ekonomi. Selanjutnya, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya dengan melakukan asesmen lapangan mempergunakan indikator tambaha, seperti perubahan prilaku, pemenuhan nutrisi, hingga ketahanan ekonomi keluarga.
# Pemerintah daerah dapat melakukan proses identifikasi mempergunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan, untuk daerah yang sudah memiliki data Registrasi Sosial Ekonomi.
# Mekanisme khusus terkait graduasi program dapat ditentukan oleh Kementerian/Lembaga pengampu program, selaras dengan strategi yang dilakukan dalam pedoman umum ini.

== 5.7 Pelaporan==
::Tim Monev menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi secara rutin kepada Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan meliputi laporan bulanan, triwulan, atau per semester.

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM

2025-10-09T09:12:51Z

Admin.Sepakat: Created page with "<div class="hidden-toc-number"> <div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div> =BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM= ==4.1 Struktur dan Prinsip Koordinasi== Di Tingkat Pusat, struktur dan Prinsip koordinasi sebagai berikut: # Wakil Presiden RI berperan sebagai ketua/penanggungjawab percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. # Di bawah ketua/penanggungjawab terdapat Koordinator Perencanaan dan Penganggaran, Koordinator Pelaksanaan Kewi..."

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

=BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM=
==4.1 Struktur dan Prinsip Koordinasi==
Di Tingkat Pusat, struktur dan Prinsip koordinasi sebagai berikut:
# Wakil Presiden RI berperan sebagai ketua/penanggungjawab percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Di bawah ketua/penanggungjawab terdapat Koordinator Perencanaan dan Penganggaran, Koordinator Pelaksanaan Kewilayahan, dan Koordinator Program Tematik. (Gambar 4.1)
# Struktur koordinasi dan kelembagaan mengikuti pendekatan lintas sektor vertikal, horizontal dan pendekatan wilayah.
# Pelaksanaan konvergensi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengikuti prinsip Spasial, Integratif, Holistik, dan Tematik (sektoral).
# Koordinasi tiga koordinator dilakukan pada awal perencanaan dan penganggaran untuk memastikan Prinsip Spasial dan Tematik.
# Koordinator perencanaan dan penganggaran memastikan struktur program dan kegiatan K/L terkait mempunyai agenda penurunan kemiskinan ekstrem,
# Intervensi dilakukan diawali dengan identifikasi permasalahan kemiskinan, potensi ekonomi, dan kantong-kantong kemiskinan utama di lokasi prioritas.
# Koordinator tematik memastikan intervensi setiap sektor yang dibutuhkan untuk setiap sektor kantong kemiskinan.
# Koordinator tematik penurunan beban pengeluaran memastikan semua penduduk miskin ekstrem mendapatkan bantuan sosial.
# Koordinator tematik peningkatan pendapatan memastikan pengembangan kewirausahaan dan keterampilan konsisten dengan potensi ekonomi wilayah.
# Koordinator wilayah mengeluarkan Surat Edaran dan/atau instrumen lain untuk memastikan daerah melaksanakan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan.
# Koordinator tematik memastikan dan mendorong pendataan, verifikasi, dan validasi data kependudukan serta penerbitan seluruh dokumen kependudukan masyarakat miskin ekstrem, termasuk yang masuk ke dalam kategori penduduk rentan administrasi kependudukan.

<div style="color:red;font-size:1.1em;">Proses Koordinasi</div>
<div class="lower-decimal-alpha">
# Pemerintah pusat menetapkan target tingkat kemiskinan ekstrem, jumlah penurunan penduduk ekstrem, dan wilayah lokasi prioritas.
# Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (koordinator) melakukan koordinasi strategi penurunan beban pengeluaran.
# Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi penurunan beban pengeluaran: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Sosial; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Kementerian Ketenagakerjaan.
# Kementerian/Lembaga tersebut akan menyalurkan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya bagi masyarakat miskin ekstrem yang sudah teridentifikasi bersama melalui basis data Registrasi Sosial Ekonomi atau data lainnya memuat status sosial ekonomi berdasarkan nama dan berdasarkan alamat.
# Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (koordinator) melakukan koordinasi pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan.<div class="lower-alpha">
## Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi peningkatan pendapatan: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
## Kementerian/Lembaga tersebut melakukan pemetaan potensi, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi serta memperluas akses terhadap pekerjaan serta pelatihan peningkatan keterampilan dan keahlian kepada masyarakat miskin ekstrem.
# Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (koordinator) melakukan koordinasi pelaksanaan strategi pengurangan kantong kemiskinan. <div class="lower-alpha">
## Kementerian/Lembaga anggota dalam strategi pengurangan kantong kemiskinan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Kesehatan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Tentara Nasional Indonesia; dan Kepolisian RI.
# Kementerian/Lembaga terkait dapat melaporkan perkembangan secara berkala setiap bulan atau lebih cepat apabila diperlukan.
# Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan memastikan integrasi perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terkonsolidasi.
# Kementerian Dalam Negeri berperan memetakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, mendampingi, dan memastikan kesiapan dan dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
# Kementerian Desa PDTT berperan memetakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, mendampingi, dan memastikan kesiapan dan dukungan pemerintah desa.
# Kementerian/Lembaga terkait memastikan pelaksanaan dan percepatan intervensi program yang akan dilakukan berdasarkan lokus yang sudah ditetapkan.<br/>[[Image:Gambar_4.1_Struktur_Kelembagaan.PNG|Struktur Kelembagaan]]
# Koordinasi kemiskinan di daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
# Gubernur dan Bupati/Wali Kota memastikan koordinasi perencanaan dan penganggaran, penyusunan regulasi, sosialisasi, monitoring evaluasi, untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem daerah hingga tingkat desa/kelurahan yang konvergen dengan pemerintah pusat.
# Koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di desa/kelurahan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan aparatur desa, pendamping desa dan program, Puskesos, kader masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lain seperti organisasi penyandang disabilitas.
# Konvergensi Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan dengan struktur dan Prinsip koordinasi sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menjadi koordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait; perguruan tinggi; masyarakat; organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, ''corporate social responsibility'' (CSR); dan mitra lainnya.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melakukan koordinasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem sehingga pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menjembatani koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPD dan lintas kementerian termasuk kepada pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota memastikan ketersediaan anggaran program penghapusan kemiskinan ekstrem dan memastikan program tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melalui koordinasi tersebut menghasilkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang memuat wilayah prioritas dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menerjemahkan RPKD menjadi Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun berjalan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, yang memuat analisa kondisi wilayah, analisa penyebab kemiskinan, kebutuhan program intervensi, dan indikator capaian.
## TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota bekerjasama dengan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari RPJMD memuat profil kemiskinan penduduk, sehingga intervensi dapat tepat sasaran dan tepat guna.
## Dalam melaksanakan RAT dan melakukan koordinasi pelaksanaan program di lapangan, Pemerintah Daerah menggunakan sistem rujukan program di tingkat kabupaten dan desa.
## Pemerintah daerah dalam menyusun RKPD dan RAT dapat mempergunakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) dan Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMPEL).
## Pemerintah daerah mengoptimalkan Puskesos atau institusi lain di daerah yang berkoordinasi dengan TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota untuk pusat layanan sosial dan penanganan keluhan lintas sektor.
## Pemerintah Desa menerjemahkan RAT Kabupaten/Kota di tingkat desa dan menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis bukti mempergunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan untuk membantu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai dengan panduan yang ditetapkan.
</div>

{| class="prettytable"
|+ Tabel 4. 1 Pokok Peran dan Tugas Kementerian/Lembaga dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
|-
! NO !! K/L !! Peran dan Tugas
|-
| 1 || Kementerian Dalam Negeri ||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan ketersediaan anggaran dan pendampingan untuk keberlanjutan integrasi kemiskinan ekstrem berbasis wilayah dalam RKPD dan APBD.
# Mendorong perbaikan peran TKPKD untuk koordinasi pelaksanaan di tingkat daerah.
# Menyediakan Surat Edaran ke daerah tentang pedoman umum penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah disusun.
# Penyelarasan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk mendukung pengalokasian anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
# Mendorong pemda melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai prinsip keperantaraan & kemitraan, melalui: pemberdayaan koperasi, kolaborasi swasta, membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
# Mendorong pemda untuk berkolaborasi dengan industri dalam menyalurkan tenaga kerja muda.
# Mendorong pemda untuk mendirikan dan memperkuat pusat kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota hingga desa/kelurahan.
# Mendorong pemda memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat untuk memenuhi SPM pelayanan dasar dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
</div>
|-
|2||Kementerian Desa dan PDTT||
<div class="lower-alpha">
# Menyesuaikan pedoman umum dan regulasi Dana Desa setiap tahun untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, tidak hanya BLT-DD.
# Memastikan ketersediaan anggaran dan pendampingan untuk keberlanjutan integrasi kemiskinan ekstrem berbasis wilayah dalam RKPDes dan APBDes di desa prioritas.
# Membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama di desa prioritas.
# Mendorong pemerintah desa untuk mendirikan dan memperkuat pusat kesejahteraan sosial di desa.
# Mendorong pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai prinsip keperantaraan & kemitraan, antara lain: pemberdayaan koperasi, kolaborasi swasta, bersama KemKUKM membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
# Menyediakan Surat Edaran ke pemerintah desa untuk penyampaian pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah disusun.
# Mendorong pemerintah desa memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat untuk memenuhi SPM pelayanan dasar dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
# Memastikan ketersediaan anggaran keberlanjutan intervensi kemiskinan ekstrem dalam RKPDes dan APBDes.
</div>
|-
|3||Kemenko Bidang PMK||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan konsep kemiskinan ekstrem dijalankan oleh K/L di bawah Koordinasi Kemenko Bidang PMK.
# Mengawal program penurunan beban pengeluaran masyarakat dan program meminimalkan kantong kemiskinan.
# Mendorong proses integrasi subsidi energi (listrik dan gas) dengan program sembako.
# Koordinasi pengawalan, monitoring & evaluasi bersama Bappenas dan TNP2K.
</div>
|-
|4||Kemenko Bidang Perekonomian||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan konsep kemiskinan ekstrem dijalankan oleh K/L di bawah Koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian.
# Mengawal program peningkatan pendapatan masyarakat.
# Integrasi program – program pemberdayaan ekonomi.
# Koordinasi pengawalan, monitoring & evaluasi bersama Bappenas dan TNP2K.
</div>
|-
|5||Bappenas/ Kementerian PPN||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan pelaksanaan integrasi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan perencanaan.
# Memastikan pelaksanaan integrasi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan perencanaan.
# Mengembangkan modul peningkatan kapasitas pemda dalam perencanaan berbasis bukti dan integrasi program bersama Kemendagri.
# Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemda terkait rencana pelaksanaan program kemiskinan ekstrem.
# Memperkuat pelaksanaan kolaborasi dengan swasta, NGO, BUMN dan Kementerian/Lembaga dalam pengembangan konsep pemberdayaan ekonomi dan sosial.
# Memastikan perencanaan & penganggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam RKP dan RPJMN periode berikutnya.
# Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian Keuangan, BPS dan Kemendagri.
</div>
|-
|6||Kementerian Keuangan||
<div class="lower-alpha">
# Mendorong penyesuaian regulasi penggunaan dana desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Integrasi perencanaan dan penganggaran penghapusan kemiskinan ekstrem bersama Bappenas.
# Mempersiapkan skema insentif bagi pemerintah daerah terkait pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
</div>
|-
|7||Kementerian Sosial||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan penduduk miskin ekstrem sebanyak 10 juta jiwa (termasuk anak diluar sekolah, lanjut usia dan penyandang disabilitas) mendapatkan Program Sembako, PKH, PBI JKN, dan PIP.
# Mengintegrasikan program subsidi LPG dan listrik kedalam program Sembako bersama Kemenko PMK.
# Membangun dan memperkuat Puskesos di kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
# Memberikan rekomendasi daftar penerima bantuan sosial untuk program perbaikan rumah tidak layak huni kepada Kementerian PUPR dan program pemberdayaan ekonomi kepada Kementerian Koperasi & UKM.
# Mendorong Pusat Sentra Kreasi Atensi (SKA) di balai bekerjasama dengan PLUT.
# Memastikan rumah tangga menggunakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar dan usaha (tidak menjadikan bansos sebagai jaminan hutang).
</div>
|-
|8||Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan||
<div class="lower-alpha">
# Memastikan data dan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) terintegrasi dengan bansos lainnya.
# Memastikan anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem untuk memperoleh PIP.
# Melakukan penjangkauan anak tidak sekolah.
# Mendorong Pemda untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan di kantong kemiskinan.
</div>
|-
|9||Kementerian Koperasi & UKM||
<div class="lower-alpha">
# Memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, pendampingan dan pelatihan.
# Memperluas jangkauan PLUT di daerah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Memastikan ketersediaan database UMKM yang terintegrasi dengan data penduduk miskin ekstrem/regsosek.
# Memastikan kerjasama praktik kemitraan pasar bagi pelaku UMKM bersama Kementerian Sosial.
</div>
|-
|10||Badan Pusat Statistik||
<div class="lower-alpha">
# Melakukan impact evaluation dampak program penghapusan kemiskinan ekstrem (Mini Susenas).
</div>
|}

== 4.2 Kelembagaan Pelaksana==
# Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan data berdasarkan nama dan alamat yang dikelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam penentuan target sasaran intervensi program dan kegiatan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi, Pendataan Keluarga (PK) BKKBN atau basis data lainnya.
# Basis data yang digunakan dengan syarat:<div class="lower-alpha">
## telah dimutakhirkan setidaknya satu tahun terakhir;
## telah dipadu padan dengan data Dukcapil (basis NIK);
## telah diperingkatkan sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang disetujui melalui proses musdes/ muskel di tingkat desa/kelurahan; dan
## telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
# Pemerintah mengembangkan Registrasi Sosial Ekonomi yang digunakan untuk seluruh sektor.
# Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi diperluas di 250 kabupaten/kota untuk mendukung integrasi program yang lebih holistik.
# Perluasan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten/ kota pada periode 2023-2024. Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk penyediaan data tersebut. <table class="prettytable"><caption>Tabel 4. 2 Peran Kementerian/Lembaga dalam Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi</caption><tbody><tr><th>No </th><th>K/L </th><th>Peran dan Tugas</th></tr><tr><td>1 </td><td>Kementerian Dalam Negeri </td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Pelatihan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi hingga desa/kelurahan untuk mendukung perencanaan berbasis bukti, bersama Bappenas, Kemendesa PDTT, dan BPS.</li><li>Mendorong Pemda melaksanakan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi dan perencanaan berpihak.</li><li>Membantu BPS dalam memperbaiki DTKS dan perluasan Registrasi Sosial Ekonomi.</li><li>Mendorong pengalokasian dana kelurahan setiap tahun minimal 30 juta/tahun untuk pemutakhiran dan pengelolaan Registrasi Sosial Ekonomi.</li></ol></div></td></tr><tr><td>2</td><td>Kementerian Desa dan PDTT</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Memastikan alokasi Dana Desa untuk pemutakhiran dan pengelolaan data Registrasi Sosial Ekonomi tahunan, minimal 20 juta/tahun.</li><li>Rekrutmen dan mobilisasi pendamping untuk mendukung perencanaan berbasis bukti bersama Kemendagri, BPS dan Bappenas.</li><li>Meningkatkan kapasitas desa bersama Bappenas, BPS, serta Kemdagri untuk konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem.</li><li>Mendorong desa melaksanakan pemutakhiran Registrasi Sosial Ekonomi dan perencanaan berpihak.</li></ol></div></td></tr><tr><td>3</td><td>Bappenas/ Kementerian PPN</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Mengkoordinasikan Sekretariat Nasional Registrasi Sosial Ekonomi. </li><li>Mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pemda untuk konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem.</li><li>Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian Keuangan, BPS dan Kemendagri.</li></ol></div></td></tr><tr><td>4</td><td>Kementerian Keuangan</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Penganggaran untuk perluasan Registrasi Sosial-Ekonomi dan program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. </li><li>Penyediaan anggaran untuk insentif daerah dalam pemutakhiran data, melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.</li><li>Memastikan pengembangan transformasi data Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian PPN/Bappenas, BPS dan Kemendagri.</li></ol></div></td></tr><tr><td>5</td><td>Kemenko Bidang PMK & Kemenko Bidang Perekonomian</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Koordinasi dan pengawalan konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem. </li><li>Monitoring dan evaluasi secara berkala bersama Bappenas dan TNP2K.</li></ol></div></td></tr><tr><td>6</td><td>Badan Pusat Statistik</td><td><div class="lower-alpha"><ol><li>Memperbaiki DTKS bersama Dukcapil.</li><li>Mempersiapkan pelatih pendataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</li><li>Melakukan pendataan Registrasi Sosial-Ekonomi.</li><li>Menyusun model dan pemeringkatan bersama Bappenas dan TNP2K.</li><li>Memastikan pengembangan transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri.</li></ol></div></td></tr></tbody></table>
# Kementerian/Lembaga melakukan pemetaan penduduk ekstrem dilakukan melalui SEPAKAT-SIMPEL.
# Pemerintah Pusat menggunakan data dengan pemeringkatan sebagai rujukan untuk menentukan:<div class="lower-alpha">
## Penduduk miskin ekstrem yang layak mendapatkan bantuan tetapi belum mendapatkan program bantuan ''(exclusion error) ''sehingga penduduk tersebut dapat diusulkan masuk ke dalam DTKS agar memperoleh bantuan.
## Penduduk yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan karena sudah meningkat kesejahteraannya (graduasi) tetapi saat ini masih mendapatkan bantuan ''(inclusion error)'' sehingga penduduk tersebut dapat diusulkan untuk tidak lagi memperoleh bantuan sesuai dengan mekanisme program di setiap Kementerian/Lembaga.
## Memetakan penduduk dan intervensi program yang dibutuhkan untuk menjembatani komplementaritas program antar-Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
# Mekanisme penentuan penduduk miskin ekstrem menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi atau data lainnya yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
## Melakukan pemutakhiran kondisi sosial-ekonomi penduduk.
## Melakukan pemeringkatan status kesejahteraan menggunakan kondisi rumah, asset, pekerjaan, Pendidikan, dan profil ART dengan pendekatan PMT.
## Mengidentifikasi penentuan batas kesejahteraan menjadi ekstrem, miskin, rentan, menuju menengah, dst.
## Melakukan penetapan status kesejahteraan melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan.
## Menetapkan penduduk miskin ekstrem. [[Image:Alur_Penentuan_Penduduk_Miskin.PNG|Alur Penentuan Penduduk Miskin]] <br/>*penentuan miskin ekstrem berdasar pada acuan USD$1 PPP dari BPS sebesar Rp6.284,8 per Maret tahun 2021.<br/>[[Image:Persandingan_Tingkat_Kesejahteraan_Penduduk.PNG|Persandingan Peringkat Desil Penduduk]]
# Penargetan program Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan mengikuti mekanisme sebagai berikut: <div class="lower-alpha">
## Identifikasi program bantuan yang diterima oleh setiap keluarga/ individu miskin ekstrem.
## Menambahkan program daerah kepada keluarga/individu kelompok miskin ekstrem penerima program pusat, apabila belum memperoleh bantuan yang mencukupi.
## Menargetkan keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang terdapat di dalam basis data daerah tetapi belum menerima program pusat.
## Menargetkan keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang belum terdapat di dalam basis data daerah dan belum menerima program pusat.
## Dalam hal Pemerintah Daerah mengidentifikasi keluarga/individu kelompok miskin ekstrem yang belum terdapat di dalam basis data, pemerintah daerah mengusulkan keluarga/individu tersebut masuk ke dalam basis data.
# Pemerintah Daerah memperhatikan dan merujukan kebijakan dan program Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
# Penargetan program daerah konsisten dan bersifat komplementer terhadap penargetan program pusat.

<span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Data</span>
# Pemerintah Daerah Provinsi<div class="lower-alpha">
## Pemerintah Provinsi mengelola data kemiskinan dengan cakupan daerah Provinsi yang bersumber dari hasil pengumpulan, verifikasi, dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
## Pemerintah Provinsi menggunakan data hasil identifikasi (pemeringkatan) status kesejahteraan yang telah dilakukan di tingkat pusat maupun di kabupaten/kota sebagai data sasaran program.
# Pemerintah Kabupaten/Kota<div class="lower-alpha">
## Pemerintah kabupaten/kota mengelola data yang mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi data penduduk miskin ekstrem tingkat kabupaten/kota.
## Pemerintah kabupaten/kota melakukan peningkatan kapasitas para pelaksana pendataan dalam proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem di tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan.
## Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi dan mengalokasikan APBD untuk proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem.
## Pemerintah kabupaten/kota menginstruksikan pengalokasian anggaran dana desa atau dana kelurahan untuk mendukung proses pengelolaan data penduduk miskin ekstrem di tingkat desa/kelurahan.
# Pemerintah Desa/Kelurahan<div class="lower-alpha">
## Pemerintah desa/kelurahan mengelola data yang mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi data melalui musyawarah desa/musyawarah kelurahan dengan melibatkan perangkat desa, pilar sosial, tokoh masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan pihak terkait lainnya.
## Pemerintah desa/kelurahan mengoptimalkan sistem pendataan dan analisis data yang sudah tersedia.
## Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan pengawasan dengan mengaktifkan mekanisme sistem pengaduan yang melibatkan aparatur desa, ketua RT/RW, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.
## Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan musdes/muskel untuk penyempurnaan ketepatan sasaran program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan aparatur desa/kelurahan, ketua RT/RW, organisasi penyandang disabilitas, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.
</div>

==4.3 Data dan Identifikasi Penduduk Miskin Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# <span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Spesifikasi Penargetan Program</span><div class="lower-decimal">
## <u>Sasaran Target Program</u><br />Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan indikator dan kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan, sesuai dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
### <u>Program Menurunkan Beban Pengeluaran</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan kriteria penerima dengan mengutamakan masyarakat miskin ekstrem.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dalam seluruh program pengurangan beban pengeluaran sesuai dengan kriteria program. Sebagai contoh: Masyarakat miskin ekstrem menerima kombinasi Program Sembako, PKH, PBI-JKN Kesehatan, PIP, Subsidi LPG 3 Kg, dan Subsidi Listrik secara bersamaan.
#### Kementerian Koordinator Bidang PMK mengkoordinasikan proses integrasi program dalam rangka menurunkan beban pengeluaran.
#### Pelaksanaan program untuk penurunan beban pengeluaran diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem yang ada pada desil 1-3, berdasarkan basis data penargetan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan progam peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan.
### <u>Program Meningkatkan Pendapatan</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menentukan kriteria dan jumlah target penerima program peningkatan pendapatan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan asesmen dan kesiapan penerima program untuk memperoleh: (1) Akses terhadap Pekerjaan/Pendapatan; (2) Peningkatan produktivitas SDM melalui peningkatan keterampilan dan keahlian; dan (3) Peningkatan kapasitas pengembangan UMKM.
#### Program untuk memperoleh akses terhadap Pekerjaan/Pendapatan antara lain meliputi program Padat Karya tunai sektoral, reforma agraria, perhutanan sosial, program Padat Karya tunai desa, pengalihan pengelolaan aset (aset transfer), perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, dan perluasan kesempatan kerja dari investasi di daerah.
#### Program untuk Peningkatan produktivitas SDM antara lain meliputi program pelatihan K/L termasuk Pra Kerja, pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan dan keahlian di Balai Latihan Kerja.
#### Program untuk Peningkatan kapasitas UMKM antara lain meliputi peningkatan akses pembiayaan, pendampingan wirausaha, peningkatan akses pasar, dan digitalisasi dan akses terhadap teknologi tepat guna.
####* Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memastikan pendampingan wirausaha yang profesional, bekerja sama dengan BUMDES, koperasi, atau unit usaha lain untuk memastikan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat dan menjaga kesinambungan usaha.
####* Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memastikan terjadinya kerja sama dengan UMKM, pihak swasta, BUMD, BUMN, dan lainnya untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah diberikan pelatihan keterampilan atau keahlian bidang lainnya.
#### Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan proses integrasi program dalam rangka meningkatkan pendapatan.
#### Pelaksanaan program untuk peningkatan pendapatan diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem yang ada pada persentil 1 hingga 4, berdasarkan basis data penargetan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan program pengurangan beban dan meminimalkan kantong kemiskinan.
### <u>Program Meminimalkan Kantong Kemiskinan</u><div class="lower-decimal">
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan intervensi di lokasi kabupaten/kota dan desa/prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan asesmen lokasi program berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur yang bersumber dari aspirasi masyarakat, data sekunder yang tersedia (SUSENAS, Registrasi Sosial Ekonomi atau sumber data lainnya) yang dapat diolah menggunakan SEPAKAT-SIMPEL dan SEPAKAT Desa/Kelurahan.
#### Program untuk meminimalkan kantong kemiskinan termasuk diantaranya perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih, dan pemenuhan akses jaringan komunikasi.
#### Kementerian Koordinator Bidang PMK mengkoordinasikan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan.
#### Pelaksanaan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan diutamakan bagi lokasi kabupaten/kota hingga desa/kelurahan yang merupakan lokasi prioritas dan memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem lebih dari 100 jiwa/desa/kelurahan.
#### Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya komplementaritas dengan program pengurangan beban dan peningkatan pendapatan.
## <u>Mekanisme integrasi program di tingkat daerah</u><br/>Integrasi program di tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:<div class="lower-alpha">
### Integrasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah mencakup (i) program penurunan beban pengeluaran; (ii) program peningkatan pendapatan; dan (iii) program untuk meminimalkan kantong kemiskinan.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas sinergi kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari Kementerian/ Lembaga dan Rencana Penghapusan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penghapusan Kemiskinan.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota menetapkan penargetan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan basis data yang sama dengan program pemerintah pusat.
### TKPK kabupaten/kota dapat melakukan penjangkauan tambahan ke masyarakat untuk memastikan seluruh penduduk miskin ekstrem tercakup.
### Tugas penjangkauan tersebut dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Puskesos menggunakan instrumen yang sama dengan pusat.
### TKPK provinsi dan TKPK kabupaten/kota mengidentifikasi dan memetakan keseluruhan program penghapusan kemiskinan ekstrem, baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun program yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau dunia usaha.
### Pemetaan digunakan untuk:<div class="lower-decimal">
#### Dasar penargetan dan rujukan program, untuk mendorong intervensi lintas sektor yang integratif dan holistik.
#### Identifikasi kebutuhan program tambahan yang diselenggarakan kota/kabupaten dan desa/kelurahan. Pengembangan program tambahan dapat mengadopsi dua bentuk: i) program daerah sebagai perluasan program pusat; dan ii) program daerah sebagai pelengkap/komplementer program pusat.
#### Dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dilaporkan kepada Bupati/Walikota dalam rapat koordinasi.
### TKPK kabupaten/kota menggunakan pemetaan program sebagai dasar pemenuhan analisa kebutuhan masyarakat berdasarkan nama dan berdasarkan alamat (BNBA).
### TKPK kabupaten/Kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau Puskesos-SLRT merespon keluhan masyarakat terkait program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
### TKPK Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan melakukan penanganan dan/atau melakukan rujukan ke lembaga yang berwenang. Sistem rujukan dapat memanfaatkan SEPAKAT Desa/Kelurahan.
## <u>Ketentuan Program yang Tidak Dapat Tumpang Tindih dan Komplementaritas Program</u><div class="lower-alpha">
### Program yang tidak dapat tumpang tindih adalah program yang memiliki tujuan dan manfaat yang sama namun disalurkan dalam waktu bersamaan dan diberikan kepada keluarga yang sama. Contoh: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dengan Program Keluarga Harapan (PKH)-Program Sembako.
### Sementara itu komplementaritas program merupakan program yang bertujuan untuk saling melengkapi bantuan yang diberikan, dengan manfaat dan tujuan berbeda. Contoh: Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); Penerima manfaat Program Sembako memperoleh pelatihan usaha dan perbaikan sanitasi air bersih serta perumahan.
### Kementerian/Lembaga memetakan penerima program/kegiatan sejenis dan/atau memiliki tujuan serupa yang tidak dapat diberikan secara bersamaan (tumpang tindih) baik secara sistem maupun prinsip guna mengoptimalkan dampak program/kegiatan.
### Pemerintah Daerah memastikan di lapangan tidak ada penerima manfaat menerima program yang tumpang tindih di luar aturan yang berlaku. Pemerintah Daerah menyampaikan rekomendasi pencabutan penerima program apabila terindikasi adanya tumpang tindih penerima program di lapangan.
### Program yang berdiri sendiri dan tidak dapat diberikan kepada penerima manfaat program lain, antara lain:<div class="lower-decimal">
#### Penerima BLT DD tidak dapat diberikan kepada penerima PKH dan/atau Sembako.
#### Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bukan merupakan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR);
#### Peserta yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin atau rentan (tidak mampu) tidak dapat menjadi peserta PBI-JKN Kesehatan.
# <span style="color:red;font-size:1.3em;font-weight:bold;">Mekanisme Integrasi Program</span><div class="lower-decimal">
## <u>Integrasi pendampingan.</u><div class="lower-alpha">
### Kementerian/Lembaga dan pendamping program memastikan bahwa penduduk miskin ekstrem dapat menerima program secara lengkap dan berkelanjutan.
### Kementerian/Lembaga memastikan pendamping program mempunyai kemampuan pendampingan yang terstandar.
### Pendamping program menjadi katalis penghubung program-program pemenuhan kebutuhan dasar dengan program-program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi di lapangan dan pada tingkat keluarga penerima manfaat.'' ''
## <u>Keterkaitan antar program.</u><div class="lower-alpha">
###Kementerian/Lembaga berkoordinasi untuk memastikan keterkaitan antar program (''interlinkage'') sehingga masyarakat miskin ekstrem dapat menerima program perlindungan sosial secara berkesinambungan melalui pendekatan siklus hidup.
###Penyelenggara program memetakan potensi program pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat dihubungkan dengan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. <table class="prettytable"><caption>Tabel 4. 3 Contoh Jenis Intervensi Program</caption><tbody><tr><th><center><b>BANTUAN SOSIAL</b></center></th><th><center><b>PEMBERDAYAAN</b></center></th><th><center><b>PELAYANAN DASAR</b></center></th><th><center><b>KANTONG KEMISKINAN</b></center></th></tr><tr><td><p><u>Miskin: </u><br>PBI, subsidi, listrik, sembako<br><u><i>Conditional</i>:</u><br>PKH, PIP<br><u>Rentan:</u><br>Penyandang Disabilitas, Lansia</p></td><td><p>Usia produktif mampu bekerja</p><ul><li>sektor usaha: pertanian, kehutanan, KKP</li><li>pemberian akses lahan dan pembiayaan usaha. </li></ul></td><td><p><u>Pelayanan Dasar</u></p><ul><li>perumahan</li><li>ketersediaan infra dan tenaga pendidik, kesehatan (distribusi pembangunan)</li></ul></td><td>Inovasi program daerah sesuai kearifan lokal (data kualitatif) Seperti: Bantuan KAT, program KRT (gender)</td></tr></tbody></table>
##<u>Program kolaborasi (antar program dalam waktu bersamaan) lintas sektor.</u><div class="lower-alpha">
### Kementerian/Lembaga memastikan kolaborasi program lintas sektor dengan penerima manfaat dapat menerima program perlindungan sosial secara menyeluruh/komprehensif.
### Kolaborasi dilakukan antara program - program pelatihan, pendampingan usaha dan vokasi dengan program pemberian akses modal. Misalnya, kolaborasi program pendampingan usaha, pelatihan dan vokasi yang diberikan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau Sentra Kreasi ATENSI (SKA) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dengan program pemberian bantuan modal usaha seperti KUR atau Pembiayaan ultra mikro (UMi).
### Kolaborasi dapat dilakukan di antara program-program pemenuhan kebutuhan dasar dengan program-program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi di lapangan dalam periode waktu yang sama.
### Kolaborasi lintas sektor juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan OPD terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
##<u>Program kolaborasi dengan sektor swasta melalui keperantaraan pasar.</u><div class="lower-alpha">
### Pemerintah daerah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui skema keperantaraan pasar.
### Untuk mendukung skema ini, pemerintah daerah dan jajarannya memperkuat jejaring dengan dunia usaha/swasta sebagai potensi mitra usaha penduduk miskin dan rentan. Pengembangan jejaring dilaksanakan melalui:
###* Identifikasi pelaku swasta di tingkat daerah dan peran apa yang diharapkan dari masing - masing pelaku swasta dalam bisnis proses keperantaraan pasar.
###* Pemilihan pelaku swasta yang akan diajak bekerja sama berdasarkan analisis potensi komoditas yang akan dikembangkan dan peran swasta yang dapat diberikan dalam pengembangan komoditas tersebut.
###* Pengembnagan forum diskusi khusus bersama pelaku swasta terpilih, mitra lokal, dan pelaku usaha untuk membicarakan potensi kolaborasi serta peran dan nilai tambah apa yang dapat swasta berikan terhadap pengembangan usaha.
### Pemerintah daerah membuat perjanjian kerja sama atau memfasilitasi proses perjanjian kerja sama antara swasta, mitra lokal dan pelaku usaha.
### Pemerintah Daerah dapat mengembangkan skema keperantaraan dengan tahapan sebagai berikut:
###* '''Tahap riset komoditas dengan melibatkan pihak swasta.''' Swasta memberikan informasi dan masukan kepada pelaku usaha, mitra lokal, dan pemerintah daerah terkait potensi komoditas yang berpotensi dikembangkan dilihat dari besarnya dampak yang diberikan kepada masyarakat.
###* '''Tahap perencanaan intervensi.''' Swasta membantu proses pembuatan model bisnis, kalkulasi bisnis, dan rencana intervensi dengan bantuan konsultan bisnis lokal yang ditargetkan terutama pada pelaku usaha miskin dan rentan.
###* '''Tahap implementasi dan pengukuran hasil'''. Swasta menjalankan kegiatan intervensi sesuai kesepakatan dan membantu dalam pengukuran hasil bersama dengan pelaku usaha, mitra lokal, dan pemerintah daerah.

==4.4 Mekanisme Pelaksanaan ==
# <span style="color:red;font-weight:bold;">Proses Perencanaan dan Penganggaran </span><div class="lower-decimal">
## Perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat (K/L) berdasarkan kaidah holistik, integratif, dan spasial.
## Holistik, memastikan perencanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir pada satu rangkaian kegiatan.
## Integratif, memastikan upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program lintas Kementerian/Lembaga dan berbagai sumber pendanaan. Spasial, pelaksanaan pada satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah di lokasi prioritas.
## Proses perencanaan di desa/kelurahan mengikuti peraturan perundangan yang ada terkait dengan musyawarah desa dan pembangunan desa. Dengan penekanan atau fokus perlu diberikan pada permasalahan yang dihadapi oleh kelompok penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan melalui langkah-langkah, antara lain:<div class="lower-alpha">
### Identifikasi Akar Masalah, Analisis Permasalahan Awal, dan Pemetaan Kebutuhan Kelompok Miskin Ekstrem. <br/>Pemerintah desa/kelurahan melakukan, menganalisis akar masalah, dan memetakan kebutuhan dari kelompok penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan di wilayahnya menggunakan data terpilah, berdasarkan karakteristik demografi dan peringkat kerentanan.
### Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak.<br/>Pemerintah desa/kelurahan menggunakan hasil analisis akar masalah dan pemetaan kebutuhan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran program yang inklusif dan mengakomodasi/berpihak kepada penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
### Pelibatan Kelompok Rentan.<br/>Hasil pemetaan kebutuhan dan perencanaan program berbasis data dan bukti menjadi input dalam musyawarah desa/kelurahan yang inklusif. Proses musyawarah desa/kelurahan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
### Advokasi <br/>Usulan desa/kelurahan yang belum diakomodasi dalam perencanaan desa (RKPDes dan APBDes) perlu di advokasikan ke supra desa (APBD Provinsi, APBD Kota/Kab) melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
### Pelaksanaan Program <br/>Pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan perencanaan dan penargetan dengan meminimalkan kebocoran.
### Monitoring dan Evaluasi<br/>Hasil monitoring dan evaluasi program yang terlaksana menjadi proses perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan yang lebih optimal dan berpihak di masa mendatang.

# <span style="color:red;font-weight:bold;">Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran</span><div class="lower-decimal">
## Fasilitasi proses perencanaan dan penganggaran melalui pendampingan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan untuk menjaga konsistensi visi/misi dan arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
## Pendampingan menjaga dan mengadvokasi proses perencanaan dan penganggaran di desa/kelurahan /kota/kabupaten agar berpihak pada kelompok miskin ekstrem.
## Pendampingan memastikan rencana dapat diimplementasikan serta mendukung proses monitoring dan evaluasi.
## Pendampingan memastikan termutakhirkannya data sosial ekonomi penduduk secara berkala dengan kualitas yang terstandar.
## Pendampingan dapat dilakukan oleh aparat pemerintah daerah/desa/kelurahan maupun pihak-pihak lain, seperti halnya pendamping program dan relawan desa/kelurahan, yang memperoleh penguatan kapasitas perencanaan penganggaran, seperti Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan.
# <span style="color:red;font-weight:bold;">Platform Perencanaan dan Penganggaran </span><div class="lower-decimal">
## Pemerintah daerah menggunakan ''platform ''siap pakai untuk membantu perencanaan dan penganggaran berbasis data, berpihak, dan inklusif bagi seluruh masyarakat desa/kelurahan, kota/kabupaten, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
## Platform tersebut diantaranya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) dan Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMPEL), atau aplikasi lainnya yang sejenis untuk membantu proses perencanaan penganggaran di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
## Platform yang dapat mendukung perencanaan dan penganggaran yang berpihak harus mencakup fungsi:<div class="lower-alpha">
### Pengelolaan dan pemutakhiran data<br/>Untuk pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi secara rutin (termasuk data penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan).
### Analisis permasalahan<br/>Untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan bagi pembangunan desa/kelurahan menggunakan berbagai macam sumber data.
### Fasilitasi dan pelaksanaan layanan<br/>Untuk mendukung layanan rutin, termasuk persuratan, kependudukan, serta layanan rujukan akses pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi.
### Perencanaan dan penganggaran Berbasis Data<br/>Untuk mendukung perumusan kebijakan dalam dokumen perencanaan penganggaran Desa/Kelurahan yang berbasis bukti.
### Interoperabilitas Data<br/>''Platform ''terhubung dengan sumber data lainnya (interoperabilitas data).

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB III KEBIJAKAN SAAT INI

2025-10-09T09:12:30Z

Admin.Sepakat:

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

=BAB II KEBIJAKAN SAAT INI=

==3.1 Pendekatan dan Prasyarat Kebijakan==
Upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem “0%” tahun 2024 dilakukan berdasar pada tiga pilar, yaitu (i) komitmen pemerintah; (ii) konvergensi program, anggaran, dan sasaran; serta (iii) pemantauan dan evaluasi.
# Pilar I Komitmen Pemerintah
## Program dan kegiatan dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2024.
## Penetapan regulasi dan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Pilar II Konvergensi Program, Anggaran, dan Sasaran
## Tingkat pusat, melalui:
##* Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk urusan wajib.
##* Pengalokasian APBN dan pedoman penyusunan RKPD dan APBD terhadap pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan.
##* Pemutakhiran data sasaran program.
##* Mendorong pelibatan sektor swasta dan masyarakat.
##* Memastikan afirmasi pelaksanaan program terhadap kelompok rentan, antara lain lansia, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan.
## Tingkat daerah, melalui:
##* Dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan.
##* Inovasi program komplemeter /inisiatif daerah.
##* Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait.
##* Penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah.
# Pilar III Pemantauan dan evaluasi
#* Penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
#* Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan berkala.
#* Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota.

==3.2. Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem==
Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
<div class="lower-alpha">
# Penurunan beban pengeluaran masyarakat<br/>Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:
## Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
## Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, ''Top Up'' bansos reguler.
## Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
## Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.
# Peningkatan pendapatan masyarakat<br/>Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
## Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
## Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
## Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
## Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
## Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.
# Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan<br/>Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
## Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
## Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.
</div>

==3.3. Pra-syarat Konvergensi Program==
<div class="lower-alpha">
# Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui:
## pengembangan skema insentif atau kemudahan perijinan untuk mendorong investasi di sektor yang memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat miskin dan rentan.
## stabilitas harga komoditas bahan pokok untuk memastikan inflasi terkendali.
## peningkatan daya beli masyarakat, khususnya dari kelompok 40% terbawah melalui dukungan kebijakan afirmatif.
## perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan pekerja.
## penetapan protokol kesehatan yang terus diperketat dan perluasan cakupan vaksinasi.
# Menyediakan data penerima target yang mutakhir, akurat, dan berdasarkan status kesejahteraan, melalui:
## Pendataan seluruh penduduk berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan sebagai data Registrasi Sosial Ekonomi yang dikelola sampai tingkat desa/kelurahan.
## Perluasan dan pemutakhiran data sasaran dengan menggunakan metode yang standar, termasuk verifikasi dan validasi status kesejahteraan melalui pendaftaran mandiri.
## Validasi identitas penduduk berbasis NIK dengan tiga basis data, yaitu data rumah tangga, kegiatan usaha, dan wilayah prioritas.
## Tersedianya perangkingan status kesejahteraan bagi seluruh penduduk.
## Tersedianya data terpilah yang lengkap berdasarkan gender, kondisi disabilitas, dan usia.
## Pemutakhiran data kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk dengan metode terstandar yang disetujui BPS.
## Tersambungnya data Registrasi Sosial Ekonomi dengan data administrasi kependudukan berbasis NIK dan data penerima program seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Pendataan Keluarga, dan Data Tunggal UMKM.
# Konvergensi program lintas kementerian/ lembaga, OPD, dan pemangku kepentingan lain, melalui:
## Koordinasi lintas sektor tim pelaksana percepatan penurunan kemiskinan ekstrem nasional, TKPK Provinsi, TKPK Kabupaten/Kota, dan sistem rujukan lintas program antara lain melalui Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
## Konvergensi bidang/ sektor yang menunjang 3 (tiga) strategi penghapusan kemiskinan ekstrem.
## Penggunaan basis data mutakhir yang sama sampai pada individu penerima manfaat program.
## Integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari swasta dan masyarakat dengan program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
# Mendorong konvergensi berbasis pada kebutuhan penduduk melalui:
## Pemenuhan bantuan sosial seluruh penduduk miskin ekstrem, antara lain PKH, Program Sembako, subsidi listrik dan subsidi LPG.
## Pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan, pelatihan, dan akses pinjaman modal diberikan berdasarkan minat dan kemampuan, yang diberikan kepada kepala rumah tangga, anak yang telah lulus SMA/SMK atau perguruan tinggi, atau penduduk lanjut usia yang masih mampu.
## Pemenuhan pelayanan dasar dalam bentuk pendidikan dan kesehatan oleh seluruh anggota rumah tangga yang memerlukan.
# Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan layanan terstandarisasi, melalui:
## Peningkatan pengetahuan dan pengalaman SDM dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
## Peningkatan kapasitas aparat daerah meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan penentuan target program penurunan kemiskinan ekstrem yang tepat dan efektif.
## Peningkatan pengetahuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.
# Memastikan inklusivitas dalam perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui:
## Pelibatan kelompok pemuda dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan kelompok adat.
## Memastikan kesetaraan gender.
## Pelaksanaan forum tematik kelompok rentan dalam musyawarah rencana pembangunan. Sebagai contoh Forum Tematik Disabilitas menjadi wadah dalam evaluasi ketepatan sasaran dan program pembangunan berkelanjutan.
# Menetapkan prosedur percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, melalui:
## Penyusunan regulasi teknis pelaksana Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di tingkat pusat, seperti: Surat Keputusan Penetapan Wilayah Prioritas dan regulasi kementerian/lembaga teknis mengenai pelaksanaan program sektoral.
## Penyusunan regulasi di tingkat daerah yang mendukung pelaksanaan Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, seperti: Surat Keputusan Kepala Daerah terkait pemanfaatan APBD untuk mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
## Penyusunan regulasi di tingkat desa/kelurahan yang mendukung pelaksanaan Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, seperti: Surat keputusan penetapan sasaran program melalui musdes/muskel dan Surat keputusan mengenai rujukan desa/kelurahan melalui Puskesos, dan penggunaan Dana Desa untuk pemutakhiran data.

</div>

==3.4. Struktur kelembagaan ==
<div class="lower-alpha">
# Struktur kelembagaan pelaksana percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat pusat merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor xxxx tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Hasil Rapat Terbatas tanggal 21 Juli 2021, Bapak Wakil Presiden ditugaskan untuk mengkonsolidasikan penurunkan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.
# Pada tingkat daerah, struktur kelembagaan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota.
# Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berperan sebagai ketua/koordinator tim yang mengoordinasikan berbagai OPD dan pihak terkait lainnya di daerah.
# Pada tingkat desa/kelurahan, koordinasi proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan aparatur desa, pendamping dan tenaga kesejahteraan sosial lainnya, serta masyarakat.
</div>

==3.5. Sumber Pendanaan==

Pendanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bertujuan untuk mendanai program-program bantuan sosial; layanan pendidikan, kesehatan dan sosial; intervensi air bersih dan sanitasi; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan.

'''Tiga alur sumber pendanaan yang digunakan, yaitu:'''

===3.5.1 Sumber Pendanaan APBN===
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendanai program dan kegiatan melalui Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu:
# Program/Kegiatan Pusat (K/L) yang berfokus pada penurunan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat; meminimalkan kantong kemiskinan; sinergitas kebijakan.
# Dana Sektoral untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dikerjakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di Kementerian/Lembaga terkait.
# Dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan ke Gubernur;
# Dana Tugas Pembantuan yang ditugaskan ke Gubernur/Bupati/ Walikota.
# APBN yang dikelola oleh Bendahara Negara untuk kegiatan strategis yaitu subsidi tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrem .

===3.5.2 Sumber pendanaan APBD===
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan transfer APBN ke daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain yang dapat dialokasikan khusus untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui:
<div class="lower-alpha">
# Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Keistimewaan DIY untuk program-program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
# Dana Perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
# Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
# Dana Desa untuk mendukung program-program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa.
# Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Desa.
# Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
</div>

===3.5.3 Sumber Pendanaan Non-Pemerintah===
Pendanaan non-pemerintah menjadi alternatif dalam membiayai pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa/kelurahan. Skema pendanaan ini antara lain:
# Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ''(corporate social responsibility) ''yang ditujukan khusus untuk kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
# Pendanaan dari masyarakat yang berupa amal ''(charity),'' filantropi dan pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
# Pendanaan multi donor untuk organisasi atau perusahaan yang menangani isu sosial serta kegiatan yang memberikan dampak positif terukur dari sisi sosial.

Sumber pendanaan non-pemerintah perlu dikoordinasikan agar dapat tercatat dan diintegrasikan. Alur pendanaan ini dapat langsung dilakukan oleh K/L terkait dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku.

</div>

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB III KEBIJAKAN SAAT INI

2025-10-09T09:11:39Z

Admin.Sepakat: Created page with "<div class="hidden-toc-number"> <div style="color:red;font-size:2.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div> = BAB I PENDAHULUAN = "PENDAHULUAN" #Latar Belakang Panduan Kemiskinan Ekstrem #Tujuan Panduan Kemiskinan Ekstrem = BAB II KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI = "KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI" #BAB..."

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:2.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

= BAB I PENDAHULUAN =
"PENDAHULUAN"
#[[PANDUAN_UMUM_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_I_PENDAHULUAN#1.1._Latar_Belakang|Latar Belakang Panduan Kemiskinan Ekstrem]]
#[[PANDUAN_UMUM_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_I_PENDAHULUAN#1.2._Tujuan_Panduan_Kemiskinan_Ekstrem|Tujuan Panduan Kemiskinan Ekstrem]]

= BAB II KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI =
"KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI"
#[[BAB_II_KONSEP_TANTANGAN_DAN_STRATEGI#2.1._Konsep_dan_Definisi_Kemiskinan_Ekstrem|Konsep dan Definisi]]
#[[BAB_II_KONSEP_TANTANGAN_DAN_STRATEGI#2.2._Cara_Mengukur_dan_Identifikasi_Kemiskinan_Ekstrem|Cara Mengukur dan Identifikasi Kemiskinan Ekstrem]]
#[[BAB_II_KONSEP_TANTANGAN_DAN_STRATEGI#2.3._Faktor-Faktor_Penyebab_Kemiskinan_Ekstrem|Faktor Fakto Penyebab Kemiskinan Ekstrem]]
#[[BAB_II_KONSEP_TANTANGAN_DAN_STRATEGI#2.4._Tantangan_Penanggulangan_Kemiskinan_Ekstrem|Tantangan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem]]

= BAB III KEBIJAKAN SAAT INI =
"KEBIJAKAN SAAT INI"
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAT_INI#3.1_Pendekatan_dan_Prasyarat_Kebijakan|Pendekatan dan Prasyarat Kebijakan]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAT_INI#3.2._Program_Penghapusan_Kemiskinan_Ekstrem|Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAT_INI#3.3._Pra-syarat_Konvergensi_Program|Pra-syarat Konvergensi Program]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAT_INI#3.4._Struktur_kelembagaan|Struktur Kelembagaan]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAT_INI#3.5._Sumber_Pendanaan|Sumber Pendanaan]]

= BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM =
"MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM"
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_IV_MEKANISME_DAN_INTEGRASI_PROGRAM#4.1_Struktur_dan_Prinsip_Koordinasi|Struktur dan Prinsip Koordinasi]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_IV_MEKANISME_DAN_INTEGRASI_PROGRAM#4.2_Kelembagaan_Pelaksana|Kelembagaan Pelaksana]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_IV_MEKANISME_DAN_INTEGRASI_PROGRAM#4.3_Data_dan_Identifikasi_Penduduk_Miskin_Ekstrem|Data dan Identifikasi Penduduk Miskin Ekstrem]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_IV_MEKANISME_DAN_INTEGRASI_PROGRAM#4.4_Mekanisme_Pelaksanaan|Mekanisme Pelaksanaan]]

= BAB V PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI=
"PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI"
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_V_PENGENDALIAN_MONITORING_DAN_EVALUASI#5.1_Kerangka_Monitoring_Evaluasi_dan_Pembelajaran|Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_V_PENGENDALIAN_MONITORING_DAN_EVALUASI#5.2_Indikator_Monitoring_dan_Evaluasi_Program_Penanggulangan_Kemiskinan_Ekstrem|Indikator Monitoring dan Evaluasi Progam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_V_PENGENDALIAN_MONITORING_DAN_EVALUASI#5.3_Skema_dan_Kriteria_Graduasi|Skema dan Kreteria Graduasi Kemiskinan Ekstrem]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_V_PENGENDALIAN_MONITORING_DAN_EVALUASI#5.4_Alur_dan_Jadwal_Pelaporan_Monitoring_Evaluasi_melalui_Dashboard|Alur dan Jadwal Pelaporan Monitoring Evaluasi melalui Dashboard]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_V_PENGENDALIAN_MONITORING_DAN_EVALUASI#5.5_Evaluasi_Dampak_dan_Status_Kesejahteraan|Evaluasi Dampak dan Status Kesejahteraan ]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_V_PENGENDALIAN_MONITORING_DAN_EVALUASI#5.6_Graduasi_Program|Graduasi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem]]
#[[PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_V_PENGENDALIAN_MONITORING_DAN_EVALUASI#5.7_Pelaporan|Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem]]
</div>

BAB II KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI

2025-10-09T09:10:22Z

Admin.Sepakat: Created page with "<div class="hidden-toc-number"> <div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div> =BAB II KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI= ==2.1. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem== <div class="lower-alpha"> # Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi ju..."

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

=BAB II KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI=

==2.1. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996).
# Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity).
# Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.
# Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021).
# Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di ''Sustainable Development Goals (SDGs).''
</div>

==2.2. Cara Mengukur dan Identifikasi Kemiskinan Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# Perhitungan jumlah dan angka miskin ekstrem dihitung oleh BPS setiap tahunnya dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). September 2021, angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,73% dari total penduduk Indonesia. <br/>[[Image:Gambar_2.1_perkembangan_miskin_ekstrem.PNG|Perkembangan Miskin Ekstrem]]
# Pada tahun 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu masing-masing sebesar 14,15% dan 13,87%.
# Jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi tersebar di 3 provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur (1,73 juta jiwa), Jawa Barat (1,66 juta jiwa), dan Jawa Tengah (1,62 juta jiwa).
# Menurut SUSENAS Maret 2021, sebesar 24,7% kepala rumah tangga penduduk miskin ekstrem tidak lulus Sekolah Dasar dan sebesar 39,8% lulusan setara Sekolah Dasar.
# Penduduk miskin ekstrem memiliki rasio ketergantungan lebih tinggi yaitu sebesar 71,31% dengan jumlah anak rata-rata 2,3 per rumah tangga, dibandingkan dengan penduduk bukan miskin ekstrem 1,8.
# Identifikasi penduduk miskin ekstrem menggunakan ''Proxy Means Test (''PMT), yaitu perkiraan pengeluaran rumah tangga dengan melihat aspek sosial ekonomi.<br/>[[Image:Gambar_2.2_karakteristrik_miskin_ekstrem.PNG|Karakteristrik Kelompok Miskin dan Miskin Ekstrem]]
# Persentase penduduk miskin ekstrem penyandang disabilitas dan lansia lebih tinggi secara umum.
# Kepala rumah tangga perempuan yang termasuk miskin ekstrem sebanyak 3,16%. Kepala rumah tangga ini cenderung tidak tamat sekolah dasar.
# Kelompok pekerja informal yang masuk kategori miskin ekstrem sebesar 4,45% dan lebih dari 60% merupakan usia produktif di bawah 50 tahun .
# Akses penduduk miskin ekstrem terhadap akses sanitasi layak relatif sama rendahnya dengan penduduk miskin.
</div>

==2.3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Ekstrem==

Beberapa faktor penyebab kemiskinan ekstrem, adalah:

# '''Akses terhadap sumber ekonomi''' <br/>Hambatan struktural terhadap sumber mata pencaharian merupakan penyebab utama kemiskinan ekstrem sulit untuk dihapuskan.
# '''Pemenuhan kebutuhan gizi seimbang dan hidup sehat'''<br/>Kurang gizi membuat kondisi penduduk miskin ekstrem mengalami pertumbuhan intelektual yang lambat dan menjadi kurang produktif. Selain itu, kurangnya pemahaman pentingnya hidup sehat dan ketiadaan jaminan kesehatan membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi akibat kondisi kesehatan.
# '''Akses dan informasi tentang pendidikan'''<br/>Keterbatasan akses dan informasi pentingnya pendidikan menghambat individu untuk memperoleh pendidikan formal maupun informal. Hal ini menyebabkan mereka kurang mempunyai keterampilan dan kemampuan berkompetisi di pasar kerja.
# '''Akses infrastruktur dan transportasi'''<br/>Keluarga miskin ekstrem mempunyai akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar dan layanan transportasi yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Sebagai contoh, kesulitan akses jalan yang baik dan transportasi murah membuat petani kurang berdaya saing untuk menjual produknya sehingga pendapatannya rendah.
# '''Diskriminasi gender'''<br/>Peluang ekonomi perempuan dibatasi oleh akses yang tidak setara terhadap kepemilikan aset ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang dibayar. Di lain pihak, perempuan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk merawat keluarga, upah lebih sedikit dibanding laki-laki, menabung lebih sedikit, dan memiliki pekerjaan yang jauh lebih tidak aman.
# '''Lansia dan Penyandang Disabilitas'''<br/>Penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, terlebih yang tinggal sendiri, sangat rentan menjadi miskin ekstrem karena tidak mempunyai pekerjaan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan layak.

==2.4. Tantangan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem==
<div class="lower-alpha">
# '''Peningkatan akurasi data sasaran program'''<br/>Ketidaktepatan sasaran program merupakan kondisi dimana rumah tangga yang tidak berhak menerima bantuan sosial namun menerima bantuan ''(inclusion error). Sebaliknya, '' rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial namun tidak menerima bantuan ''(exclusion error)''. Penyebab rendahnya akurasi data penerima manfaat, adalah:
## Data yang belum dimutakhirkan secara berkala.
## Pemeringkatan kesejahteraan penduduk tidak dilakukan.
## Sistem rujukan tidak dijalankan dengan baik.
## Pendataan tidak inklusif.
# '''Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara'''<br/>SDM penyelenggara program dan layanan di tingkat pusat dan daerah memiliki tiga keterbatasan, yaitu:
## pemahaman terkait konsep dan permasalahan kemiskinan ekstrem.
## mengakses data penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi. 
## proses perencanaan, penganggaran, intervensi dan evaluasi untuk program dan layanan kemiskinan ekstrem. 
# '''Konvergensi pelaksanaan program dan anggaran lintas sektor'''
## Integrasi antara program, anggaran, dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem di pusat dan daerah masih lemah.
## Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berperan optimal.
## Sinkronisasi dan koordinasi lintas OPD belum berhasil memastikan ketepatan sasaran kelompok miskin ekstrem.
## Proses penentuan target program belum inklusif, yaitu melibatkan kelompok rentan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan.
# '''Regulasi dan pedoman pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem '''<br />Belum adanya regulasi dan pedoman bersama dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai acuan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.

</div>

</div>

PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM BAB I PENDAHULUAN

2025-10-09T09:09:13Z

Admin.Sepakat: Created page with "<div class="hidden-toc-number"> <div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div> =BAB I KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI= ==1.1. Latar Belakang== * Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 menginstruksikan kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024. * Tantangan da..."

<div class="hidden-toc-number">
<div style="color:red;font-size:1.5em;">PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM</div>

=BAB I KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI=

==1.1. Latar Belakang==
* Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 menginstruksikan kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024.
* Tantangan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya:
<div class="lower-roman">
#rendahnya akurasi basis data kelompok miskin dan rentan;
#keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara di tingkat daerah;
#belum meratanya kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang kuat di daerah;
#standar layanan dan prosedur yang belum optimal; serta
#fragmentasi pelaksanaan program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
</div>
* Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Tiga strategi utama yang diusung: (i) menurunkan beban pengeluaran, (ii) meningkatkan pendapatan. (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
* Intervensi berfokus pada perbaikan akurasi penyaluran dan konvergensi program lintas sektor.
* Untuk mendorong kolaborasi program dan anggaran dan mencapai kemiskinan ekstrem “0%” pada tahun 2024, telah ditentukan:
# Tahap 1 tahun 2021 di Lokus 35 kabupaten.
# Tahap 2 tahun 2022 250 kabupaten/kota prioritas perluasan (termasuk di dalamnya 35 kabupaten prioritas tahun 2021).
# Tahap 3 tahun 2023-2024 untuk perluasan secara bertahap di 514 kabupaten/kota.
Tujuan Panduan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan kolaboratif, integratif dan spasial dalam mencapai kemiskinan ekstrem “0%” pada tahun 2024.

==1.2. Tujuan Panduan Kemiskinan Ekstrem==
<blockquote><b><u>KONDISI KEMISKINAN EKSTREM DI DUNIA</u></b></blockquote>
<p style="background:red;color:white;text-align:justify;padding:1em;border-radius:1em;">
Pembangunan pada tahun 2020 – 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Dampak ini masih mungkin terus berlanjut hingga tahun 2022, sebagian dari penduduk juga jatuh pada kategori miskin ekstrem.
China menjadi salah satu negara maju dengan penduduk terbanyak di dunia (1.4 Milyar jiwa) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di negaranya. Tingkat kemiskinan ekstrem China turun dari 66,3% (1990) menjadi hanya 0,3% pada 2018. Dibalik keberhasilan tersebut, China memiliki sejarah yang panjang dalam memerangi kemiskinan ekstrem. Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu, diantaranya melalui integrasi sistem pendataan dan informasi penanggulangan kemiskinan; penargetan program yang lebih baik; pemberdayaan petani dan pengembangan usaha lokal berbasis e-commerce; relokasi perumahan di daerah sulit; pembangunan industri; serta perbaikan infrastruktur dasar dan konektivitas seperti jalan dan jembatan.
</p>

== ==
</div>

Miskin Ekstrem

2025-10-09T09:08:40Z

Total Termasuk Migas dan Total Tidak Termasuk Migas

2025-10-09T09:05:48Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Total termasuk migas''' berarti semua sektor termasuk migas, sedangkan total tidak termasuk migas berarti sektor migas tidak ikut dihitung. === Halaman Sebelumnya === {| class="wikitable" |- ! No !! Diagram !! Penjelasan |- | 1 || <gallery> PUK Total.png </gallery> || Jumlah Penduduk Usia Kerja (JPUK) menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia di sebuah daerah. Semakin kecil jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah total..."

'''Total termasuk migas''' berarti semua sektor termasuk migas, sedangkan total tidak termasuk migas berarti sektor migas tidak ikut dihitung.

=== [[Kondisi Perekonomian|Halaman Sebelumnya]] ===

{| class="wikitable"
|-
! No !! Diagram !! Penjelasan
|-
| 1 ||
<gallery>
PUK Total.png
</gallery>
|| Jumlah Penduduk Usia Kerja (JPUK) menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia di sebuah daerah. Semakin kecil jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah total populasi penduduk maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja semakin besar.
Misalnya: Di Kota A, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 adalah sekitar 780,000 penduduk, sedangkan jumlah total penduduk semua usia adalah sekitar 1,000,000 penduduk. Dengan ini, sekitar 78% dari penduduk Kota A merupakan usia kerja.

|-
| Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example
|}

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/1/kondisi_perekonomian/21 Lihat Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Keterbatasan Multidimensi: Kepemilikan Jaminan Sosial dan Kesehatan

2025-10-09T09:04:03Z

Admin.Sepakat: Created page with "Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’. Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu: {| class="wikitable" style="margin: auto;" |+ Penjelasan Gambar Diagram Venn |-..."

Kepemilikan Jaminan Kesehatan

2025-10-09T09:03:41Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Jaminan Kesehatan''' adalah jaminan yang diberikan oleh, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk menjamin penduduk agar dapat mengakses pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan umumnya menjamin pemegang manfaat untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan biaya terjangkau. Penduduk miskin dan rentan umumnya memiliki kemampuan membayar yang rendah, sehingga biaya jasa kesehatan menjadi penghalang bagi penduduk miskin dan rentan. Keberadaan ja..."

'''Jaminan Kesehatan''' adalah jaminan yang diberikan oleh, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk menjamin penduduk agar dapat mengakses pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan umumnya menjamin pemegang manfaat untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan biaya terjangkau. Penduduk miskin dan rentan umumnya memiliki kemampuan membayar yang rendah, sehingga biaya jasa kesehatan menjadi penghalang bagi penduduk miskin dan rentan. Keberadaan jaminan kesehatan akan mengurangi halangan dalam bentuk biaya bagi penduduk miskin dan rentan. Sehingga, penduduk miskin dan rentan dapat menjaga kesehatannya yang akan berpengaruh langsung pada produktivitas mereka.

<big>[[Perlindungan Sosial|Lihat Indikator Perlindungan Sosial Lainnya]]</big>

== Indikator yang Tersedia ==

=== BPJS Kesehatan ===
[https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan BPJS Kesehatan] menyediakan jaminan kesehatan berupa asuransi kesehatan sesuai dengan iuran yang dibayarkan oleh masing-masing penerima manfaat. Setiap warga negara wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menyediakan asuransi kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai fasilitas kesehatan, selama penerima manfaat melalui prosedur yang sudah ditentukan (kecuali untuk keadaan darurat). Anggota BPJS Kesehatan wajib membayar iuran per bulan sesuai dengan program yang mereka pilih. Untuk penduduk miskin dan rentan, terdapat program BPJS Kesehatan PBI di mana penduduk miskin dan rentan tidak perlu membayar iuran wajib bulanan karena sudah ditanggung oleh pemerintah.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/250 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

=== Jamkesmas/BPJS PBI ===
'''Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)''' merupakan program pembiayaan kesehatan yang diberikan pemerintah untuk menjamin penduduk miskin dapat hidup sehat dan produktif. Sejatinya jamkesmas tidak jauh berbeda dengan program-program jaminan kesehatan lainnya. Hanya saja jamkesmas hanya diberikan pada penduduk miskin. Indikator kepemilikan jamkesmas dikelompokkan bersama dengan kepemilikan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena kemiripan dalam bentuk programnya. Program BPJS Kesehatan PBI memberikan keanggotaan BPJS Kesehatan bebas iuran kepada penduduk miskin dan rentan.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/251 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

=== Jamkesda ===

'''Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)''' memiliki skema yang serupa dengan Jamkesmas. Hanya saja, jika Jamkesmas berasal dari APBN dan merupakan program pemerintah pusat, Jamkesda menggunakan APBD dan bertujuan untuk menutupi kekurangan penerima bantuan Jamkesmas di suatu daerah.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/252 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

=== [[Perlindungan Sosial|Halaman Sebelumnya]] ===

Kepemilikan Jaminan Sosial

2025-10-09T09:03:28Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Jaminan Sosial''' adalah jaminan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk melindungi penduduknya saat mereka mengalami ''shock'' yang berakibat meningkatnya keterbatasan akses terhadap hal yang menjamin dirinya dapat hidup dengan layak. Jaminan sosial ditujukan untuk mencegah penduduk yang tidak miskin untuk jatuh miskin jikalau terjadi ''shock''. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai diberikan karena masyarakat akan menghadapi penin..."

'''Jaminan Sosial''' adalah jaminan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk melindungi penduduknya saat mereka mengalami ''shock'' yang berakibat meningkatnya keterbatasan akses terhadap hal yang menjamin dirinya dapat hidup dengan layak. Jaminan sosial ditujukan untuk mencegah penduduk yang tidak miskin untuk jatuh miskin jikalau terjadi ''shock''. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai diberikan karena masyarakat akan menghadapi peningkatan biaya hidup karena dicabut atau dikuranginya nilai subsidi tertentu. Tergantung program jaminan sosialnya, jaminan sosial dapat berupa program yang diberikan hanya kepada penduduk miskin dan rentan, dan juga dapat berupa program menyeluruh yang sasarannya adalah seluruh penduduk.

Analisis terhadap kepemilikan jaminan sosial digunakan untuk menunjukkan apakah penduduk suatu daerah, khususnya mereka yang miskin dan rentan, sudah terlindungi dari ''shock'' yang mungkin terjadi dan berpotensi menyebabkan penduduk yang tergolong hampir miskin menjadi jatuh miskin.

<big>[[Perlindungan Sosial|Lihat Indikator Perlindungan Sosial Lainnya]]</big>

== Indikator yang Tersedia ==

=== Jaminan Pensiun ===

'''Jaminan Pensiun''' adalah jaminan sosial yang diberikan setiap bulannya saat penerima jaminan masuk pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Besar manfaat jaminan pensiun dihitung dari formula tertentu berdasarkan masa iuran upah, mekanisme penyalurannya berupa asuransi sosial, bentuk programnya berupa manfaat pasti, dan risiko harapan hidup peserta ditanggung bersama secara kolektif oleh peserta.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/246 Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT]

=== Jaminan Hari Tua ===

'''Jaminan Hari Tua''' adalah jaminan sosial yang dibayarkan sekaligus saat pekerja masuk usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Manfaat Jaminan Hari Tua yang diterima oleh pekerja saat memasuki usia tidak produktif berasal dari akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan, mekanisme penyelenggaraannya dengan tabungan wajib, bentuk programnya berupa tabungan, dan risiko hidup peserta ditanggung oleh peserta itu sendiri.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/247 Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT]

=== Kartu Keluarga Sejahtera ===

'''Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)''' adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS diberikan kepada rumah tangga yang tercatat dalam [http://bdt.tnp2k.go.id/ Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin]. Kepemilikan KKS tidak menjamin rumah tangga mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Tetapi, kepemilikan KKS menunjukkan bahwa rumah tangga sudah masuk ke dalam daftar sasaran program perlindungan sosial pemerintah.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/248 Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT]

=== [[Perlindungan Sosial|Halaman Sebelumnya]] ===

Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Air dan Sanitasi, dan Hunian Substandar

2025-10-09T09:02:38Z

Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.

Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Gambar Diagram Venn
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Deskripsi
! Gambar
|-
| rowspan="3" | 1.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘padat huni’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:8a_1.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘air dan sanitasi kurang’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:8a_2.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘hunian substandar’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:8a_3.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘padat huni’ dan ‘air dan sanitasi kurang’, dikurangi irisan lingkaran ‘hunian substandar’.
| rowspan="3" | [[Image:8a_4.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘padat huni’ dan ‘hunian substandar’, dikurangi irisan lingkaran ‘air dan sanitasi kurang’.
| rowspan="3" | [[Image:8a_5.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘air dan sanitasi kurang’ dan ‘hunian substandar’, dikurangi irisan lingkaran ‘padat huni’.
| rowspan="3" | [[Image:8a_6.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘padat huni’, ‘air dan sanitasi kurang’, dan ‘hunian substandar’.
| rowspan="3" | [[Image:8a_7.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Di luar diagram venn.
| rowspan="3" | [[Image:8a_8.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|}

[[Image:8a Keterbatasan Multidimensi_Padat Huni_Hunian Standar_Sanitasi_20 Termiskin.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 13.861.736 anggota rumah tangga pada tahun 2017, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Termiskin
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 1%
| rowspan="3" | 189.792 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 13%
| rowspan="3" | 1.808.004 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 17%
| rowspan="3" | 2.326.692 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 272.271 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 5%
| rowspan="3" | 636.391 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 39%
| rowspan="3" | 5.361.607 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 14%
| rowspan="3" | 1.873.792 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 10%
| rowspan="3" | 1.393.187 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|}

[[Image:8b Keterbatasan Multidimensi_Padat Huni_Hunian Standar_Sanitasi_20 Terkaya.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 13.861.829 anggota rumah tangga pada tahun 2017, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Terkaya
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 278.995 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | -1%
| rowspan="3" | -180.247 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 1%
| rowspan="3" | 161.745 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 25%
| rowspan="3" | 3.446.819 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 1%
| rowspan="3" | 177.748 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Tidak Ada
|-
| Hunian Standar
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 72%
| rowspan="3" | 9.976.769 orang
|-
| Akses ke Air dan Sanitasi
| Ada
|-
| Hunian Standar
| Ada
|}

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Sanitasi dan Listrik

2025-10-09T09:02:27Z

Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.

Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Gambar Diagram Venn
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Deskripsi
! Gambar
|-
| rowspan="3" | 1.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘padat huni’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:7a_1.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘sanitasi buruk’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:7a_2.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada listrik’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:7a_3.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘padat huni’ dan ‘sanitasi buruk’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada listrik’.
| rowspan="3" | [[Image:7a_4.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘padat huni’ dan ‘tidak ada listrik’, dikurangi irisan lingkaran ‘sanitasi buruk’.
| rowspan="3" | [[Image:7a_5.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘sanitasi buruk’ dan ‘tidak ada listrik’, dikurangi irisan lingkaran ‘padat huni’.
| rowspan="3" | [[Image:7a_6.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘padat huni’, ‘sanitasi buruk’, dan ‘tidak ada listrik’.
| rowspan="3" | [[Image:7a_7.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Di luar diagram venn.
| rowspan="3" | [[Image:7a_8.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|}

[[Image:7a Keterbatasan Multidimensi_Padat Huni_Listrik_Sanitasi_20 Termiskin.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 13.861.736 anggota rumah tangga pada tahun 2017, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Termiskin
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 8%
| rowspan="3" | 1.174.743 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 36%
| rowspan="3" | 5.017.284 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 33.949 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 11%
| rowspan="3" | 1.521.823 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 15.579 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 275.241 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 260.101 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 40%
| rowspan="3" | 5.563.016 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|}

[[Image:7b Keterbatasan Multidimensi_Padat Huni_Listrik_Sanitasi_20 Terkaya.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 13.861.829 anggota rumah tangga pada tahun 2017, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Terkaya
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 3%
| rowspan="3" | 477.072 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 14%
| rowspan="3" | 1.917.999 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | -2%
| rowspan="3" | -229.857 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 1%
| rowspan="3" | 125.905 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 76 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 39.650 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Padat Huni
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 15.435 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Padat Huni
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 83%
| rowspan="3" | 11.515.549 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|}

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

Keterbatasan Multidimensi: Akses terhadap Air Minum Bersih, Sanitasi dan Listrik

2025-10-09T09:02:03Z

Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.

Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Gambar Diagram Venn
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Deskripsi
! Gambar
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘air kurang bersih’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:6a_1.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘sanitasi buruk’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:6a_2.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada listrik’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:6a_3.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘air kurang bersih’ dan ‘sanitasi buruk’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada listrik’.
| rowspan="3" | [[Image:6a_4.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘air kurang bersih’ dan ‘tidak ada listrik’, dikurangi irisan lingkaran ‘sanitasi buruk’.
| rowspan="3" | [[Image:6a_5.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘sanitasi buruk’ dan ‘tidak ada listrik’, dikurangi irisan lingkaran ‘air kurang bersih’.
| rowspan="3" | [[Image:6a_6.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘air kurang bersih’, ‘sanitasi buruk’, dan ‘tidak ada listrik’.
| rowspan="3" | [[Image:6a_7.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | Di luar diagram venn.
| rowspan="3" | [[Image:6a_8.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|}

[[Image:6a Keterbatasan Multidimensi_Air Bersih_Listrik_Sanitasi_20 Termiskin.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 13.861.736 anggota rumah tangga pada tahun 2017, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Termiskin
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 16%
| rowspan="3" | 2.220.454 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | 25%
| rowspan="3" | 3.505.324 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 28.757 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 22%
| rowspan="3" | 3.033.783 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 20.771 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 215.649 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 319.693 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | 33%
| rowspan="3" | 4.517.305 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|}

[[Image:6b Keterbatasan Multidimensi_Air Bersih_Listrik_Sanitasi_20 Terkaya.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 13.861.829 anggota rumah tangga pada tahun 2017, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Terkaya
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 11%
| rowspan="3" | 1.523.394 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | 10%
| rowspan="3" | 1.399.517 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 3.626 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 3%
| rowspan="3" | 451.577 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 2.184 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 22.839 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 32.246 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Tidak Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke Air Minum Bersih
| Ada
| rowspan="3" | 75%
| rowspan="3" | 10.426.446 orang
|-
| Akses ke Sanitasi Baik
| Ada
|-
| Akses ke Listrik
| Ada
|}

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

Akses terhadap Telepon

2025-10-09T09:01:49Z

Admin.Sepakat: Created page with "* '''Akses terhadap Telepon Seluler''' Akses terhadap Telepon Selular menyajikan informasi mengenai kemudahan penduduk dalam mengakses telepon seluler. * '''Akses terhadap Telepon Rumah''' Akses terhadap Telepon Rumah menyajikan informasi mengenai kemudahan penduduk dalam mengakses telepon rumah. === Halaman Sebelumnya ==="

* '''Akses terhadap Telepon Seluler'''
Akses terhadap Telepon Selular menyajikan informasi mengenai kemudahan penduduk dalam mengakses telepon seluler.

* '''Akses terhadap Telepon Rumah'''
Akses terhadap Telepon Rumah menyajikan informasi mengenai kemudahan penduduk dalam mengakses telepon rumah.

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

Akses terhadap Listrik

2025-10-09T09:01:25Z

Admin.Sepakat: Created page with "* '''Akses terhadap Listrik''' Akses terhadap Listrik menyajikan informasi mengenai kemudahan penduduk dalam mengakses listrik yang berasal dari generator. * '''Akses terhadap Listrik PLN''' Akses terhadap Listrik PLN menyajikan informasi mengenai kemudahan penduduk dalam mengakses listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). === Halaman Sebelumnya ==="

* '''Akses terhadap Listrik'''
Akses terhadap Listrik menyajikan informasi mengenai kemudahan penduduk dalam mengakses listrik yang berasal dari generator.

* '''Akses terhadap Listrik PLN'''
Akses terhadap Listrik PLN menyajikan informasi mengenai kemudahan penduduk dalam mengakses listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

Kualitas Sanitasi

2025-10-09T09:01:02Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Kualitas Sanitasi''' menyediakan informasi mengenai kebersihan toilet dan saluran pembuangan tinja rumah tangga. Kualitas sanitasi merupakan salah satu indikator kualitas hidup karena mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga dan kebersihan hunian rumah tangga. Sebuah rumah tangga dianggap memiliki sanitasi yang berkualitas baik jika rumah tangga '''memiliki toilet pribadi atau bersama''' dan dengan jenis kloset berupa leher angsa serta tempat pembuangan tinja berup..."

'''Kualitas Sanitasi''' menyediakan informasi mengenai kebersihan toilet dan saluran pembuangan tinja rumah tangga. Kualitas sanitasi merupakan salah satu indikator kualitas hidup karena mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga dan kebersihan hunian rumah tangga. Sebuah rumah tangga dianggap memiliki sanitasi yang berkualitas baik jika rumah tangga '''memiliki toilet pribadi atau bersama''' dan dengan jenis kloset berupa leher angsa serta tempat pembuangan tinja berupa Tangki Septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/199 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Kebersihan Air Minum

2025-10-09T09:00:49Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Kebersihan air minum''' menyajikan informasi mengenai kualitas sumber air untuk minum yang dapat diakses oleh rumah tangga. Kebersihan air minum adalah salah satu indikator kualitas hidup karena mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga. Air minum yang dapat diklasifikasikan sebagai air minum bersih adalah sebagai berikut: * Leding meteran, leding eceran dan air hujan * Sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung, jika jarak sumber air dengan tempat p..."

'''Kebersihan air minum''' menyajikan informasi mengenai kualitas sumber air untuk minum yang dapat diakses oleh rumah tangga. Kebersihan air minum adalah salah satu indikator kualitas hidup karena mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga. Air minum yang dapat diklasifikasikan sebagai air minum bersih adalah sebagai berikut:
* Leding meteran, leding eceran dan air hujan
* Sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung, jika jarak sumber air dengan tempat penampungan limpah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter
* Air minum kemasan dan air minum isi ulang, jika sumber air untuk mandi dan mencuci adalah Leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dan air hujan

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/198 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Kepadatan Hunian

2025-10-09T08:59:35Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Kepadatan Hunian''' menyajikan informasi mengenai rata-rata luas bangunan per anggota rumah tangga. Kepadatan hunian adalah salah satu indikator kualitas hidup karena mempengaruhi keamanan dan kesehatan hunian bagi anggota rumah tangga. Rumah yang terlalu padat penghuni meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan mempermudah penyebaran penyakit antara penghuni rumah tangga. Kepadatan hunian berdasarkan Kepmenkes Nomor 829..."

'''Kepadatan Hunian''' menyajikan informasi mengenai rata-rata luas bangunan per anggota rumah tangga. Kepadatan hunian adalah salah satu indikator kualitas hidup karena mempengaruhi keamanan dan kesehatan hunian bagi anggota rumah tangga. Rumah yang terlalu padat penghuni meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan mempermudah penyebaran penyakit antara penghuni rumah tangga. Kepadatan hunian berdasarkan Kepmenkes Nomor 829 Tahun 1999 adalah '''satuan meter persegi per orang di bawah 8 meter persegi per orang'''.

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/197 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Bahan Baku Bangunan

2025-10-09T08:59:21Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Bahan Baku Bangunan''' menyajikan informasi mengenai kualitas bangunan hunian rumah tangga. Kualitas bangunan hunian adalah salah satu indikator yang mencerminkan kualitas hidup rumah tangga. Sebab, bahan bangunan yang berkualitas memiliki tingkat keamanan dan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan bahan baku berkualitas substandar. Bahan baku bangunan yang dianalisis di SEPAKAT adalah atap, dinding dan atap. Klasifikasi yang SEPAKAT lakukan terhadap bahan baku bang..."

'''Bahan Baku Bangunan''' menyajikan informasi mengenai kualitas bangunan hunian rumah tangga. Kualitas bangunan hunian adalah salah satu indikator yang mencerminkan kualitas hidup rumah tangga. Sebab, bahan bangunan yang berkualitas memiliki tingkat keamanan dan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan bahan baku berkualitas substandar. Bahan baku bangunan yang dianalisis di SEPAKAT adalah atap, dinding dan atap. Klasifikasi yang SEPAKAT lakukan terhadap bahan baku bangunan mengikuti klasifikasi yang digunakan dalam Basis Data Terpadu Pendataan Penanggulangan Fakir Miskin (BDT PPFM).

<big>[[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Lihat Indikator Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik Lainnya]]</big>

== Indikator yang Tersedia ==

=== Bahan Baku Atap ===
Bahan baku atap diklasifikasikan sebagai berikut:
# Beton
# Genteng
# Asbes/Seng/Bambu/Sirap
# Jerami/Ijuk/Rumbia
# Lainnya
Bahan baku atap selain '''beton''' dan '''genteng''' tergolong sebagai '''KUALITAS SUBSTANDAR'''.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/194 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

=== Bahan Baku Dinding ===
Bahan baku dinding diklasifikasikan sebagai berikut:
# Tembok/Plasteran
# Kayu
# Anyaman Bambu
# Batang Kayu/Bambu
# Lainnya
Bahan baku dinding selain '''Tembok/Plasteran''' tergolong sebagai '''KUALITAS SUBSTANDAR'''.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/195 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

=== Bahan Baku Lantai ===
Bahan baku lantai diklasifikasikan sebagai berikut:
# Marmer/Granit/Keramit/Parket
# Ubin/Tegel/Teraso
# Semen/Bata Merah/Kayu/Bambu
# Tanah
# Lainnya
Bahan baku lantai selain '''Marmer/Granit/Keramit/Parket''' dan '''Ubin/Tegel/Teraso''' tergolong sebagai '''KUALITAS SUBSTANDAR'''.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/196 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

Tingkat Melek Huruf

2025-10-09T08:59:00Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Melek huruf''' menyajikan informasi mengenai kemampuan penduduk dalam memahami informasi berbentuk tulisan. Melek huruf adalah salah satu indikator pendidikan yang penting karena kemampuan membaca adalah titik awal dari proses belajar. Definisi melek huruf yang digunakan SEPAKAT adalah mampu membaca setidaknya salah satu aksara Alfabet, Arab atau Mandarin. Observasi tingkat melek huruf dibatasi hanya untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas yang diasumsikan sebagai awal..."

'''Melek huruf''' menyajikan informasi mengenai kemampuan penduduk dalam memahami informasi berbentuk tulisan. Melek huruf adalah salah satu indikator pendidikan yang penting karena kemampuan membaca adalah titik awal dari proses belajar. Definisi melek huruf yang digunakan SEPAKAT adalah mampu membaca setidaknya salah satu aksara Alfabet, Arab atau Mandarin. Observasi tingkat melek huruf dibatasi hanya untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas yang diasumsikan sebagai awal usia sekolah di mana kemampuan baca mulai diperkenalkan.

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/193 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Tingkat Keberlanjutan Sekolah

2025-10-09T08:58:43Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Tingkat keberlanjutan sekolah''' menyajikan persentase tahun belajar yang sudah diselesaikan oleh penduduk yang sudah bersekolah lagi. Tahun belajar bersifat ''exhaustive'', artinya penduduk yang sudah menamatkan 6 tahun belajar akan dihitung sudah menamatkan 1 sampai 5 tahun belajar juga. Tingkat keberlanjutan sekolah disajikan dalam bentuk kurva yang menunjukkan pada tahun belajar berapa tingkat partisipasi sekolah menurun secara signifikan yang menandakan momentum..."

'''Tingkat keberlanjutan sekolah''' menyajikan persentase tahun belajar yang sudah diselesaikan oleh penduduk yang sudah bersekolah lagi. Tahun belajar bersifat ''exhaustive'', artinya penduduk yang sudah menamatkan 6 tahun belajar akan dihitung sudah menamatkan 1 sampai 5 tahun belajar juga. Tingkat keberlanjutan sekolah disajikan dalam bentuk kurva yang menunjukkan pada tahun belajar berapa tingkat partisipasi sekolah menurun secara signifikan yang menandakan momentum terjadinya putus sekolah. Sesuai dengan tahun belajar masing-masing jenjang pendidikan, transisi SD ke SMP ditandai dengan tahun belajar 6 ke 7, dan transisi dari SMP ke SMA ditandai dengan tahun belajar 9 ke 10.

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/360 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Capaian Pendidikan

2025-10-09T08:58:28Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Capaian pendidikan''' menyajikan informasi mengenai apakah penduduk berusia tertentu sudah menamatkan jenjang pendidikan yang seharusnya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah individu sudah memiliki capaian pendidikan yang seharusnya sudah ia miliki dengan usianya saat ini. Pengelompokan usia capaian pendidikan adalah sebagai berikut: # Tamat SD: 13 tahun ke atas # Tamat SMP: 16 tahun ke atas # Tamat SMA: 19 tahun ke atas # Tamat Pendidikan Tinggi: 25 tahun ke..."

'''Capaian pendidikan''' menyajikan informasi mengenai apakah penduduk berusia tertentu sudah menamatkan jenjang pendidikan yang seharusnya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah individu sudah memiliki capaian pendidikan yang seharusnya sudah ia miliki dengan usianya saat ini. Pengelompokan usia capaian pendidikan adalah sebagai berikut:
# Tamat SD: 13 tahun ke atas
# Tamat SMP: 16 tahun ke atas
# Tamat SMA: 19 tahun ke atas
# Tamat Pendidikan Tinggi: 25 tahun ke atas

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT ==
* [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/189 Tamat SD]
* [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/190 Tamat SMP]
* [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/191 Tamat SMA]
* [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/192 Tamat Perguruan Tinggi]

Tingkat Partisipasi Pendidikan

2025-10-09T08:57:50Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Tingkat Partisipasi Pendidikan''' menyajikan indikator Tingkat Partisipasi Kasar dan Tingkat Partisipasi Murni pendidikan berdasarkan status kesejahteraan penduduk. '''Tingkat Partisipasi Kasar (TPK)''' adalah persentase seluruh penduduk yang berpartisipasi pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total penduduk yang berkelompok usia pendidikan tersebut. Karena cakupan populasi yang menjadi pembilang dalam TPK lebih luas dibandingkan penyebutnya, maka TPK dapat berni..."

'''Tingkat Partisipasi Pendidikan''' menyajikan indikator Tingkat Partisipasi Kasar dan Tingkat Partisipasi Murni pendidikan berdasarkan status kesejahteraan penduduk. '''Tingkat Partisipasi Kasar (TPK)''' adalah persentase seluruh penduduk yang berpartisipasi pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total penduduk yang berkelompok usia pendidikan tersebut. Karena cakupan populasi yang menjadi pembilang dalam TPK lebih luas dibandingkan penyebutnya, maka TPK dapat bernilai lebih dari 100%. '''Tingkat Partisipasi Murni (TPM)''' adalah persentase penduduk berkelompok usia pendidikan tertentu terhadap total penduduk yang berkelompok usia pendidikan tersebut. Nilai TPM selalu kurang dari atau sama dengan 100%.

Pembagian kelompok usia pendidikan adalah sebagai berikut:
# SD atau sederajat: 7-12 tahun
# SMP atau sederajat: 13-15 tahun
# SMA atau sederajat: 16-18 tahun
# Pendidikan tinggi: 19-24 tahun

=== Contoh ===
TPK SD adalah persentase jumlah seluruh penduduk yang sedang mengenyam pendidikan SD terhadap jumlah penduduk berusia 7-12 tahun.

TPM SD adalah persentase jumlah penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang mengenyam pendidikan SD terhadap jumlah penduduk berusia 7-12 tahun.

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SNaPA ==
* [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/187 Tingkat Partisipasi Kasar]
* [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/188 Tingkat Partisipasi Murni]

Partisipasi Sekolah

2025-10-09T08:57:36Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Partisipasi sekolah''' menyajikan informasi apakah anak berusia tertentu sedang mengenyam pendidikan yang sesuai dengan usianya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah anak-anak berusia sekolah berpartisipasi dalam pendidikan. Berikut adalah kelompok usia sekolah berdasarkan jenjang pendidikannya: # SD atau sederajat: 7-12 tahun # SMP atau sederajat: 13-15 tahun # SMA atau sederajat: 16-18 tahun # Pendidikan tinggi: 19-24 tahun === Partisipasi Miskin dan Rent..."

'''Partisipasi sekolah''' menyajikan informasi apakah anak berusia tertentu sedang mengenyam pendidikan yang sesuai dengan usianya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah anak-anak berusia sekolah berpartisipasi dalam pendidikan. Berikut adalah kelompok usia sekolah berdasarkan jenjang pendidikannya:
# SD atau sederajat: 7-12 tahun
# SMP atau sederajat: 13-15 tahun
# SMA atau sederajat: 16-18 tahun
# Pendidikan tinggi: 19-24 tahun

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/182 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Imunisasi Anak

2025-10-09T08:57:25Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Imunisasi anak''' menyajikan informasi mengenai imunisasi wajib yang sudah diterima oleh anak berusia 1 sampai 4 tahun. Imunisasi memberikan perlindungan berupa ketahanan tubuh bagi anak terhadap penyakit-penyakit tertentu yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak serta umumnya mudah menjangkiti anak berusia balita. Seorang anak digolongkan telah memiliki imunisasi lengkap jika sudah memperoleh imunisasi: * BCG: 1 kali * Polio: 4 kali * DPT: 3 kali * HB: 3 ka..."

'''Imunisasi anak''' menyajikan informasi mengenai imunisasi wajib yang sudah diterima oleh anak berusia 1 sampai 4 tahun. Imunisasi memberikan perlindungan berupa ketahanan tubuh bagi anak terhadap penyakit-penyakit tertentu yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak serta umumnya mudah menjangkiti anak berusia balita.

Seorang anak digolongkan telah memiliki imunisasi lengkap jika sudah memperoleh imunisasi:
* BCG: 1 kali
* Polio: 4 kali
* DPT: 3 kali
* HB: 3 kali
* MMR (Campak): 1 kali

Kategori perolehan imunisasi dalam indikator ini adalah sebagai berikut:
# Imunisasi lengkap: sudah memperoleh semuanya
# Imunisasi lengkap, tanpa HB3: sudah memperoleh semuanya kecuali 3 kali imunisasi HB
# Imunisasi sebagian: setidaknya salah satu imunisasi
# Belum sama sekali

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/181 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Proses Kelahiran

2025-10-09T08:57:02Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Proses kelahiran''' menyajikan informasi apakah seorang individu dilahirkan dengan bantuan tenaga medis terlatih atau tidak. Indikator ini menunjukkan sejauh mana penduduk mengakses fasilitas kesehatan yang ada untuk memperoleh pelayanan persalinan yang lebih berkualitas dibandingkan memanfaatkan pelayanan persalinan tradisional. Dengan membandingkan hasil analisis indikator ini dengan indikator Akses terhadap Institusi Pelayanan Persalinan dan Akses terhadap Bi..."

'''Proses kelahiran''' menyajikan informasi apakah seorang individu dilahirkan dengan bantuan tenaga medis terlatih atau tidak. Indikator ini menunjukkan sejauh mana penduduk mengakses fasilitas kesehatan yang ada untuk memperoleh pelayanan persalinan yang lebih berkualitas dibandingkan memanfaatkan pelayanan persalinan tradisional. Dengan membandingkan hasil analisis indikator ini dengan indikator [[Akses terhadap Institusi Pelayanan Persalinan]] dan [[Akses terhadap Bidan dalam Desa/Kelurahan]], maka dapat ditarik kesimpulan apakah permasalahannya berasal dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dalam jarak terjangkau (sisi penawaran) atau kurangnya motivasi penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan tersebut (sisi permintaan).

Pihak yang tergolong sebagai tenaga medis persalinan terlatih adalah sebagai berikut:
* Dokter kandungan
* Dokter umum
* Bidan
* Perawat
* Tenaga kesehatan lainnya

Populasi dalam indikator ini direstriksi hanya mencakup penduduk berusia 0 sampai 4 tahun saja.

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/180 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Kelompok Usia

2025-10-09T08:56:44Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Kelompok Usia''' menyajikan informasi mengenai distribusi usia penduduk berdasarkan kelompok kesejahteraannya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah kelompok kesejahteraan tertentu didominasi oleh kelompok usia yang relatif produktif atau didominasi oleh kelompok usia non-produktif seperti anak-anak atau lanjut usia. Pembagian kelompok usia dalam modul ini adalah sebagai berikut: * Di bawah 15 tahun: Kelompok usia anak-anak * 15-24 tahun: Kelompok usia muda *..."

'''Kelompok Usia''' menyajikan informasi mengenai distribusi usia penduduk berdasarkan kelompok kesejahteraannya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah kelompok kesejahteraan tertentu didominasi oleh kelompok usia yang relatif produktif atau didominasi oleh kelompok usia non-produktif seperti anak-anak atau lanjut usia.

Pembagian kelompok usia dalam modul ini adalah sebagai berikut:
* Di bawah 15 tahun: Kelompok usia anak-anak
* 15-24 tahun: Kelompok usia muda
* 25-34 tahun: Kelompok usia pekerja awal
* 35-44 tahun: Kelompok usia paruh baya
* 45-54 tahun: Kelompok usia pra-pensiun
* 55-64 tahun: Kelompok usia pensiun
* 65 tahun ke atas: Kelompok usia lanjut

== Restriksi Populasi ==
Indikator ini menyediakan fitur untuk melakukan restriksi terhadap populasi yang ingin dilakukan analisis. Tujuan menetapkan restriksi terhadap populasi adalah agar analisis yang dihasilkan terfokus pada kelompok populasi yang menjadi perhatian saat ini. Berikut adalah restriksi populasi yang tersedia untuk indikator ini:
* Jenis Kelamin
* Pendidikan Tertinggi
** Tidak Bersekolah (belum memiliki ijazah pendidikan apapun)
** Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A)
** Sekolah Menengah Pertama (termasuk Madrasah Tsanawiyah dan Paket B)
** Sekolah Menengah Atas (termasuk Madrasah Aliyah dan Paket C)
** Diploma (Diploma I, II, dan III)
** Sarjana (Diploma IV dan Strata I)
** Pascasarjana (Strata II dan III)
* Kepala Rumah Tangga

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/232 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Pendidikan Tertinggi

2025-10-09T08:42:58Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Pendidikan tertinggi''' seseorang dinilai dengan ijazah pendidikan tertinggi yang dimilikinya sebagai tanda sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Selama individu belum memiliki ijazah jenjang pendidikan tertentu, walaupun individu sudah mengenyam pendidikan tersebut cukup lama, maka pendidikan tertinggi individu tetaplah jenjang pendidikan sebelumnya yang sudah ditamatkan atau sudah dimiliki ijazahnya. Analisis terhadap pendidikan tertinggi individu dilakuk..."

'''Pendidikan tertinggi''' seseorang dinilai dengan ijazah pendidikan tertinggi yang dimilikinya sebagai tanda sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Selama individu belum memiliki ijazah jenjang pendidikan tertentu, walaupun individu sudah mengenyam pendidikan tersebut cukup lama, maka pendidikan tertinggi individu tetaplah jenjang pendidikan sebelumnya yang sudah ditamatkan atau sudah dimiliki ijazahnya. Analisis terhadap pendidikan tertinggi individu dilakukan untuk membandingkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelompok kesejahteraan termiskin dan terkaya. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin dan rentan dibandingkan penduduk yang lebih kaya akan menyulitkan penduduk miskin dan rentan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas untuk mengejar ketertinggalannya dari penduduk yang lebih kaya.

Klasifikasi pendidikan tertinggi dalam modul Partisipasi MIskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:
# Tidak Bersekolah (belum memiliki ijazah pendidikan apapun)
# Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A)
# Sekolah Menengah Pertama (termasuk Madrasah Tsanawiyah dan Paket B)
# Sekolah Menengah Atas (termasuk Madrasah Aliyah dan Paket C)
# Diploma (Diploma I, II, dan III)
# Sarjana (Diploma IV dan Strata I)
# Pascasarjana (Strata II dan III)

== Restriksi Populasi ==
Indikator ini menyediakan fitur untuk melakukan restriksi terhadap populasi yang ingin dilakukan analisis. Tujuan menetapkan restriksi terhadap populasi adalah agar analisis yang dihasilkan terfokus pada kelompok populasi yang menjadi perhatian saat ini. Berikut adalah restriksi populasi yang tersedia untuk indikator ini:
* Kelompok Usia
** Di bawah 15 tahun: Kelompok usia anak-anak
** 15 tahun ke atas: Kelompok usia produktif
** 15-24 tahun: Kelompok usia muda
** 25-34 tahun: Kelompok usia pekerja awal
** 35-44 tahun: Kelompok usia paruh baya
** 45-54 tahun: Kelompok usia pra-pensiun
** 55-64 tahun: Kelompok usia pensiun
** 65 tahun ke atas: Kelompok usia lanjut
* Jenis Kelamin
* Kepala Rumah Tangga

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/366 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Penduduk Migran

2025-10-09T08:42:43Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Penduduk migran''' suatu provinsi atau kabupaten/kota adalah penduduk yang daerah asalnya bukanlah provinsi atau kabupaten/kota tersebut. Analisis mengenai daerah asal penduduk miskin dan rentan umumnya diperlukan oleh pemerintah daerah yang tergolong sebagai daerah perkotaan sebagai destinasi migrasi penduduk yang mencari penghasilan yang lebih baik dibandingkan daerah asalnya. Dengan melakukan analisis terhadap komposisi penduduk migrannya, daerah dapat menarik kesi..."

'''Penduduk migran''' suatu provinsi atau kabupaten/kota adalah penduduk yang daerah asalnya bukanlah provinsi atau kabupaten/kota tersebut. Analisis mengenai daerah asal penduduk miskin dan rentan umumnya diperlukan oleh pemerintah daerah yang tergolong sebagai daerah perkotaan sebagai destinasi migrasi penduduk yang mencari penghasilan yang lebih baik dibandingkan daerah asalnya. Dengan melakukan analisis terhadap komposisi penduduk migrannya, daerah dapat menarik kesimpulan apakah migrasi yang terjadi di daerahnya mempengaruhi dinamika kemiskinan daerah tersebut.

Karena pertanyaan mengenai daerah asal penduduk dalam Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas) sangat terbatas, definisi penduduk migran dalam modul Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik harus diwakilkan dengan indikator yang tersedia, yaitu:
* '''Penduduk migran''' adalah penduduk yang lima tahun yang lalu tidak tinggal di provinsi atau kabupaten/kota yang dianalisis
* '''Penduduk non-migran''' adalah penduduk yang lima tahun yang lalu sudah tinggal di provinsi atau kabupaten/kota yang dianalisis

=== [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/402 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMP

2025-10-09T08:41:45Z

Admin.Sepakat: Created page with "Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’. Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu: {| class="wikitable" |+ Penjelasan Gambar Diagram Venn |- ! No. ! Kategori ! Aks..."

Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.

Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
{| class="wikitable"
|+ Penjelasan Gambar Diagram Venn
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Deskripsi
! Gambar
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada SMP’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:3a_1.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:3a_2.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:3a_3.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMP’ dan ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’.
| rowspan="3" | [[Image:3a_4.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMP’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’.
| rowspan="3" | [[Image:3a_5.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada SMP’.
| rowspan="3" | [[Image:3a_6.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMP’, ‘tidak ada akses kesehatan’, dan ‘tidak ada akses jalan aspal’.
| rowspan="3" | [[Image:3a_7.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | Di luar diagram venn.
| rowspan="3" | [[Image:3a_8.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

[[Image:3a Keterbatasan Multidimensi_Tingkat SMP_20 Termiskin.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 59.877.574 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Termiskin
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 22%
| rowspan="3" | 13.337.759 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | 21%
| rowspan="3" | 12.426.390 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | 15%
| rowspan="3" | 9.106.847 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 7%
| rowspan="3" | 4.476.207 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 5%
| rowspan="3" | 3.276.153 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | 29%
| rowspan="3" | 17.254.218 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

[[Image:3b Keterbatasan Multidimensi_Tingkat SMP_20 Terkaya.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 40.827.891 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Terkaya
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 18%
| rowspan="3" | 7.382.100 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | 8%
| rowspan="3" | 3.324.295 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | 6%
| rowspan="3" | 2.442.555 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 6%
| rowspan="3" | 2.448.455 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 47.522 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke SMP
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 1%
| rowspan="3" | 543.640 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke SMP
| Ada
| rowspan="3" | 60%
| rowspan="3" | 24.639.324 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

=== [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

Keterbatasan Multidimensi Terhadap Pasar

2025-10-09T08:41:14Z

Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.

Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Gambar Diagram Venn
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Deskripsi
! Gambar
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada pasar’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:5a_1.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada transpor’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:5a_2.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:5a_3.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada pasar’ dan ‘tidak ada transpor, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’.
| rowspan="3" | [[Image:5a_4.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada pasar’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada transpor’.
| rowspan="3" | [[Image:5a_5.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada transpor’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada pasar’.
| rowspan="3" | [[Image:5a_6.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada pasar’, ‘tidak ada transpor’, dan ‘tidak ada akses jalan aspal’.
| rowspan="3" | [[Image:5a_7.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | Di luar diagram venn.
| rowspan="3" | [[Image:5a_8.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

[[Image:5a Keterbatasan Multidimensi_Terhadap Pasar_20 Termiskin.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 12.913.783 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Termiskin
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 31%
| rowspan="3" | 4.059.164 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | 7%
| rowspan="3" | 858.239 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 240.616 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 25%
| rowspan="3" | 3.190.455 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 4%
| rowspan="3" | 573.828 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | 3%
| rowspan="3" | 372.089 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 12%
| rowspan="3" | 1.497.307 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | 16%
| rowspan="3" | 2.122.085 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

[[Image:5b Keterbatasan Multidimensi_Terhadap Pasar_20 Terkaya.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 13.004.038 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Terkaya
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 43%
| rowspan="3" | 5.531.488 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | 4%
| rowspan="3" | 472.061 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | 1%
| rowspan="3" | 148.561 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 16%
| rowspan="3" | 2.045.824 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 257.320 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | 1%
| rowspan="3" | 148.395 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke Pasar
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 4%
| rowspan="3" | 498.217 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke Pasar
| Ada
| rowspan="3" | 30%
| rowspan="3" | 3.902.172 orang
|-
| Akses Transportasi dengan Trayek Tetap
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

=== [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMA

2025-10-09T08:41:00Z

Admin.Sepakat: Created page with "Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’. Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu: {| class="wikitable" |+ Penjelasan Gambar Diagram Venn |- ! No. ! Kategori ! Aks..."

Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.

Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
{| class="wikitable"
|+ Penjelasan Gambar Diagram Venn
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Deskripsi
! Gambar
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada SMA’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:4a_1.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:4a_2.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:4a_3.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMA’ dan ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’.
| rowspan="3" | [[Image:4a_4.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMA’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’.
| rowspan="3" | [[Image:4a_5.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada SMA’.
| rowspan="3" | [[Image:4a_6.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMA’, ‘tidak ada akses kesehatan’, dan ‘tidak ada akses jalan aspal’.
| rowspan="3" | [[Image:4a_7.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | Di luar diagram venn.
| rowspan="3" | [[Image:4a_8.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

[[Image:4a Keterbatasan Multidimensi_Tingkat SMA_20 Termiskin.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 59.877.574 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Termiskin
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 40%
| rowspan="3" | 23.984.997 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | 15%
| rowspan="3" | 9.093.420 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | 13%
| rowspan="3" | 7.676.670 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 11%
| rowspan="3" | 6.379.000 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 8%
| rowspan="3" | 4.706.330 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | 13%
| rowspan="3" | 8.037.157 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

[[Image:4b Keterbatasan Multidimensi_Tingkat SMA_20 Terkaya.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 40.827.891 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Terkaya
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 28%
| rowspan="3" | 11.457.473 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | 6%
| rowspan="3" | 2.404.583 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | 4%
| rowspan="3" | 1.790.632 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 8%
| rowspan="3" | 3.087.345 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 1%
| rowspan="3" | 418.623 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke SMA
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 824.462 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke SMA
| Ada
| rowspan="3" | 51%
| rowspan="3" | 20.844.773 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

=== [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SD

2025-10-09T08:40:24Z

Admin.Sepakat: Created page with "Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’. Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu: {| class="wikitable" |+ Penjelasan Gambar Diagram Venn |- ! No. ! Kategori ! Aks..."

Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.

Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
{| class="wikitable"
|+ Penjelasan Gambar Diagram Venn
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Deskripsi
! Gambar
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada SD’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:2a_1.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:2a_2.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | Lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain.
| rowspan="3" | [[Image:2a_3.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada SD’ dan ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’.
| rowspan="3" | [[Image:2a_4.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada SD’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’.
| rowspan="3" | [[Image:2a_5.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada SD’.
| rowspan="3" | [[Image:2a_6.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | Irisan lingkaran ‘tidak ada SD’, ‘tidak ada akses kesehatan’, dan ‘tidak ada akses jalan aspal’.
| rowspan="3" | [[Image:2a_7.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | Di luar diagram venn.
| rowspan="3" | [[Image:2a_8.png|150px|center|Image on center]]
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

[[Image:2a Keterbatasan Multidimensi_Tingkat SD_20 Termiskin.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 59.877.574 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Termiskin
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 1.031.342 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | 25%
| rowspan="3" | 15.175.767 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | 12%
| rowspan="3" | 7.380.017 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | 7%
| rowspan="3" | 4.399.687 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 1%
| rowspan="3" | 603.296 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | 52%
| rowspan="3" | 31.287.465 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

[[Image:2b Keterbatasan Multidimensi_Tingkat SD_20 Terkaya.PNG|650px|center|Image on center]]

Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 40.827.891 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|+ Penjelasan Diagram Venn 20% Terkaya
|-
! No.
! Kategori
! Akses
! Persentase
! Jumlah Individu
|-
| rowspan="3" | 1.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 1%
| rowspan="3" | 422.583 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 2.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | 4%
| rowspan="3" | 1.676.589 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 3.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | 5%
| rowspan="3" | 2.087.137 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 4.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 182.221 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|-
| rowspan="3" | 5.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | Tidak Ada
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 6.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | 2%
| rowspan="3" | 888.687 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 7.
| Akses ke SD
| Tidak Ada
| rowspan="3" | 0%
| rowspan="3" | 57.893 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Tidak Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Tidak Ada
|-
| rowspan="3" | 8.
| Akses ke SD
| Ada
| rowspan="3" | 87%
| rowspan="3" | 35.512.781 orang
|-
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum)
| Ada
|-
| Akses terhadap Jalan Aspal
| Ada
|}

=== [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

Transportasi Publik dengan Trayek Tetap

2025-10-09T08:39:47Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Transportasi Publik dengan Trayek Tetap''' menyediakan informasi mengenai ketersediaan kendaraan umum dengan trayek yang sudah ditentukan sebelumnya yang melalui desa atau kelurahan yang ditinggali. Indikator ini tidak membatasi rutinitas dan jam operasi kendaraan umum sebagai kriteria indikator. Indikator ini menunjukkan kemudahan penduduk dalam mengakses transportasi yang dapat memudahkan penduduk untuk mengakses infrastruktur dan fasilitas dasar. Penduduk miskin da..."

'''Transportasi Publik dengan Trayek Tetap''' menyediakan informasi mengenai ketersediaan kendaraan umum dengan trayek yang sudah ditentukan sebelumnya yang melalui desa atau kelurahan yang ditinggali. Indikator ini tidak membatasi rutinitas dan jam operasi kendaraan umum sebagai kriteria indikator. Indikator ini menunjukkan kemudahan penduduk dalam mengakses transportasi yang dapat memudahkan penduduk untuk mengakses infrastruktur dan fasilitas dasar. Penduduk miskin dan rentannya umumnya tidak memiliki kendaraan pribadi. Sehingga, keberadaan transportasi publik akan sangat membantu penduduk miskin dan rentan untuk melakukan kegiatan transportasi, baik diri maupun barang dan jasa.

=== [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===
== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/53 Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Jalan Utama Desa/Kelurahan

2025-10-09T08:39:32Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Jalan utama Desa/Kelurahan''' menghubungkan antar lokasi di dalam desa/keluarahan. Indikator ini tidak menyertakan jalan yang menghubungkan antar desa/kelurahan. Sehingga, indikator ini hanya dapat dijelaskan sebagai kemudahan penduduk untuk mengakses berbagai lokasi di dalam desa/kelurahan masing-masing. Infrastruktur jalan adalah pendukung bagi fasilitas dan infrastruktur dasar lainnya. Kelengkapan infrastruktur dan fasilitas dasar di sebuah desa/kelurahan akan berk..."

'''Jalan utama Desa/Kelurahan''' menghubungkan antar lokasi di dalam desa/keluarahan. Indikator ini tidak menyertakan jalan yang menghubungkan antar desa/kelurahan. Sehingga, indikator ini hanya dapat dijelaskan sebagai kemudahan penduduk untuk mengakses berbagai lokasi di dalam desa/kelurahan masing-masing. Infrastruktur jalan adalah pendukung bagi fasilitas dan infrastruktur dasar lainnya. Kelengkapan infrastruktur dan fasilitas dasar di sebuah desa/kelurahan akan berkurang manfaatnya jika tidak didukung infrastruktur jalan yang baik, sebab infrastruktur dan fasilitas tersebut menjadi lebih sulit untuk diakses. Kualitas infrastruktur jalan yang baik juga menyebabkan transportasi barang dan jasa menjadi mudah.

Indikator ini membagi jalan menjadi dua, yaitu:
# Aspal: sebagian besar jalan sudah diaspal
# Bukan Aspal: sebagian besar jalan belum diaspal (masih berupa tanah, kerikil, atau bahan berkualitas rendah lainnya)

=== [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/52 Tampilkan Indikator ini dengan Menggunakan SEPAKAT] ==

Akses terhadap Pasar dengan Bangunan

2025-10-09T08:39:21Z

Admin.Sepakat: Created page with "Akses terhadap Pasar dengan Bangunan menyajikan informasi mengenai ketersediaan pasar dengan bangunan permanen atau semi-permanen dalam jangkauan penduduk miskin dan rentan. Ketersediaan pasar dalam suatu daerah menunjukkan akses penduduk terhadap barang dan jasa serta aktivitas ekonomi umum lainnya. Keberadaan pasar juga memudahkan penduduk untuk menjual barang dan jasa yang mereka hasilkan. === Halaman Sebelumnya === =..."

Akses terhadap Pasar dengan Bangunan menyajikan informasi mengenai ketersediaan pasar dengan bangunan permanen atau semi-permanen dalam jangkauan penduduk miskin dan rentan. Ketersediaan pasar dalam suatu daerah menunjukkan akses penduduk terhadap barang dan jasa serta aktivitas ekonomi umum lainnya. Keberadaan pasar juga memudahkan penduduk untuk menjual barang dan jasa yang mereka hasilkan.

=== [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/54 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ===

Akses terhadap Fasilitas Kesehatan

2025-10-09T08:38:54Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Akses terhadap Fasilitas kesehatan''' menyajikan informasi mengenai akses penduduk terhadap berbagai macam fasilitas kesehatan. Indikator-indikator fasilitas kesehatan digunakan untuk menunjukkan seberapa mudah penduduk, terutama yang miskin dan rentan, dapat mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan yang penting bagi kehidupan mereka. Seperti indikator akses lainnya, kemudahan mengakses fasilitas kesehatan ini diukur dengan menggunakan jarak desa/kelurahan menuju lokas..."

'''Akses terhadap Fasilitas kesehatan''' menyajikan informasi mengenai akses penduduk terhadap berbagai macam fasilitas kesehatan. Indikator-indikator fasilitas kesehatan digunakan untuk menunjukkan seberapa mudah penduduk, terutama yang miskin dan rentan, dapat mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan yang penting bagi kehidupan mereka. Seperti indikator akses lainnya, kemudahan mengakses fasilitas kesehatan ini diukur dengan menggunakan jarak desa/kelurahan menuju lokasi di mana fasilitas tersebut berada.

<big>[[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Lihat Indikator Lain dalam Modul Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik]]
</big>
== Indikator-indikator Fasilitas Kesehatan ==

=== Akses terhadap Fasilitas Kesehatan Dasar ===

'''Fasilitas kesehatan dasar''' merupakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk memperoleh pengobatan atas penyakit yang dideritanya dan konsultasi mengenai kesehatan. Fasilitas kesehatan dasar adalah sebagai berikut:
* Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, dengan atau tanpa fasilitas rawat inap
* Poliklinik/Balai Pengobatan
* Tempat Praktek Dokter

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/399 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

=== Akses terhadap Rumah Sakit ===

'''Akses terhadap rumah sakit''' menyediakan informasi mengenai ketersediaan rumah sakit pada jarak tertentu dari desa/keluarah di mana individu berada. Indikator ini menunjukkan seberapa mudah fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dapat diakses oleh penduduk miskin dan rentan. Indikator ini menjadi penting karena rumah sakit dianggap memiliki fasilitas yang lebih lengkap dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan fasilitas kesehatan dasar lainnya, Indikator ini tidak menyertakan rumah sakit bersalin.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/42 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

=== Akses terhadap Institusi Pelayanan Persalinan ===

'''Institusi Pelayanan Persalinan''' merupakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan persalinan dan kesehatan kandungan. Indikator ini menunjukkan seberapa mudah penduduk dapat mengakses tenaga terlatih untuk membantu kesehatan kandungan dan proses persalinan. Institusi yang tergolong sebagai pelayanan persalinan adalah sebagai berikut:
* Rumah Sakit, baik Umum maupun Bersalin
* Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, dengan atau tanpa fasilitas rawat inap
* Tempat Praktek Bidan
* Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
* Pondok Bersalin Desa (Polindes)

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/400 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

=== Akses terhadap Puskesmas/Pustu ===
'''Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)''' adalah institusi kesehatan dasar yang disupervisi oleh dinas kesehatan pemerintah daerah. Puskesmas menyediakan jasa pelayanan kesehatan dengan biaya rendah atau tanpa biaya sama sekali tergantung kebijakan pemerintah setempat. Puskesmas dapat memiliki pelayanan rawat inap atau tidak. Indikator ini menyertakan keduanya. Indikator ini juga menyertakan fasilitas '''Puskesmas Pembantu (Pustu)''' yang berlokasi di satuan wilayah yang lebih kecil dibandingkan Puskesmas yang menjadi induknya. Pustu menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih terbatas, di mana umumnya perawatan yang lebih kompleks akan dirujuk kepada puskesmas induk. Tujuan analisis terhadap indikator ini adalah untuk memberikan informasi mengenai seberapa mudah pelayanan kesehatan murah dapat diakses oleh penduduk. Oleh karena puskesmas dioperasikan oleh pemerintah daerah, puskesmas adalah salah satu fasilitas kesehatan dasar yang dapat diintervensi langsung oleh kebijakan pemerintah. Untuk daerah-daerah yang memiliki kekurangan akses terhadap [[Akses terhadap Fasilitas Kesehatan#Akses terhadap Fasilitas Kesehatan Dasar|fasilitas kesehatan dasar]], pemerintah dapat menyediakannya dalam bentuk puskesmas atau pustu.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/48 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

=== Akses terhadap Bidan dalam Desa/Kelurahan ===
'''Bidan''' diakui sebagai tenaga profesional di dalam bidang kesehatan yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. Seorang bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak.

Indikator akses terhadap bidan memberikan informasi apakah penduduk dalam suatu desa atau kelurahan memiliki pendamping untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta Keluarga Berencana yang berpendidikan kebidanan resmi. Bidan dapat menjadi garda depan untuk memberikan konsultasi atau penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak sehingga menjamin anak tumbuh sehat dan tidak kekurangan nutrisi. Bidan dapat menyentuh masyarakat secara langsung karena seringkali tidak bersifat institusional sehingga bidan dapat dengan mudah mendatangi warga. Keberadaan bidan, khususnya di daerah yang cukup terpencil, dapat membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai kesehatan kepada penduduk.

[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/51 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT]

Akses terhadap Fasilitas Pendidikan

2025-10-09T08:38:30Z

Admin.Sepakat: Created page with "Akses terhadap fasilitas pendidikan menyajikan informasi mengenai ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan seperti sekolah bagi penduduk, serta kemudahan untuk mengaksesnya dari segi lokasi. Observasi yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap fasilitas pendidikan dibatasi berdasarkan usia penduduk yang seharusnya mengakses fasilitas pendidikan tersebut. Pembatasan observasi berdasarkan kelompok usia bertujuan untuk melakukan analisis apakah penduduk mud..."

Akses terhadap fasilitas pendidikan menyajikan informasi mengenai ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan seperti sekolah bagi penduduk, serta kemudahan untuk mengaksesnya dari segi lokasi. Observasi yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap fasilitas pendidikan dibatasi berdasarkan usia penduduk yang seharusnya mengakses fasilitas pendidikan tersebut. Pembatasan observasi berdasarkan kelompok usia bertujuan untuk melakukan analisis apakah penduduk mudah mengakses fasilitas pendidikan yang seharusnya mereka gunakan pada usia mereka. Indikator yang tersedia bagi akses terhadap fasilitas pendidikan beserta kelompok usianya adalah sebagai berikut:
* Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 6 tahun ke bawah
* Sekolah Dasar (SD): 7-12 tahun
* Sekolah Menengah Pertama (SMP): 13-15 tahun
* Sekolah Menengah Atas (SMA): 16-18 tahun

=== [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] ===

== Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT ===
* [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/24 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)]
* [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/26 Sekolah Dasar (SD)]
* [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/30 Sekolah Menengah Pertama (SMP)]
* [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/36 Sekolah Menengah Atas (SMA)]

Rata-rata Pengeluaran per Kapita

2025-10-09T08:37:29Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Rata-rata pengeluaran per kapita''' digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat secara umum apakah rumah tangga dengan golongan termiskin memiliki pengeluaran per kapita jauh di bawah rumah tangga terkaya. Rata-rata pengeluaran per kapita disajikan dalam dua jenis klasifikasi, yaitu: # Berdasarkan Kuintil: Kuintil mengelompokkan rumah tangga menjadi lima kelompok kesejahteraan deng..."

'''Rata-rata pengeluaran per kapita''' digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat secara umum apakah rumah tangga dengan golongan termiskin memiliki pengeluaran per kapita jauh di bawah rumah tangga terkaya. Rata-rata pengeluaran per kapita disajikan dalam dua jenis klasifikasi, yaitu:
# Berdasarkan Kuintil: Kuintil mengelompokkan rumah tangga menjadi lima kelompok kesejahteraan dengan Kuintil 1 sebagai kelompok paling miskin. Indikator dihitung dengan menghitung rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di masing-masing kelompok kuintil.
# Berdasarkan Persentil: Persentil mengelompokkan rumah tangga menjadi seratus kelompok kesejahteraan dengan Persentil 1 sebagai kelompok paling miskin. Indikator dihitung dengan menghitung rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di masing-masing kelompok persentil. Untuk memudahkan tampilan, perangkat SEPAKAT hanya menampilkan persentil dengan kelipatan sepuluh. Perhatikan bahwa Persentil 10 adalah rata-rata pengeluaran per kapita pada kelompok Persentil 10 saja, tidak termasuk Persentil 1 sampai 9.

=== [[Kemiskinan dan Ketimpangan|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/5/kemiskinan_dan_ketimpangan/240 Lihat Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Ukuran Kemiskinan

2025-10-09T08:37:10Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Ukuran Kemiskinan''' memiliki tiga indikator, yaitu: * Tingkat Kemiskinan (P0): proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. * Kedalaman Kemiskinan (P1): rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 menunjukkan semakin miskinnya penduduk miskin akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita mereka dari garis kemiskinan. * Keparahan Kemiskinan (P2): rata-rata dari kuadrat selisi..."

'''Ukuran Kemiskinan''' memiliki tiga indikator, yaitu:
* Tingkat Kemiskinan (P0): proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.
* Kedalaman Kemiskinan (P1): rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 menunjukkan semakin miskinnya penduduk miskin akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita mereka dari garis kemiskinan.
* Keparahan Kemiskinan (P2): rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P2 menunjukkan semakin miskinnya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi yang diterapkan oleh pengkuadratan selisih pengeluaran per kapita.
Turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin.

=== [[Kemiskinan dan Ketimpangan|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/5/kemiskinan_dan_ketimpangan/380 Lihat Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==

Keterbatasan Multidimensi: Pekerja Informal dan Underemployed

2025-10-09T08:34:44Z

Underemployment

2025-10-09T08:34:24Z

Admin.Sepakat: Created page with "'''Underemployment''' adalah pengelompokan ketenagakerjaan berdasarkan jam kerja Anggota Rumah Tangga (ART) dalam seminggu. Underemployment memiliki dua kategori, yaitu: # Fully Employed: ART bekerja 35 jam atau lebih dalam seminggu # Underemployed: ART bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu === Halaman Sebelumnya === == [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/13/kesempatan_kerja_untuk_m%26r/154 Lihat Indikato..."

'''Underemployment''' adalah pengelompokan ketenagakerjaan berdasarkan jam kerja Anggota Rumah Tangga (ART) dalam seminggu. Underemployment memiliki dua kategori, yaitu:
# Fully Employed: ART bekerja 35 jam atau lebih dalam seminggu
# Underemployed: ART bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu

=== [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan|Halaman Sebelumnya]] ===

== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/13/kesempatan_kerja_untuk_m%26r/154 Lihat Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==